Indonesia Bisa Andalkan EV untuk Ganti BBM, Apa Industrinya Sudah Siap?
JAKARTA, KOMPAS.com - Kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) bisa jadi alternatif penganti kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM), di tengah gejolak harga minyak saat ini. Namun, infrastruktur dan industri EV di Indonesia dinilai masih belum siap.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menjelaskan, hal itu karena sebagian besar komponen EV masih impor dari negara lain.
Baca juga:
- Siap-siap Produksi Baterai EV, IWIP Bangun Pabrik di Weda Bay
- PLN Perluas Infrastruktur EV, SPKLU di Kemendag Catat Ribuan Transaksi
"Perlu ada pengembangan mobil listrik secara mandiri, jangan seperti sekarang yang sangat tergantung dari negara-negara seperti China, Korea, yang kebijakannya bisa impor dalam keadaan build up," ujar Fahmy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/3/2026).
EV bisa jadi alternatif, tapi bagaimana industrinya di Indonesia?
Kebijakan tidak konsisten jadi salah satu penyebab
Kendaraan listrik (EV) di Indonesia hadapi tantangan terutama industri produksi dan infrastruktur, di tengah gejolak perang AS-Israel vs Iran. Fahmy menilai, minimnya material lokal dalam produksi EV berpotensi menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar bagi produk luar negeri.
Kondisi tersebut pun dikhawatirkan mengulang ketergantungan pada industri otomotif konvensional, yang hingga saat ini masih didominasi merek asing terutama dari Jepang.
"(Presiden) Prabowo sudah menekankan itu maka harus dikembangkan sendiri mobil listrik, jangan kemudian seluruhnya bisa diimpor, kita hanya jadi pasar," tutur dia.
Menurut Fahmy, kebijakan yang tidak konsisten menjadi salah satu penyebab utama belum siapnya infrastruktur EV seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghentikan insentif impor utuh atau completely built up (CBU) mobil listrik sejak akhir 2025 lalu.
Selanjutnya, dari awal Januari 2026 hingga akhir Desember 2027, para produsen wajib memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan jumlah setara kuota impor CBU.
Kewajiban ini mencakup penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sesuai aturan yang berlaku, seusai masa impor tersebut berakhir.
Produsen yang sebelumnya mengimpor 10.000 unit wajib berinvestasi dan memproduksi minimal jumlah yang sama.
Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat industrialisasi EV serta memastikan investasi tidak berhenti pada perdagangan impor saja.
Baca juga:
- Jumlah Mobil Listrik Tembus 103.000, PLN Perkuat Infrastruktur EV di IIMS 2026
- Transisi EV Bisa Cegah 700.000 Kematian Dini, tapi Tren Pemakaian Masih Rendah
Nasib bahan bakar nabati
Ilustrasi biodiesel. Kendaraan listrik (EV) di Indonesia hadapi tantangan terutama industri produksi dan infrastruktur, di tengah gejolak perang AS-Israel vs Iran. Di sisi lain, pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel dan bioetanol juga masih berjalan lambat.
Penggunaan bioetanol sebagai pengganti BBM akan membutuhkan waktu yang lama. Saat ini, program biodiesel baru mencapai B50, sedangkan bioetanol masih di kisaran E10.
"Lagi-lagi ini membutuhkan pengembangan jangka panjang, tetapi yang bisa dilakukan oleh pemerintah jadikan masalah terbatasnya pasokan minyak untuk mengembangkan energi terbarukan secara serius," ucap dia.
Sebagaimana diketahui, konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran memicu lonjakan harga minyak global.
Situasi ini diperparah dengan pembatasan lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur vital pasokan energi dunia yang berada di antara Iran dengan Oman.
Harga minyak mentah dunia pun merangkak naik hingga menembus level 103 dollar AS (sekitar Rp 1.59 juta) per barel, dilaporkan Kompas.com, Jumat (27/3/2026).
Harga bensin RON95 (95 oktan) di Singapura tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, bahkan menempati posisi keempat tertinggi di dunia yakni sekitar 2,583 dollar AS per liter atau setara sekitar Rp 43.600 per liter per Senin (16/3/2026).
Sementara itu, di Malaysia harganya sekitar Rp 14.500 per liter, di Indonesia sekitar Rp 12.800 per liter, dan di Brunei sekitar Rp 7.200 per liter.
Pemerintah Indonesia menutuskan aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta untuk work from home (WFH atau bekerja dari rumah) demi menghemat energi.
Baca juga:
- Kemenperin Setop Insentif Impor EV CBU Demi Genjot Hilirisasi Nikel
- Tak Hanya EV, Sektor Metalurgi Hijau Bisa Dongkrak Hilirisasi Nikel
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
