Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dwi Munthaha
Peneliti, Konsultan

Lulusan Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta, anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Lebih dari dua dekade bergiat sebagai konsultan, peneliti, dan fasilitator pendidikan kritis masyarakat berbasis andragogi. Kini sedang aktif mendampingi komunitas di berbagai daerah untuk memperkuat sustainable livelihood, terutama pada bidang pertanian dan perikanan berkelanjutan, pencegahan stunting, serta respons terhadap perubahan iklim. Selalu terus berusaha menulis refleksi tentang arah dinamika perjalanan Indonesia dan tantangan sosial-politik masa kini.

Perang dan Krisis Iklim: Dampak Ekologis Eskalasi Konflik Timur Tengah

Kompas.com, 7 Maret 2026, 11:45 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Selain itu, kehancuran kota dan kawasan industri menciptakan dampak lingkungan jangka panjang. Puing-puing bangunan, logam berat dari amunisi, serta bahan kimia dari ledakan dapat mencemari tanah dan air selama puluhan tahun.

Kerusakan ekosistem tersebut mengurangi kemampuan lingkungan untuk menyerap karbon, sehingga memperburuk krisis iklim.

Geopolitik Energi dan Krisis Iklim Global

Konflik bersenjata secara tidak langsung juga memengaruhi perubahan iklim melalui politik energi global.

Ketika perang terjadi di kawasan penghasil minyak, pasar energi segera merespons dengan lonjakan harga dan ketidakpastian pasokan.

Negara-negara yang khawatir terhadap stabilitas energi sering kali memperkuat cadangan minyak dan gas untuk menjaga keamanan domestik.

Dalam situasi seperti ini, transisi menuju energi terbarukan cenderung melambat. Ketika keamanan energi menjadi prioritas, banyak negara kembali bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama.

Dengan demikian, perang tidak hanya meningkatkan emisi secara langsung melalui aktivitas militer, tetapi juga memperpanjang ketergantungan dunia pada energi fosil.

Paradoks ini menunjukkan hubungan yang erat antara geopolitik energi dan perubahan iklim.

Dalam bukunya Carbon Democracy, Timothy Mitchell (2011) menjelaskan bahwa sistem politik modern sangat terkait dengan struktur produksi dan distribusi energi fosil.

Konflik geopolitik di kawasan penghasil minyak bukan sekadar perebutan wilayah, tetapi juga bagian dari perebutan kontrol atas sumber energi yang menopang ekonomi global.

Ironisnya, sejak Kyoto Protocol (1997) banyak negara tidak diwajibkan melaporkan emisi militer secara rinci karena alasan keamanan nasional (UNFCCC, 1997).

Akibatnya, kontribusi sektor militer terhadap pemanasan global sering tersembunyi dalam statistik resmi perubahan iklim.

Baca juga: Gejolak Ekonomi Konflik Timur Tengah

Dampak ekologis dari konflik bersenjata tidak hanya terjadi pada kawasan Timur Tengah saja. Sistem ekologi bumi bekerja dalam jaringan yang saling terhubung melalui mekanisme yang dikenal sebagai teleconnection, di mana perubahan lingkungan di satu wilayah dapat memengaruhi dinamika iklim di wilayah lain yang jauh secara geografis.

Emisi karbon dari operasi militer, kebakaran ladang minyak, serta kehancuran infrastruktur energi berkontribusi pada percepatan pemanasan global yang kemudian memengaruhi pola sirkulasi atmosfer dan lautan dunia.

Akibatnya, berbagai wilayah di planet ini menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi.

Bagi Indonesia, dampak tersebut memiliki implikasi serius. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang dan berada di kawasan Ring of Fire, Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam.

Perubahan iklim global dapat memperbesar risiko banjir rob di wilayah pesisir, cuaca ekstrem, hingga potensi bencana geologis seperti tsunami.

Dengan demikian, perang yang mempercepat krisis iklim global pada akhirnya juga memperbesar risiko ekologis bagi negara-negara yang secara geografis rentan seperti Indonesia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Induk dan Anak Gajah Ditemukan Tewas di Bengkulu, Kemenhut Telusuri Penyebabnya
Induk dan Anak Gajah Ditemukan Tewas di Bengkulu, Kemenhut Telusuri Penyebabnya
Pemerintah
Percepat Transisi Energi, PLN Garap PLTS Mentari Nusantara I Berkapasitas 1.225 GW
Percepat Transisi Energi, PLN Garap PLTS Mentari Nusantara I Berkapasitas 1.225 GW
BUMN
Perancis Targetkan Bebas Energi Fosil pada 2050
Perancis Targetkan Bebas Energi Fosil pada 2050
Pemerintah
Jadi Masalah Lingkungan dan Inefisiensi, Limbah Makanan Industri Perhotelan Disorot
Jadi Masalah Lingkungan dan Inefisiensi, Limbah Makanan Industri Perhotelan Disorot
Pemerintah
Waspada Krisis Energi, India Imbau Warganya Pakai Listrik Sampai Pukul 17.00
Waspada Krisis Energi, India Imbau Warganya Pakai Listrik Sampai Pukul 17.00
Pemerintah
Awas Ikan Sapu-sapu Rusak Ekosistem dan Ancam Ikan Lokal di Indonesia
Awas Ikan Sapu-sapu Rusak Ekosistem dan Ancam Ikan Lokal di Indonesia
Pemerintah
UT School Gelar Wisuda Nasional Mekanik Alat Berat Batch 37
UT School Gelar Wisuda Nasional Mekanik Alat Berat Batch 37
Swasta
BMKG Prediksi Hujan Lebat di Beberapa Wilayah hingga 7 Mei 2026
BMKG Prediksi Hujan Lebat di Beberapa Wilayah hingga 7 Mei 2026
Pemerintah
El Nino Berisiko Tingkatkan Konflik Manusia dengan Satwa, Begini Kata Pakar
El Nino Berisiko Tingkatkan Konflik Manusia dengan Satwa, Begini Kata Pakar
Pemerintah
Setelah Krisis Selat Hormuz, Ancaman Besar Masih Menanti Dunia
Setelah Krisis Selat Hormuz, Ancaman Besar Masih Menanti Dunia
Pemerintah
Sejarah Hari Buruh: Berawal dari Tuntutan Pekerja Kurangi Jam Kerja
Sejarah Hari Buruh: Berawal dari Tuntutan Pekerja Kurangi Jam Kerja
Pemerintah
Rumah Tangga Tanggung Biaya Energi Fosil 3 Kali Lipat saat RI Kehilangan Windfall Tax Batu Bara
Rumah Tangga Tanggung Biaya Energi Fosil 3 Kali Lipat saat RI Kehilangan Windfall Tax Batu Bara
LSM/Figur
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
LSM/Figur
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
Swasta
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut  yang Sulit Dipantau
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut yang Sulit Dipantau
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau