
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
Selain itu, kehancuran kota dan kawasan industri menciptakan dampak lingkungan jangka panjang. Puing-puing bangunan, logam berat dari amunisi, serta bahan kimia dari ledakan dapat mencemari tanah dan air selama puluhan tahun.
Kerusakan ekosistem tersebut mengurangi kemampuan lingkungan untuk menyerap karbon, sehingga memperburuk krisis iklim.
Konflik bersenjata secara tidak langsung juga memengaruhi perubahan iklim melalui politik energi global.
Ketika perang terjadi di kawasan penghasil minyak, pasar energi segera merespons dengan lonjakan harga dan ketidakpastian pasokan.
Negara-negara yang khawatir terhadap stabilitas energi sering kali memperkuat cadangan minyak dan gas untuk menjaga keamanan domestik.
Dalam situasi seperti ini, transisi menuju energi terbarukan cenderung melambat. Ketika keamanan energi menjadi prioritas, banyak negara kembali bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama.
Dengan demikian, perang tidak hanya meningkatkan emisi secara langsung melalui aktivitas militer, tetapi juga memperpanjang ketergantungan dunia pada energi fosil.
Paradoks ini menunjukkan hubungan yang erat antara geopolitik energi dan perubahan iklim.
Dalam bukunya Carbon Democracy, Timothy Mitchell (2011) menjelaskan bahwa sistem politik modern sangat terkait dengan struktur produksi dan distribusi energi fosil.
Konflik geopolitik di kawasan penghasil minyak bukan sekadar perebutan wilayah, tetapi juga bagian dari perebutan kontrol atas sumber energi yang menopang ekonomi global.
Ironisnya, sejak Kyoto Protocol (1997) banyak negara tidak diwajibkan melaporkan emisi militer secara rinci karena alasan keamanan nasional (UNFCCC, 1997).
Akibatnya, kontribusi sektor militer terhadap pemanasan global sering tersembunyi dalam statistik resmi perubahan iklim.
Baca juga: Gejolak Ekonomi Konflik Timur Tengah
Dampak ekologis dari konflik bersenjata tidak hanya terjadi pada kawasan Timur Tengah saja. Sistem ekologi bumi bekerja dalam jaringan yang saling terhubung melalui mekanisme yang dikenal sebagai teleconnection, di mana perubahan lingkungan di satu wilayah dapat memengaruhi dinamika iklim di wilayah lain yang jauh secara geografis.
Emisi karbon dari operasi militer, kebakaran ladang minyak, serta kehancuran infrastruktur energi berkontribusi pada percepatan pemanasan global yang kemudian memengaruhi pola sirkulasi atmosfer dan lautan dunia.
Akibatnya, berbagai wilayah di planet ini menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi.
Bagi Indonesia, dampak tersebut memiliki implikasi serius. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang dan berada di kawasan Ring of Fire, Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam.
Perubahan iklim global dapat memperbesar risiko banjir rob di wilayah pesisir, cuaca ekstrem, hingga potensi bencana geologis seperti tsunami.
Dengan demikian, perang yang mempercepat krisis iklim global pada akhirnya juga memperbesar risiko ekologis bagi negara-negara yang secara geografis rentan seperti Indonesia.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya