Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan

KOMPAS.com - Chairman Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga membantah anggapan bahwa perdagangan karbon selama ini hanya menguntungkan perusahaan besar, sementara masyarakat pengelola hutan hanya menjadi penonton.

Menurut dia, bisnis perdagangan karbon justru memiliki kompleksitas tinggi dan tidak mudah dijalankan, bahkan oleh pelaku usaha berskala besar.

“Saya sudah berdarah-darah di dalam perdagangan karbon, konglomerat sekalipun yang terjun di perdagangan karbon itu banyak yang enggak sabaran,” ujar Riza dalam webinar Beyond the Green Hype; Membedah Kompleksitas, Paradoks, dan Keadilan dalam Ekosistem Pasar Karbon Indonesia, Jumat (10/4/2026).

Baca juga: Pemerintah Jajaki Pendanaan dari Perdagangan Karbon untuk Biayai Taman Nasional

Ia menegaskan, keuntungan dalam perdagangan karbon tidak bisa diraih secara instan atau dengan pendekatan setengah hati. Pelaku usaha perlu memiliki komitmen jangka panjang, termasuk dalam menjaga integritas proyek dan pengelolaan lingkungan.

Integritas jadi Kunci

Riza menjelaskan, perdagangan karbon sangat bergantung pada kepercayaan, sehingga transparansi menjadi aspek krusial. Ia mengingatkan potensi penyimpangan, seperti penghitungan ganda kredit karbon (*double counting*), dapat merusak kredibilitas pasar.

“Ini barang tidak terlihat, tetapi karena disertifikasi, deklarasinya harus jujur. Kalau tidak, bisa terjadi double scamming,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai pelaku usaha sebaiknya tidak masuk ke bisnis ini tanpa pemahaman mendalam, termasuk terkait konservasi keanekaragaman hayati dan interaksi dengan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Menurut dia, perdagangan karbon tidak sekadar aktivitas bisnis, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga ekosistem dan hubungan sosial yang berkelanjutan.

Baca juga: COP30: Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Fraud Perdagangan Karbon

Peluang Pembiayaan Konservasi

Meski penuh tantangan, Riza menyebut perdagangan karbon tetap memiliki potensi sebagai alternatif pembiayaan untuk kegiatan reforestasi dan perlindungan hutan.

Instrumen ini juga dinilai sebagai bagian dari solusi berbasis alam (*nature-based solutions*) dalam menghadapi krisis iklim.

Sementara itu, Carbon & Sustainability Consultant sekaligus Vice Chair ACEXI Regina Inderadi mengatakan, pasar karbon diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Menurut dia, tren tersebut didorong oleh komitmen berbagai negara dalam mencapai target dekarbonisasi, termasuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius sesuai Perjanjian Paris.

Selain itu, kebijakan seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) yang diterapkan Uni Eropa turut mendorong kebutuhan terhadap instrumen pengurangan emisi, termasuk perdagangan karbon.

Baca juga: KLH Perluas Perdagangan Karbon Global, Gandeng Global Carbon Council dan Plan Vivo

“Ini bukan soal naik turun harga, tetapi transformasi menuju pasar karbon yang lebih berkualitas dan berintegritas,” ujar Regina dalam Forum Outlook Pasar Karbon Indonesia 2026.

Ia menilai, pasar karbon di Indonesia saat ini masih dalam tahap pematangan, sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat kredibilitas dan integritas sistemnya.