KOMPAS.com - Para pemimpin kota dari seluruh dunia berkumpul untuk mengatasi tekanan yang makin berat akibat pertumbuhan pusat data yang terlalu cepat.
Melansir Know ESG, Rabu (24/6/2026) perwakilan dari 40 kota besar termasuk London, Melbourne, Phoenix, Barcelona, Chennai, dan Boise telah sepakat untuk bekerja sama melalui perjanjian baru yang diluncurkan, bernama Pakta Pusat Data Perkotaan Global (Global Urban Data Centres Pact).
Gerakan ini diperkenalkan dalam acara London Climate Action Week.
Gerakan ini menunjukkan kekhawatiran yang makin besar tentang bagaimana perluasan bangunan internet dan AI ini mulai merusak jaringan listrik, menguras pasokan air bersih, dan mengganggu warga lokal.
Demam kecerdasan buatan (AI) membuat kebutuhan akan komputer berspesifikasi tinggi melonjak drastis. Akibatnya, banyak pengusaha menanam modal besar-besaran untuk membangun gedung-gedung pusat data baru di seluruh dunia.
Meskipun gedung-gedung ini sangat penting untuk mendukung layanan internet dan ekonomi digital, para pemimpin kota mengeluhkan bahwa pertumbuhannya yang terlalu cepat memicu banyak masalah baru yang sulit diatur oleh hukum atau aturan yang ada saat ini.
Baca juga: Bebani Listrik, Pusat Data di Asia Pasifik Kini Diperketat
Perjanjian baru ini bertujuan untuk membuat dasar aturan bersama yang bisa dipakai oleh kota-kota di dunia agar bisa mengatur pembangunan pusat data dengan lebih rapi.
Hal-hal yang menjadi fokus utama meliputi penggunaan energi yang lebih bersih, penghematan sumber daya, serta penataan letak gedung agar tidak mengganggu tata ruang kota.
Meskipun aturan ini dibuat bersama, setiap kota tetap dibebaskan untuk mengubah dan menyesuaikan panduan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Melbourne adalah salah satu kota yang sudah mulai merasakan dampak buruk dari perluasan bangunan internet ini. Menurut Wali Kota Melbourne, Nicholas Reece, kotanya saat ini menampung sekitar 50 gedung pusat data skala besar.
Kebutuhan listrik gedung-gedung tersebut diperkirakan akan melonjak tajam dalam beberapa tahun ke depan, dan berpotensi memakan jatah sebagian besar total setrum listrik di kota tersebut.
Penggunaan air juga menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan. Sistem pendingin yang digunakan oleh banyak pusat data membutuhkan air dalam jumlah yang sangat masif. Hal ini menciptakan tekanan tambahan pada pasokan air bersih kota yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh rumah tangga warga dan sektor bisnis lainnya.
Pemerintah kota memperingatkan bahwa cepatnya perputaran modal dari para pengusaha bisa memicu persaingan tidak sehat antar-pemerintah daerah. Demi berebut menarik investor agar mau membangun proyek di wilayah mereka, beberapa pemerintah daerah dikhawatirkan sengaja melonggarkan pengawasan lingkungan dan mengorbankan target kelestarian alam jangka panjang.
Di kota Phoenix, di mana saat ini ada ratusan data center yang sudah beroperasi maupun yang baru direncanakan, kekhawatiran warga sudah meluas bukan cuma soal masalah listrik saja. Wali Kota Phoenix Kate Gallego, mencatat bahwa kebutuhan listrik akibat proyek-proyek baru ini bisa melonjak sangat drastis dalam beberapa tahun ke depan.
Warga sekitar juga mulai memprotes masalah kebisingan suara mesin, penggunaan lahan, pembangunan gedung penyimpanan baterai raksasa, serta lokasi proyek besar tersebut yang dibangun terlalu dekat dengan pemukiman warga.
Masalah-masalah ini mengubah urusan pembangunan pusat data, yang tadinya hanya dianggap sebagai masalah teknologi biasa menjadi masalah besar terkait aturan hukum pemerintah dan penataan ruang masyarakat.
Akibatnya, para pemimpin kota mendesak perusahaan-perusahaan untuk berdiskusi lebih dekat dengan pemerintah daerah dan warga setempat sebelum memulai proyek baru.
Jika perusahaan keras kepala dan tidak mau mendengar, proyek mereka bisa mengalami penundaan, pembengkakan biaya, serta menghadapi penolakan yang makin keras dari masyarakat.
Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab
Wali Kota London, Sadiq Khan, menegaskan bahwa AI dan infrastruktur digital akan memegang peran penting bagi kemajuan ekonomi kota-kota di masa depan. Namun, ia menekankan bahwa pertumbuhan ini harus diatur dengan penuh tanggung jawab dan dengan cara yang membawa manfaat bagi warga lokal setempat.
Baca juga: Amazon Capai 75 Persen Target Penghematan Air Pusat Data
Gedung-gedung pusat data diperkirakan menyumbang antara 2,5 persen hingga 3,7 persen dari total polusi gas rumah kaca di seluruh dunia. Angka ini membuktikan bahwa jejak kerusakan lingkungan yang mereka hasilkan makin hari makin besar.
Karena kebutuhan listrik industri ini melonjak jauh lebih cepat daripada pasokan energi yang ada, pemerintah kota-kota di dunia kini menuntut hak yang lebih besar untuk mengatur bagaimana proyek data center masa depan direncanakan dan dijalankan.
Dikoordinasikan oleh jaringan kota peduli iklim bernama C40 Cities, Pakta Pusat Data Perkotaan Global ini sama sekali tidak bertujuan untuk menghentikan pembangunan pusat data.
Sebaliknya, gerakan ini ingin memastikan bahwa pertumbuhan pusat data di masa depan sejalan dengan target penyelamatan lingkungan, perencanaan infrastruktur yang ramah alam, serta kesejahteraan warga sekitar.
Di tengah kucuran modal untuk teknologi AI yang makin jor-joran, pemerintah kota di seluruh dunia menegaskan satu hal penting bahwa kesuksesan proyek pusat data di masa depan tidak lagi cuma diukur dari seberapa canggih teknologi komputer yang mereka punya, melainkan dari seberapa ramah dampak proyek tersebut terhadap pasokan listrik, penggunaan air bersih, serta kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya