KOMPAS.com - Kecerdasan Buatan (AI) tidak hanya bertanggung jawab atas jumlah gas rumah kaca mengkhawatirkan yang memanaskan bumi.
Pusat data, yang merupakan infrastruktur global untuk menjalankan AI, diperkirakan dapat mengonsumsi 945 terawatt-jam listrik setiap tahunnya pada tahun 2030.
Jumlah ini hampir tiga kali lipat dari gabungan penggunaan listrik tahunan negara Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria, negara-negara yang jika ditotal menjadi rumah bagi lebih dari 650 juta orang.
Sementara melansir laman resmi United Nations, Kamis (4/6/2026) studi baru dari UN University (UNU), konsumsi air yang berkaitan dengan AI bisa menyamai kebutuhan domestik tahunan dasar dari 1,3 miliar orang pada akhir dekade ini.
Jejak tanahnya bisa melebihi 14.500 kilometer persegi atau kira-kira dua kali lipat dari luas wilayah Jabodetabek.
Jejak tanah yang dimaksud ini adalah lahan yang digunakan untuk menyokong industri AI. Untuk menghasilkan listrik raksasa dan membangun gedung-gedung penyimpanan komputer tersebut, dibutuhkan lahan tanah yang sangat luas.
Baca juga: Meta Nyalakan Pusat Data di Malam Hari dengan Energi Surya dari Luar Angkasa
Laporan ini pun menyoroti adanya celah besar dalam cara kita mengukur dampak lingkungan dari AI.
Selama ini, polusi gas rumah kaca selalu lebih diutamakan untuk diperhatikan, tetapi cara ini mengabaikan dampak buruk lingkungan lainnya. Solusi yang dianggap ramah lingkungan di satu sisi, bisa jadi justru memperparah tekanan di sisi lain, terutama di wilayah-wilayah yang sudah kekurangan sumber daya alam.
Sebagai contoh, beralih ke jenis energi terbarukan tertentu memang bisa mengurangi polusi karbon, tetapi di sisi lain dapat meningkatkan konsumsi air dan penggunaan lahan secara drastis.
Debat publik sejauh ini sebagian besar hanya berfokus pada energi yang dibutuhkan untuk melatih model AI tingkat lanjut.
Namun, studi ini menemukan bahwa penggunaan sehari-hari oleh masyarakat seperti saat AI menjawab pertanyaan sebenarnya menyumbang sekitar 80 hingga 90 persen dari total kebutuhan energi.
Skalanya sangat mengejutkan. Satu layanan AI yang digunakan secara luas diperkirakan memproses sekitar 2,5 miliar perintah (prompt) per hari, dan menghabiskan ratusan gigawatt-jam listrik setiap tahunnya.
Penggunaan energi juga sangat berbeda-beda tergantung pada tugas yang diberikan. Membuat satu gambar menggunakan AI bisa membutuhkan energi seribu kali lipat lebih besar daripada sekadar mengelompokkan teks sederhana, sementara pembuatan video membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar lagi.
Peningkatan efisiensi saja kemungkinan besar tidak akan cukup untuk menutupi lonjakan kebutuhan ini.
Laporan ini pun menunjuk pada apa yang disebut sebagai rebound effect, di mana biaya yang semakin murah dan kinerja AI yang semakin pintar justru memicu penggunaan yang lebih sering, yang pada akhirnya malah meningkatkan total konsumsi sumber daya alam.
Baca juga: AI Permudah Pekerjaan, tapi Bisa Gerus Kemampuan Berpikir Kritis
Studi juga menunjukkan dampak lingkungan dari infrastruktur AI tidak tersebar secara merata.
Meskipun manfaat dari teknologi ini dirasakan oleh seluruh dunia, kerugian atau biayanya sering kali menumpuk di wilayah-wilayah tertentu saja. Di beberapa negara, pusat data bahkan sudah memakan sebagian besar dari total konsumsi listrik nasional, yang akhirnya memberikan tekanan berat pada sistem energi mereka.
Di negara lain, perluasan fasilitas-fasilitas ini menyedot pasokan air dalam jumlah besar, yang ironisnya terkadang terjadi di tengah kondisi kekeringan.
Di saat yang sama, laporan tersebut memperingatkan tentang tantangan sampah elektronik (e-waste) yang terus meningkat, di mana infrastruktur AI diperkirakan akan menghasilkan hingga 2,5 juta ton sampah elektronik setiap tahunnya pada tahun 2030.
Sebagian besar dari beban ini kemungkinan besar akan jatuh ke negara-negara berpenghasilan rendah yang memiliki kemampuan terbatas untuk membuang atau mengolah sampah tersebut secara aman.
Produksi mineral penting yang dibutuhkan untuk perangkat keras AI juga menimbulkan kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial di wilayah-wilayah penambangan.
Perluasan infrastruktur AI juga menciptakan kesenjangan baru dalam hal akses dan pengaruh.
Menurut laporan ini, lebih dari 90 persen kapasitas komputer khusus AI hanya terpusat di dua negara saja yaitu Amerika Serikat dan China. Di saat yang sama, lebih dari 150 negara tidak memiliki infrastruktur AI domestik yang memadai.
Ketimpangan ini tidak hanya membatasi peluang ekonomi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan lingkungan, karena beberapa negara harus menanggung kerugian lingkungan tanpa menikmati keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh AI.
Baca juga: Tekan Emisi AI, Jepang Fokus Benahi Konsumsi Energi Pusat Data
Meskipun temuannya sangat mengkhawatirkan, para peneliti UN University (UNU), menegaskan bahwa laporan ini bukan bertujuan untuk menolak atau menentang keberadaan AI. Sebaliknya, laporan ini mendesak adanya tindakan nyata segera agar pengembangan teknologi ini tetap menjaga batas kemampuan bumi.
Studi tersebut menjelaskan sebuah kerangka kerja untuk menciptakan ekosistem AI yang bertanggung jawab, yang dibangun di atas prinsip-prinsip seperti transparansi, rancangan yang efisien, keadilan, tanggung jawab penuh terhadap siklus hidup produk, kerja sama global, dan penggunaan yang berkelanjutan.
Pemerintah pun didesak untuk memasukkan infrastruktur AI ke dalam perencanaan energi, air, dan penggunaan lahan, sementara perusahaan-perusahaan didorong untuk merancang sistem yang dapat meminimalkan konsumsi sumber daya alam.
Pengguna juga memiliki peran penting, yaitu dengan memilih aplikasi yang memiliki dampak lingkungan lebih rendah jika memungkinkan. Pada akhirnya, laporan tersebut menegaskan bahwa masa depan AI tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, melainkan juga pada pilihan kebijakan yang diambil saat ini.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya