KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk proyek pengendalian krisis iklim, rehabilitasi degradasi lahan, serta pengelolaan kawasan konservasi berkelas dunia.
Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama strategis di bidang kehutanan, melalui pertemuan antara Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dengan Yoshifumi Yoshikawa selaku Senior Vice President JICA.
Baca juga:
"Pemerintah Indonesia, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, memiliki komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklim dan percepatan rehabilitasi lahan terdegradasi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Raja Juli dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).
Kemenhut dan JICA di Jepang bekerja sama di sektor kehutanan untuk mengendalikan perubahan iklim hingga pengelolaan kawasan konservasi. Kemenhut, lanjut dia, berkomitmen mengembangkan kawasan konservasi Indonesia menjadi World Class National Park, yang unggul dalam perlindungan keanekaragaman hayati, tata kelola, praktik baik ekowisata, serta kontribusi terhadap ekonomi lokal dan global.
Kerja sama dengan JICA turut mendorong memperkuat inisiatif World Mangrove Center untuk rehabilitasi, riset, edukasi, dan inovasi pengelolaan ekosistem mangrove.
"Inisiatif ini diharapkan menjadi rujukan internasional dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis alam," jelas Raja Juli.
"JICA menyambut baik berbagai inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk terus mendukung Indonesia melalui kerja sama teknis, pendanaan, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi," imbuh dia.
Baca juga: Jepang Mulai Cari Energi Alternatif akibat Krisis Selat Hormuz
Dia menilai, dukungan JICA selama ini telah berdampak terhadap berbagai program kehutanan di Indonesia, termasuk pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, serta penguatan kapasitas kelembagaan.
"Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan Indonesia–Jepang di sektor kehutanan, sekaligus menegaskan peran strategis kerja sama internasional dalam menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan," jelas dia.
Baca juga:
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace, Tokyo, Jepang, pada Senin (31/3/2026). Keduanya akan melangsungkan pertemuan bilateral untuk membahas kerja sama strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan pengumuman 10 nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama strategis antara pelaku usaha Indonesia dengan Jepang. Kesepakatan yang tercapai dalam forum tersebut senilai 23,63 miliar dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 401,71 triliun).
Sejumlah kerja sama yang diumumkan mencakup pengembangan proyek hilirisasi berbasis energi bersih seperti produksi metanol dari emisi karbon, kerja sama eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas, pengembangan energi panas bumi, hingga penguatan ekosistem keuangan inklusif dan investasi strategis.
Daftar nota kesepahaman yang diumumkan antara lain:
Baca juga: Jepang Hidupkan Kembali Reaktor PLTN Kashiwazaki-Kariwa
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya