Walhi: Wacana Kenaikan Tarif Transjabodetabek Ancam Upaya Pengendalian Polusi Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menilai wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan tarif layanan Transjabodetabek bertentangan dengan upaya pengendalian polusi udara, dan transformasi sistem transportasi perkotaan.

Padahal, Pemprov DKI tengah mendorong layanan dan infrastruktur publik selama beberapa tahun terakhir.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah, rencana kenaikan harga Transjabodetabek berpotensi menghambat peralihan masyarakat menuju transportasi publik, dan kembali memakai kendaraan pribadi.

“Rencana kenaikan tarif Transjabodetabek bertentangan dengan upaya Pemerintah Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara. Selama ini pemerintah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi publik untuk menggeser pola mobilitas warga yang didominasi kendaraan pribadi, namun kebijakan kenaikan tarif justru berpotensi menghambat tujuan tersebut," kata Aminullah dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: Mencairnya Es di Artik Lepas Polusi dan Bisa Hancurkan Warisan Budaya

Ia menambahkan, Ibu Kota masuk kategori udara tidak sehat dalam sebagian besar hari sepanjang tahun, berdasarkan pemantauan kualitas udara.

Salah satu penyumbang utamanya berasal dari sektor transportasi melalui emisi kendaraan bermotor yang kian meningkat seiring bertambahnya volume kendaraan pribadi.

Karena itu, mendorong peralihan moda transportasi dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik merupakan salah satu strategi paling penting untuk mengurangi emisi sektor transportasi.

Kendati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut cakupan layanan Transjakarta telah menjangkau sekitar 90 persen wilayah Jakarta, tingkat penggunaan transportasi publik masih relatif rendah.

Walhi mencatat, pengguna transportasi publik baru mencapai sekitar 23,4 persen masyarakat Jakarta. Angka tersebut menunjukkan, tantangan utama transportasi publik Jakarta saat ini adalah meningkatkan daya tarik layanan agar semakin banyak masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadi.

Baca juga: Dibanding Biofuel, EV Disebut Lebih Layak Jadi Alternatif untuk Tekan Impor BBM

“Transjakarta masih menghadapi tantangan besar untuk menarik minat masyarakat. Kenaikan tarif berpotensi menurunkan jumlah pengguna transportasi publik dan mendorong sebagian warga kembali menggunakan kendaraan pribadi," jelas Aminullah.

"Jika hal itu terjadi, maka upaya pengendalian pencemaran udara akan semakin sulit dicapai dan menjauhkan Jakarta dari target perbaikan kualitas udara,” imbuh dia.

Investasi sosial

Walhi menilai Pemprov DKI Jakarta tidak dapat berlindung di balik narasi tingginya beban subsidi transportasi publik.

Transportasi publik harus dipandang sebagai investasi sosial dan ekologis yang menghasilkan manfaat besar bagi kota, mulai dari pengurangan kemacetan, penurunan emisi, peningkatan kualitas udara, hingga penghematan biaya kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung disebut masih berkewajiban menjalankan berbagai mandat perbaikan kualitas udara sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung terkait gugatan pencemaran udara Jakarta. Pemerintah harus mempercepat transformasi sistem transportasi menuju moda yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau bagi masyarakat.

"Di tengah krisis kualitas udara yang terus berlangsung, transportasi publik harus diposisikan sebagai salah satu instrumen utama pemulihan lingkungan dan perlindungan kesehatan warga,” ucap Aminullah. 

Baca juga: Pengamat: Transportasi Umum Jakarta Setara Kota Besar Dunia

Diberitakan sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan kemungkinan kenaikan tarif Transjabodetabek. Besaran kenaikan tarif Transjabodetabek akan dikaji secara hati-hati, karena tujuan utama transportasi publik adalah menarik masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga tarif yang ditetapkan harus tetap terjangkau.

Rencana penyesuaian tarif tidak lepas dari besarnya beban subsidi yang harus ditanggung Pemprov DKI. Selain biaya operasional, pemerintah daerah juga harus menanggung biaya pemeliharaan halte yang berada di luar wilayah Jakarta.