EV Lebih Efisien dari WFH, Pemerintah Berpotensi Hemat Rp 12 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat berpotensi menghemat keuangan negara hingga Rp 5,9 triliun.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan lebih hemat jika para pekerja beralih ke kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

"Kalau kita dorong dia tidak WFH tapi beralih ke kendaraan listrik, kita bisa menghemat lebih besar lagi mencapai Rp 12,3 triliun. Dan itu hanya 10 persen (penggunaan) mobil listrik saja, ada penghematan kurang lebih sebesar itu," ungkap Andry dalam diskusi, Kamis (23/4/2026).

Baca juga: Industri Pengolah Sampah Ini Mampu Hasilkan 26.000 Liter BBM dari Plastik

Menurut Andry, urgensi kebijakan ini berkaitan dengan dua persoalan utama, yakni ketahanan pasokan energi dalam negeri dan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah.

Di sisi lain, berdasaran analisis Indef penjualan mobol listrik di dalam negeri terus meningkat seiring dengan insentif yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan proyeksi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah menargetkan 944.000 unit mobil listrik beroperasi pada 2030. Indonesia masih perlu mengejar penjualan 840.000 unit mobil EV untuk mencapai target tersebut, atau sekitar 136.000 unit per tahunnya.

Penjualan mobil listrik pada 2025 masih didominasi produk impor yang meningkat hampir 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan industri domestik belum sepenuhnya menjadi tulang punggung pasar kendaraan listrik nasional.

Baca juga: Uni Eropa Borong Panel Surya hingga EV di Tengah Krisis Energi

"Dengan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah ini, ke depannya komitmen investasi terhadap kendaraan listrik semakin besar," ucap Andry. 

"Dari sisi nilai investasi kami sudah melihat ada 2,73 miliar dollar AS (Rp 46,7 triliun) yang sudah masuk ke Indonesia berkaitan dengan investasi asing di ekosistem kendaraan listrik," papar dia.

Ia menambahkan, kebijakan pemerintah yang mendorong impor kendaraan listrik perlu disertai dengan kewajiban komitmen investasi. Sehingga produsen tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun produksi EV di dalam negeri.

Pemerintah juga harus konsisten dalam membuat kebijakan bagi para investor.

"Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan baru yang dalam hal ini justru mendorong perlambatan investasi ini. Jadi jangan sampai ada mix signal yang diberikan oleh pemerintah, satu mengatakan kita pro atau mungkin bagaimana kita bisa mendorong adopsi kendaraan listrik, tetapi di satu sisi kebijakannya tidak berpihak kepada kendaraan listrik," beber dia.