Ekonomi Biru Asia Tenggara Terancam Kerusakan Lingkungan dan Minim Dana

KOMPAS.com - Laporan terbaru menunjukkan bahwa Asia Tenggara telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2024, yang didorong utama oleh sektor ekonomi berbasis kelautan  atau sering disebut dengan ekonomi biru.

Namun, melansir Down to Earth, Selasa (28/7/2026) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperingatkan bahwa ekonomi biru di wilayah tersebut terus tertekan akibat kerusakan lingkungan dan kurangnya investasi yang parah.

Menurut laporan berjudul Financing Southeast Asia's Blue Economy, masalah-masalah ini mengancam ekosistem laut sekaligus sumber penghidupan masyarakat di Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.

Negara-negara ini memiliki warga yang sangat bergantung pada kegiatan ekonomi biru, pesisir, dan perairan seperti perikanan, budidaya ikan, pelayaran, pariwisata, hingga pelestarian laut.

Baca juga: PBB Rilis Panduan Resmi Pengembangan Ekonomi Biru Berkelanjutan

OECD mencatat bahwa penangkapan ikan berlebihan, rusaknya tempat tinggal biota laut, dan pencemaran air telah merusak kesehatan laut serta pantai. Masalah ini berdampak langsung pada sektor perikanan dan pariwisata laut, sekaligus melemahkan pelindung alami pantai yang menjaga pelabuhan dan jalur pelayaran.

Perubahan iklim memperparah kondisi

Perubahan iklim membuat kondisi tersebut makin parah. Naiknya permukaan air laut, badai yang makin kuat, dan suhu laut yang memanas mulai merusak ekosistem penting seperti hutan bakau, terumbu karang, dan padang lamun.

Padahal, tempat-tempat ini tidak hanya menjadi rumah bagi biota laut, tetapi juga melindungi garis pantai dari pengikisan dan gelombang tinggi.

Untuk mengatasi masalah ini, OECD menegaskan bahwa investasi yang lebih kuat, perencanaan wilayah pesisir yang lebih baik, dan penyesuaian berbasis pelestarian ekosistem sangatlah penting.

Meskipun ekonomi laut sangat penting, jumlah investasi yang masuk masih jauh dari kata cukup. Antara tahun 2010 hingga 2023, hanya 34 persen dari bantuan pembangunan resmi (ODA) terkait kelautan untuk Asia Tenggara yang benar-benar mendukung kegiatan ekonomi laut yang berkelanjutan.

Sebagian besar dana yang ada justru masih berfokus pada sektor kelautan tradisional, bukan pada proyek yang memperbaiki kesehatan ekosistem, memperkuat daya tahan iklim, atau mengelola sumber daya secara lestari.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa Asia Tenggara kekurangan dana hingga hampir 2,1 triliun dolar AS pada tahun 2030. Kekurangan ini menyulitkan upaya pengelolaan laut yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus beradaptasi dengan perubahan iklim.

Baca juga: Observasi Laut Bisa Bantu Kembangkan Ekonomi Biru RI

OECD memperingatkan bahwa dana pemerintah saja tidak akan cukup, sementara banyak negara masih kesulitan menarik investasi swasta jangka panjang untuk proyek-proyek ekonomi biru.

Pada titik tertingginya, hanya sekitar 128,4 juta dolar AS dana dari sektor swasta yang berhasil dikumpulkan untuk kegiatan laut dan pesisir di Asia Tenggara. Itu pun investasinya hanya menumpuk di sedikit negara dan sektor saja.

Untuk menutup kekurangan dana tersebut, OECD menyarankan skema pembiayaan campuran (blended finance), yaitu menggabungkan uang pemerintah dan swasta guna menekan risiko bagi para investor.

OECD juga menyoroti potensi instrumen keuangan baru seperti obligasi biru (blue bonds), pertukaran utang untuk pelestarian alam, hingga pasar karbon laut. Namun, agar cara-cara ini berhasil, diperlukan aturan yang kuat, kebijakan yang jelas, serta kelembagaan yang tangguh.