Pekerja Keamanan Siber Makin Dibutuhkan, Swasta dan Pemerintah Perlu Berinvestasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Country Manager perusahaan keamanan siber, Cyble, Rangga F menganggap, sekitar 40 persen keberhasilan ketahanan digital suatu perusahaan atau organisasi ditentukan oleh faktor sumber daya manusia (SDM).

Bahkan, urgensi peningkatan SDM sebagai faktor penentu kesuksesan keamanan siber suatu perusahaan atau organisasi lebih tinggi ketimbang teknologi itu sendiri.

"Ke depannya, swasta harus bisa berperan aktif untuk sisi SDM keamanan siber di sebuah teknologi informasi departemen. Kenapa? Karena sekarang jangankan bicara perihal teknologi, perihal komunikasi ke luar (publik), perihal marketing, perihal sosial media, apakah hari ini bisa tanpa keterlibatan orang security (keamanan siber)?," ujar Rangga dalam Shaping Secure Data Intelligence for Digital Resilience, Kamis (23/4/2026).

Baca juga: Pemimpin Perusahaan Khawatir Kehilangan Pekerjaan akibat Kegagalan Adopsi AI

Keterlibatan bidang keamanan siber sudah berdampak terhadap keberlanjutan bisnis berbagai industri strategis di sektor perbankan, logistik, sampai pertambangan.

Saat ini, industri-industri strategis tersebut sudah mengadopsi Internet of Things (IoT), drone, dan kecerdasan buatan (artificial intelligent / AI).

Rangga mengaku sangat heran dengan kesaksian Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan bisnis dengan produk utama berbentuk digital masih menganggap keamanan siber sebagai biaya atau pengeluaran (cost). Padahal, dampak serangan siber saat ini sudah sangat destruktif.

"Kita enggak perlu bilang bahwa ada ancaman Indonesia bisa bangkrut ya (akibat serangan siber). Dari ancaman kepercayaan saja, data bocor segala macam, itu sudah hal yang enggak bisa kita nilai. Belum lagi kita bicara ransomware," tutur Rangga.

Pemerintah Ikut Berinvestasi

Ismail menyingung masih banyaknya perusahaan di Indonesia belum memiliki budaya keamanan siber untuk menjaga data yang mereka kelola dari potensi kebocoran.

Ia mengimbau perusahaan-perusahaan di Indonesia paradigma dalam memandang keamanan siber, dari sekadar cost, menjadi investment (investasi). Apalagi, keamanan siber dapat menjadi investasi jangka panjang bagi perusahaan untuk menjaga reputasi, pendapatan, sampai keberlanjutan bisnis.

Dalam jangka panjang, Komdigi harus berani ikut berinvestasi dalam bidang keamanan siber. Ini mengingat tidak semua kebutuhan bisa diserahkan kepada pelaku usaha, karena ada investasi yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri oleh perusahaan. Salah satunya, investasi dalam mencetak talenta digital nasional.

"Kondisi kasus-kasus tertentu harusnya pemerintah itu juga harus
siap untuk melakukan investasi. Karena tidak sedikit aktivitas-aktivitas itu yang tidak mungkin investasinya itu menunggu para operator atau para pelaku usaha. Karena apa? Karena mungkin cost-nya terlalu besar," ucap Ismail.

Baca juga: Menyiapkan Anak Hadapi Era AI, Jangan Cuma Jadi Pengguna

Selain itu, dalam jangka panjang, Komdigi juga memiliki peran sebagai pembuat regulasi dan orkestrator. Sebagai pembuat kebijakan, Komdigi bisa berkontribusi dalam penyusunan berbagai aturan sebagai bagian dari penguatan tata kelola keamanan siber. Sedangkan sebagai orkestrator, Komdigi berperan mengoordinasikan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan keamanan, pemanfaatan data, dan ekosistem digital secara keseluruhan.

"Ini tugas yang berat," ujar Ismail.