Indonesia Perkuat Posisi sebagai Tujuan Strategis Investasi Aksi Iklim dan Transisi Energi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memperkuat infrastruktur pasar karbon nasional melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026.

Sistem ini disiapkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterlacakan, serta kepastian hukum dalam perdagangan karbon guna memperkuat kepercayaan investor.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, peluncuran SRUK menjadi tonggak penting dalam pengembangan pasar karbon Indonesia.

Bersamaan dengan peluncuran tersebut, pemerintah juga akan meregistrasikan sejumlah proyek karbon sektor kehutanan yang telah memperoleh verifikasi internasional.

Baca juga: Indonesia Perkuat Pasar Karbon Berintegritas Tinggi

"Peluncuran tersebut juga akan diikuti dengan registrasi sejumlah proyek karbon sektor kehutanan yang telah terverifikasi secara internasional. Pada 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan juga akan memfasilitasi penerbitan lebih dari 30 juta ton kredit karbon CO2e dari sektor kehutanan. Momen ini akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan pasar karbon Indonesia," ujar Raja Juli Antoni dalam forum London Climate Action Week (LCAW) 2026, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Selain memperkuat infrastruktur pasar karbon, pemerintah juga tengah menyusun kerangka regulasi yang lebih komprehensif.

Saat ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim pertama di Indonesia yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan kebijakan nasional dalam pengendalian perubahan iklim.

Pembiayaan transisi energi

Forum London Climate Action Week 2026 mempertemukan pemerintah Indonesia, parlemen Inggris, lembaga keuangan, serta pelaku usaha untuk memperkuat kerja sama dalam pembiayaan transisi energi dan pembangunan rendah karbon.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, sektor jasa keuangan terus memperluas pembiayaan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi.

Menurut dia, pembiayaan berkelanjutan perbankan pada 2025 mencapai Rp 2.114,6 triliun atau tumbuh 3,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"UMKM tetap menjadi segmen portofolio terbesar, sementara sektor energi terbarukan dan konservasi keanekaragaman hayati mencatat pertumbuhan tertinggi. OJK mengajak lembaga keuangan dan investor untuk bersama mengembangkan produk pembiayaan transisi dan skema blended finance yang selaras serta didukung rencana transisi yang kredibel," kata Friderica.

Dalam forum yang sama, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dukungan terhadap inisiatif global RE100 melalui penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan Menteri Lingkungan Hidup, Ketua OJK, Wakil Ketua MPR, serta Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

Wakil Ketua Komite Bilateral Inggris Kadin Indonesia sekaligus Managing Partner dan CEO Equatorise Advisory Steven Marcelino mengatakan, RE100 merupakan inisiatif perusahaan-perusahaan global yang berkomitmen menggunakan 100 persen listrik dari energi terbarukan pada 2050.

Baca juga: Green Financing untuk UMKM Belum Optimal, OJK Dorong Ekonomi Hijau di Daerah

"Artinya kini perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia berkomitmen untuk memenuhi 100 persen kebutuhan listriknya dari energi terbarukan pada 2050. Inisiatif ini dipimpin oleh The Climate Group. Kami berharap semakin banyak perusahaan Indonesia dapat mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan elektrifikasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional," ujar Steven.

Sementara itu, Head of RE100 and Energy Operations The Climate Group Ollie Wilson mengatakan, saat ini lebih dari 440 perusahaan telah bergabung dalam RE100, termasuk Unilever, Samsung, dan Nike.