Ada 273 Juta Anak Tidak Sekolah pada 2024 Menurut UNESCO

KOMPAS.com - Tercatat ada 273 juta anak-anak dan remaja yang tidak bersekolah pada tahun 2024, menurut laporan terbaru UNESCO.

Angka ini bahkan belum termasuk sekitar 13 juta anak lainnya yang berada di 10 negara yang paling parah terkena dampak konflik atau perang.

Baca juga: 

• Perang AS-Israel vs Iran Picu Kenaikan Tarif Penerbangan hingga Ganggu Pendidikan
• WHO Tetapkan Standar Global untuk Makanan Sekolah, Batasi Gula dan Garam

Ratusan juta anak dan remaja tidak bersekolah

Laporan UNESCO tahun 2026 yang berjudul Access and equity: Countdown to 2030 menyoroti, satu dari enam anak usia sekolah di seluruh dunia tidak mendapatkan pendidikan.

Selain itu, hanya dua dari tiga siswa yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah mereka.

Dilansir dari Down to Earth, Jumat (27/3/2026), kenyataan ini terasa sangat mendesak di Asia Barat saat ini. Sebab, ketegangan wilayah yang terus berlangsung memaksa banyak sekolah untuk tutup.

Akibatnya, jutaan anak tidak bisa belajar di kelas dan menghadapi risiko besar tertinggal jauh dalam pendidikan mereka.

Analisis ini pun memberikan penilaian tepat waktu mengenai sejauh mana kemajuan dunia dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi semua orang pada tahun 2030.

Baca juga:

• Isu SDGs Masih Minim Dikenal, Alumni SDG Academy Indonesia Terjun ke Sekolah
• Bersama Siswa, Guru di Sekolah Ini Kembangkan Sistem untuk Olah 90.000 Kantong Sampah

Kekhawatiran utama dunia pendidikan

UNSPLASH/MChe Lee Tercatat ada 273 juta anak-anak dan remaja yang tidak sekolah tahun 2024, menurut laporan terbaru UNESCO. Apa saja hambatan lainnya?

Lebih lanjut, salah satu kekhawatiran utama dalam penilaian ini adalah bahwa sekadar bisa masuk sekolah saja tidak menjamin anak benar-benar belajar.

Meskipun jumlah pendaftaran SD sudah membaik di banyak negara, jutaan anak tetap tidak sekolah, terutama di wilayah miskin dan daerah konflik.

Anak perempuan, anak penyandang disabilitas, penduduk desa, dan pengungsi masih menghadapi hambatan besar yang membatasi mereka untuk sekolah maupun ikut belajar dengan baik.

Bahkan, bagi mereka yang sudah sekolah, banyak yang harus belajar dalam kondisi yang tidak layak seperti kelas yang terlalu penuh sesak, guru yang kurang terlatih, serta kurangnya buku dan alat belajar.

Hambatan-hambatan ini menyebabkan hasil belajar siswa menjadi buruk. Kesenjangan pendidikan ini mengancam pembangunan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang, serta memperparah lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan.

Kesenjangan digital

Dok. Freepik/jcomp Tercatat ada 273 juta anak-anak dan remaja yang tidak sekolah tahun 2024, menurut laporan terbaru UNESCO. Apa saja hambatan lainnya?

Laporan UNESCO turut menyoroti kesenjangan digital yang semakin nyata setelah berbagai guncangan global baru-baru ini.

Meskipun teknologi berpotensi memperluas akses dan meningkatkan kualitas belajar, jutaan pelajar masih belum memiliki perangkat, seperti laptop atau ponsel, koneksi internet, dan keterampilan digital.

Tanpa tindakan nyata yang terarah, pendidikan berbasis digital justru berisiko memperlebar jurang ketimpangan, bukannya menjembataninya.

Namun, terlepas dari segala tantangan tersebut, Laporan mencatat adanya pencapaian-pencapaian signifikan dalam pendidikan global selama beberapa tahun terakhir.

Beberapa negara berhasil memangkas angka putus sekolah hingga setidaknya 80 persen sejak tahun 2000. Beberapa negara tersebut, misalnya Madagaskar dan Togo untuk kategori anak-anak, Maroko dan Vietnam untuk kategori remaja, serta Georgia dan Turkiye untuk kategori pemuda.

Pada periode yang sama, Pantai Gading berhasil memotong separuh angka putus sekolahnya di ketiga kelompok umur tersebut.

Laporan ini juga menyertakan 35 studi kasus negara yang menceritakan faktor apa saja yang membuat kemajuan di beberapa negara lebih cepat dibanding negara lain yang kondisinya senada, serta apa yang menghambat negara lainnya.

Menjelang tenggat waktu tahun 2030, laporan pun menekankan perlunya tindakan yang lebih cepat. Pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi hambatan mendalam serta memprioritaskan kelompok yang paling rentan.

Kebijakan yang dibuat tidak boleh hanya fokus pada cara memasukkan anak ke sekolah, tetapi juga memastikan mereka tetap bersekolah, benar-benar belajar, dan berkembang.

Baca juga: 

• Pemotongan Dana Pendidikan Global Berpotensi Sebabkan 6 Juta Anak Putus Sekolah
• Smart-Go, Bank Sampah Digital yang Tumbuh di Sekolah dan Bergerak ke Kecamatan