Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Titik Panas Karhutla Kalbar Melonjak di Tengah Ancaman Godzilla El Nino

Kompas.com, 4 April 2026, 11:20 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat peningkatan jumlah titik panas (hotspot) serta kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman fenomena Godzilla El Nino pada tahun ini.

Berdasarkan data per 31 Maret 2026, dilaporkan 7.883 hotspot yang tersebar di Kalimantan Barat. Polisi Hutan (Polhut) Ahli Utama, Sustyo Iriyono menjelaskan karhutla seluas 479 hektar berhasil dipadamkan 13 regu berisi 195 personel Manggala Agni.

Kebakaran tersebar di beberapa kabupaten/kota, dengan insiden terbesar berada di Kabupaten Kubu Raya seluas 131 hektar.

Disusul Kabupaten Sambas seluas 103 hektar, Kabupaten Ketapang seluas 73 hektar, Kabupaten Mempawah seluas 47 hektar, serta Kota Singkawang seluas 38 hektar.

Baca juga: BNPB Catat Banjir dan Karhutla di Indonesia per Maret 2026

“Pengawasan jadi kunci penting, bukan hanya soal teknis pemadaman di lapangan tetapi juga memastikan adanya ketaatan, kontrol yang konsisten dan langkah antisipatif yang terukur," kata Sustyo dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

"Dengan pengawasan yang kuat, setiap potensi bisa dideteksi lebih awal dan ditangani lebih cepat," imbuh dia. 

Kini, Kemenhut bersiaga mengantisipasi karhutla melalui deteksi dini, peningkatan kesiapsiagaan personel, serta intensifikasi koordinasi lintas sektor.

Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan, Yudho S Mustiko menyatakan, penguatan langkah anitisipasi merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97/BPBD/2026 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap akibat Karhutla di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Baca juga: Karhutla Indonesia 2025 Capai 359.000 Hektar, Ini 7 Provinsi yang Rawan

Penetapan langkah kesiapsiagaan ini juga didasarkan pada adanya peningkatan signifikan jumlah hotspot di Provinsi Kalimantan Barat selama periode Januari hingga Maret 2026.

Terlebih Kalimantan Barat termasuk salah satu wilayah dengan tingkat kejadian kebakaran hutan yang tinggi.

"Tim Posko Pengendalian Kebakaran Hutan yang dipimpin Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Pontianak selaku Koordinator Wilayah UPT Kementerian Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bekerja secara terpadu dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian karhutla," sehut Yudho.

Nantinya, Posko Pengendalian Karhutla melaksanakan berbagai kegiatan yakni peningkatan patroli terpadu pencegahan karhutla di wilayah rawan, optimalisasi pemantauan hotspot dan pelaporan kejadian karhutla harian melalui sistem pelaporan terintegrasi antar Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kemudian, meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan penunjang, aktivasi sistem pelaporan cepat kejadian karhutla, serta menyosialisasikan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan membakar.

"Seluruh unsur terkait diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan operasional guna memastikan setiap kejadian karhutla dapat ditangani secara cepat dan efektif sejak dini," jelas Yudho.

Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayah masing-masing.

Kemenhut menyampaikan, pengaktifan Posko Pengendalian Karhutla di Kalimantan Barat diharapkan mampu memperkuat langkah preventif sejak awal musim kemarau, meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan, hingga mencegah asap lintas wilayah dan lintas negara.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Satu Abad Panas Bumi Indonesia, Pemanfaatannya Didorong Tak Lagi Sekadar untuk Listrik
Satu Abad Panas Bumi Indonesia, Pemanfaatannya Didorong Tak Lagi Sekadar untuk Listrik
BUMN
IPB: Dana Desa Diproyeksikan Menurun, Desa Berpotensi Kehilangan Kesempatan Membangun
IPB: Dana Desa Diproyeksikan Menurun, Desa Berpotensi Kehilangan Kesempatan Membangun
LSM/Figur
65,5 Persen Kepala Keluarga Perempuan Tanpa Bansos Terancam Kenaikan Muka Air Laut
65,5 Persen Kepala Keluarga Perempuan Tanpa Bansos Terancam Kenaikan Muka Air Laut
Pemerintah
Warga Lereng Gunung Lewotobi Dapat Akses Air Bersih dari Pembangunan Sumur Bor
Warga Lereng Gunung Lewotobi Dapat Akses Air Bersih dari Pembangunan Sumur Bor
Swasta
Pemerintah Percepat Pipanisasi Air Bersih untuk Tekan Penurunan Muka Tanah
Pemerintah Percepat Pipanisasi Air Bersih untuk Tekan Penurunan Muka Tanah
Pemerintah
AHY: Giant Sea Wall Tak Akan Efektif Tanpa Mitigasi Penurunan Muka Tanah
AHY: Giant Sea Wall Tak Akan Efektif Tanpa Mitigasi Penurunan Muka Tanah
Pemerintah
Bappenas: Krisis Iklim Bisa Ancam  Kedaulatan Negara
Bappenas: Krisis Iklim Bisa Ancam Kedaulatan Negara
Pemerintah
Perubahan Iklim Bisa Bikin Tagihan Air Kota Naik Dua Kali Lipat
Perubahan Iklim Bisa Bikin Tagihan Air Kota Naik Dua Kali Lipat
Pemerintah
Negara Berkembang Habiskan Uang untuk Bayar Utang ketimbang Pendidikan
Negara Berkembang Habiskan Uang untuk Bayar Utang ketimbang Pendidikan
Pemerintah
Penuaan Biologis yang Lebih Cepat Picu Kanker di Usia Muda
Penuaan Biologis yang Lebih Cepat Picu Kanker di Usia Muda
Pemerintah
Dampak Pemanasan Samudra, Ukuran Hewan Laut Terus Mengecil
Dampak Pemanasan Samudra, Ukuran Hewan Laut Terus Mengecil
Pemerintah
Pulihkan Lahan Rusak akibat Banjir, Warga Desa Pulu Sulap Sereh Wangi Jadi Sumber Penghasilan
Pulihkan Lahan Rusak akibat Banjir, Warga Desa Pulu Sulap Sereh Wangi Jadi Sumber Penghasilan
LSM/Figur
AI Bisa Modernisasi Perdagangan Asia-Pasifik, Tapi Adopsi Belum Merata
AI Bisa Modernisasi Perdagangan Asia-Pasifik, Tapi Adopsi Belum Merata
Pemerintah
Negara Asia-Pasifik Sepakati Peta Jalan Baru Atasi Krisis Iklim
Negara Asia-Pasifik Sepakati Peta Jalan Baru Atasi Krisis Iklim
Pemerintah
Paus Abu-Abu di Samudra Pasifik Terancam Punah Akibat Kelaparan Massal
Paus Abu-Abu di Samudra Pasifik Terancam Punah Akibat Kelaparan Massal
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau