Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Lingkungan Daerah Terbukti Tekan Polusi Udara, Ini Risetnya

Kompas.com, 25 Juni 2026, 14:37 WIB
Ni Luh Made Pertiwi F.

Editor

Sumber UGM

KOMPAS.com - Sebuah penelitian menelaah pengaruh belanja lingkungan pemerintah daerah terhadap pengurangan pencemaran udara di Indonesia. Telaah ini dilakukan dengan memanfaatkan data satelit untuk mengukur kualitas udara.

Penelitian ini tergolong menjadi salah satu yang pertama di Indonesia dengan secara sistematis menelusuri hubungan antara pengeluaran lingkungan daerah dan tingkat polusi di level kabupaten/kota.

Baca juga: Kerugian akibat Polusi Plastik Diperkirakan Capai Rp 44.340 Triliun Per Tahun

Penelitian tersebut melibatkan Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada Data Avicenna, S.E., M.Ec.Pol., yang tergabung dalam dalam penulisan buku internasional bertajuk Accelerating Climate Action in Asia and the Pacific: Fiscal Policy Solutions yang diterbitkan oleh Asian Development Bank Institute (ADBI) bekerja sama dengan School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London.

Penelitian tersebut, ungkap Avicenna, menggunakan data longitudinal dari 474 kabupaten/kota sepanjang 2012–2019. Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kenaikan belanja lingkungan dan laju pertumbuhan polusi nitrogen dioksida (NO?).

Baca juga: Industri Kopi dan Olahan Susu Belum Punya Target Atasi Polusi Metana

Avicenna juga mengungkapkan bahwa hubungan tersebut terutama terlihat pada polusi yang berasal dari aktivitas pembakaran bahan bakar.

“Temuan ini menunjukkan adanya keterkaitan antara peningkatan belanja lingkungan daerah dan perlambatan pertumbuhan polusi NO? yang umumnya berkaitan dengan aktivitas pembakaran bahan bakar, termasuk dari sektor transportasi,” jelas Data Avicenna, Rabu (24/6/2026) seperti termuat dalam keterangan resmi.

Berbeda dengan polusi NO?, bagaimana dengan polusi SO??

Meski demikian, penelitian ini tidak menemukan hubungan signifikan terhadap penurunan polusi sulfur dioksida (SO?). Menurut Data Avicenna, temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh belanja lingkungan terhadap polusi udara dapat bervariasi tergantung jenis polutannya.

“Artinya, belanja lingkungan daerah cenderung lebih efektif menekan pertumbuhan polusi yang berasal dari aktivitas transportasi, sementara dampaknya terhadap pencemaran dari sektor industri belum tampak signifikan,” jelasnya.

Baca juga: Walhi: Wacana Kenaikan Tarif Transjabodetabek Ancam Upaya Pengendalian Polusi Udara

Meski sama-sama polutan udara berbahaya hasil pembakaran bahan bakar fosil, NO? dan SO? memiliki karakteristik, sumber dominan, dan dampak lingkungan yang berbeda. Sumber utama polusi NO? adalah dari transportasi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, anggaran daerah biasanya digunakan untuk perbaikan transportasi publik, manajemen lalu lintas, dan pengawasan emisi kendaraan yang merupakan sumber NO?.

Sementara polusi SO? bersumber utama dari Industri berat, peleburan logam, dan PLTU batubara. Pengaturan hal-hal ini lebih banyak berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Anggaran Lingkungan Daerah Terbukti Tekan Polusi Udara, Ini Risetnya
Anggaran Lingkungan Daerah Terbukti Tekan Polusi Udara, Ini Risetnya
Pemerintah
Kemhut Revisi Aturan, Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Bakal Diperkuat
Kemhut Revisi Aturan, Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Bakal Diperkuat
Pemerintah
Sektor ESG dan Ekosistem Karbon Jadi Magnet Baru Investasi Strategis
Sektor ESG dan Ekosistem Karbon Jadi Magnet Baru Investasi Strategis
Swasta
Tak Lagi Bebas Flu Burung H5, Australia Kini Darurat Satwa Liar
Tak Lagi Bebas Flu Burung H5, Australia Kini Darurat Satwa Liar
Pemerintah
Dianggap Boros Emisi, Perjalanan Udara Presiden FIFA di Piala Dunia Tuai Protes
Dianggap Boros Emisi, Perjalanan Udara Presiden FIFA di Piala Dunia Tuai Protes
Pemerintah
Ekonom IPB: Pembangunan Terlalu Fokus pada Angka, Abaikan Aspek Moral dan Tata Kelola
Ekonom IPB: Pembangunan Terlalu Fokus pada Angka, Abaikan Aspek Moral dan Tata Kelola
Pemerintah
Mayoritas Pemimpin Bisnis Cemas Transisi Iklim Berjalan Kacau
Mayoritas Pemimpin Bisnis Cemas Transisi Iklim Berjalan Kacau
Pemerintah
PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
Pemerintah
Dari Gang Sempit di Jakarta, Seorang ASN Bangun Ekonomi Sirkular yang Turut Hidupi Warga
Dari Gang Sempit di Jakarta, Seorang ASN Bangun Ekonomi Sirkular yang Turut Hidupi Warga
LSM/Figur
Konsorsium Tiga Media di Asia Tenggara Kerja Sama untuk Perkuat ESG
Konsorsium Tiga Media di Asia Tenggara Kerja Sama untuk Perkuat ESG
Pemerintah
Menilik Upaya BNI dalam Mendorong Pemerataan Pendidikan di Tanah Air
Menilik Upaya BNI dalam Mendorong Pemerataan Pendidikan di Tanah Air
BUMN
Survei KPMG: 4 dari 5 Perusahaan Bingung Ukur Nilai Ekonomi Bisnis Berkelanjutan
Survei KPMG: 4 dari 5 Perusahaan Bingung Ukur Nilai Ekonomi Bisnis Berkelanjutan
Pemerintah
BNPB Catat Banjir-Kekeringan Landa Sejumlah Wilayah, Ribuan Orang Terdampak
BNPB Catat Banjir-Kekeringan Landa Sejumlah Wilayah, Ribuan Orang Terdampak
Pemerintah
Ilusi Lahan Baru di Tengah Deforestasi
Ilusi Lahan Baru di Tengah Deforestasi
Pemerintah
Regulasi ESG di Indonesia Belum Penuhi Aspek yang Dipersyaratkan Pasar Global
Regulasi ESG di Indonesia Belum Penuhi Aspek yang Dipersyaratkan Pasar Global
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau