Pemerintah Tempatkan Air sebagai Prioritas Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempatkan air sebagai prioritas pembangunan.

Hal itu dilakukan melalui penyelarasan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, untuk mewujudkan 100 persen akses air minum dan sanitasi.

Hingga kini, capaian cakupan layanan air minum telah mencapai 91,05 persen dan peningkatan akses sanitasi sebesar 80,92 persen,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono daat menghadiri Side Event dari rangkaian acara UN 2023 Water Conference dan berlangsung di New York, Amerika Serikat, Rabu (22/3/2023).

Untuk mencapai target tersebut, telah dilakukan berbagai upaya percepatan. Seperti pembangunan prasarana penyedia air minum dengan memanfaatkan 61 bendungan baru untuk meningkatkan kapasitas pelayanan air.

Kemudian, pembangunan prasarana penyedia air minum untuk mendukung Kawasan Prioritas Nasional, seperti Kawasan Pariwisata di Kalidendeng dan Labuan Bajo serta Kawasan Industri di Batang.

Indonesia juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Water Supply Management dengan mengembangkan Program Magister Spesial yang bekerja sama dengan universitas mitra.

Lalu, integrasi pelayanan sanitasi dengan mengkombinasikan sistem on-site dan off-site, atau sanitasi inklusif bagi seluruh wilayah untuk memastikan penyediaan layanan air minum dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Baca juga: Akses Air Minum Layak Masih 90 Persen, Pamsimas Digenjot di 1.063 Desa

“Kami juga melibatkan masyarakat melalui Program Penyediaan Air Minum (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sejak 2008 hingga 2022, telah berhasil mendukung penyediaan air bersih dan sanitasi di 37.000 desa yang tersebar di 408 kabupaten dan kota,” jelas Basuki. 

Dalam menanggapi transformasi digital dan peningkatan kinerja penyediaan air bersih oleh PDAM, Pemerintah Indonesia telah melakukan inovasi teknologi seperti penerapan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), serta teknologi pengelolaan sampah melalui konversi sampah menjadi energi.

Terakhir, untuk mengatasi keterbatasan dana, Kementerian PUPR juga mengundang partisipasi pihak swasta dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pendanaan alternatif seperti Public Private Partnership atau Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).