Dibanding Biofuel, EV Disebut Lebih Layak Jadi Alternatif untuk Tekan Impor BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendaraan listrik (EV) disebut lebih layak menjadi alternatif untuk mengurangi impor BBM dibandingkan biofuel atau bahan bakar nabati di tengah krisis energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Manajer Mobilitas Berkelanjutan, Lingkungan Bersih, dan Bangunan Institute for Essential Services Reform (IESR), Rahmi Puspita Sari berasumsi, biofuel tidak tepat sebagai alternatif karena memperbesar nilai subsidi energi dan pertimbangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Biaya subsidi untuk biofuel melalui bioetanol maupun biodiesel sebesar Rp 6.000 - Rp9.000 per liter, yang terus membesar seiring dengan kebijakan peningkatan persentase campurannya ke dalam BBM. Sedangkan biaya subsidi EV Rp 11 juta per unit.

Baca juga: Daur Ulang Nikel Stainless Steel untuk Baterai Boros Energi

"Untuk mobil listrik, NPV (net present value) positif, sehingga memberikan sinyal bahwa sebenarnya untuk EV itu enggak memberatkan secara fiskal sama sekali," ujar Rahmi dalam Editors Meeting yang digelar Yayasan Indonesia Cerah, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, emisi GRK yang dihasilkan biofuel bisa mencapai 2,5 kali lipat jika menghitung Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan, dan Kehutanan (LULUCF). Sementara itu, EV menurunkan emisi GRK sebesar 40-70 persen seiring penetrasi energi barukan (EBT).

"Kalau hitung dari LCA (Life Cycle Assessment) itu 2,5 kali lipat dari emisi bensin biasa. Jadi, malah kontra-intuitif ketika kita menggunakan biodiesel yang niatnya untuk mengurangi emisi, malah justru ketika kami menghitung emisinya itu naik malah 2,5 kali lipat dari solar biasa ya," tutur Rahmi.

Dari aspek penghematan impor BBM, masih bergantung pada persentase campurannya. Untuk EV, penghematan impor BBM mencapai Rp 14,5-19,5 juta per unit selama 10 tahun.

Di sisi lain, biofuel juga memiliki kesulitan teknis karena kendaraan tidak dapat menerima biodiesel lebih tinggi. Imbasnya, terjadi pergantian kendaraan. Dari sisi EV, tidak ada kesulitan teknis, meski perlu pergantian kendaraan.

Dalam aspek ketahanan energi, biofuel bergantung pada komoditas global dan musim panen. EV hanya mandiri dari impor migas dan bisa diversifikasi energi.

Urgensi transisi energi sektor transportasi‎

Krisis energi yang dipicu perang antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran membuktikan bahwa perekonomian Indonesia sangat bergantung pada impor BBM, sehingga berisiko menjadi risiko fiskal yang berulang.

Selama aktivitas transportasi masih bergantung pada BBM, setiap streaming minyak global akan langsung menekan APBN dan berisiko menambah subsidi kebutuhan. "

Aktivitas transportasi yang sangat berbasis BBM itu sangat rentan dari krisis-krisis semenanjung Hormuz dan mungkin ke depan ada krisis-krisis lagi ya ‎kita tidak bisa melakukan aktivitas transportasi yang selalu di ambang-ambang krisis energilah," ucapnya.

Di sisi lain, data IESR terbaru mengungkapkan, emisi GRK dari sektor transportasi pada tahun 2024 mencapai 204 juta ton CO2. Sektor transportasi menyumbangkan sekitar 22 persen dari total emisi GRK nasional.

Baca juga: RI Perlu Perkuat Riset agar Hilirisasi Nikel Bisa Dukung Program PLTS 100 GW

"Pengguna BBM itu kebanyakan dari sektor transportasi. Sebesar 78 persen kita itu untuk BBM itu digunakan oleh sektor transportasi. Kita tiap hari berkendara, tiap hari kita jalan ke kantor, sekolah, itu kita pakai BBM gitu kan. Dan itu menghasilkan emisi yang cukup besar," ucapnya.

‎Sebelumnya, Chief Executive Officer, Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, program B50 atau mencampurkan 50 persen biodiesel ke dalam solar untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil tidak otomatis memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

"Semakin tinggi mandat biodiesel berbasis CPO, semakin besar pula alokasi minyak sawit untuk bahan bakar, potensi penurunan ekspor, tekanan terhadap pasokan domestik, dan kebutuhan subsidinya," tutur Fabby dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

‎Ia menganggap, B40 merupakan titik pencampuran yang lebih optimal dari segi manfaat, biaya, dan risiko fiskal. Sebaiknya, kata dia, B50 tidak dijadikan kebijakan permanen, melainkan opsi darurat yang hanya dipakai ketika harga minyak berada di atas 110 dolar AS atau Rp 1,9 juta per barel. Ia mengusulkan agar pemerintah mengembangkan bahan baku alternatif non-CPO (minyak kelapa sawit/crude palm oil).