Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hong Kong Didesak Prioritaskan Konservasi Laut & Terumbu Tiram

Kompas.com - 16/05/2025, 20:50 WIB
Eriana Widya Astuti,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com — Organisasi The Nature Conservancy (TNC) meminta pemerintah Hong Kong untuk memprioritaskan konservasi laut dan pemulihan terumbu tiram.

Departemen Pertanian, Perikanan, dan Konservasi (AFCD) Hong Kong diketahui meluncurkan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (BSAP) yang diperbarui pada akhir tahun 2025.

Pertama kali dirumuskan pada tahun 2016 dan diperbarui setiap lima tahun, dokumen tersebut menginformasikan konservasi keanekaragaman hayati lokal dan pembangunan berkelanjutan di kota tersebut.

Baca juga: Konservasi Laut Jadi Strategi KKP Hadapi Ancaman Krisis Pangan

Terkait dengan hal tersebut, TNC memasukkan sejumlah langkah kuat guna melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir yang penting – khususnya terumbu tiram – yang merupakan salah satu habitat laut paling terancam punah di seluruh dunia.

Meskipun keanekaragaman hayati laut Hong Kong sangat kaya, upaya konservasi laut masih jauh tertinggal dibandingkan upaya konservasi di daratan.

Hanya sekitar 6 persen perairan laut Hong Kong yang dilindungi, jauh di bawah target global sebesar 30 persen. Banyak habitat yang penting secara ekologis, termasuk terumbu tiram, masih berada di luar kawasan lindung dan menghadapi ancaman terus-menerus, terutama di perairan barat.

Padahal, terumbu tiram dan kerang lainnya memberikan manfaat penting bagi manusia dan planet ini, termasuk produksi ikan, pengaturan kualitas air, dan perlindungan pesisir. Namun, selama dua abad terakhir, lebih dari 85 persen ekosistem kerang dunia telah hilang.

Di Hong Kong, sebuah kota yang sebagian besar dibangun dengan batu kapur yang berasal dari cangkang tiram, pengerukan historis, reklamasi, dan pembangunan perkotaan telah menghancurkan habitat tiram yang dulunya melimpah.

Terumbu karang tiram yang tersisa saat ini tidak diakui secara resmi sebagai penting secara ekologis, tidak dilindungi, dan karenanya sangat rentan terhadap proyek pemanenan, degradasi, dan reklamasi yang sedang berlangsung. Ini termasuk Kepulauan Buatan Kau Yi Chau yang diusulkan, yang tidak memperhitungkan terumbu kerang saat melakukan Penilaian Dampak Lingkungan.

Baca juga: Kapal Penelitian “Papua Lestari” Dukung Program Konservasi Satwa Endemik di Papua Selatan

“Pemulihan ekologi adalah peluang besar untuk alam dan manusia. Tapi proses pemulihan tidaklah mudah, karena itu tidak bisa menggantikan upaya konservasi dan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk merusak alam,” kata Marine Thomas, Associate Director of Conservation, TNC Hong Kong sebagaimana dikutip dari earthorg pada Jumat (16/5/2025)

Seiring dengan proses revisi BSAP, masyarakat memiliki kesempatan langka untuk mendorong kebijakan pelestarian laut yang lebih kuat dan menjaga kesehatan laut Hong Kong.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Investasi 14 Miliar Dollar AS Diperlukan untuk Pulihkan Hutan Kelp Global
Investasi 14 Miliar Dollar AS Diperlukan untuk Pulihkan Hutan Kelp Global
Swasta
Kemenhut: Sulit Berantas Tambang Ilegal di TNGHS yang Jadi Mata Pencaharian
Kemenhut: Sulit Berantas Tambang Ilegal di TNGHS yang Jadi Mata Pencaharian
Pemerintah
Kemenhut Temukan 411 Lubang Tambang Emas Ilegal di Gunung Halimun Salak
Kemenhut Temukan 411 Lubang Tambang Emas Ilegal di Gunung Halimun Salak
Pemerintah
Menteri LH: Tambang Picu Dampak Serius, Aktivitasnya Harus Dikawal Kembali
Menteri LH: Tambang Picu Dampak Serius, Aktivitasnya Harus Dikawal Kembali
Pemerintah
Di Balik Sunyi Rawa Gambut Ketapang: Perjuangan Warga Menantang Api Karhutla
Di Balik Sunyi Rawa Gambut Ketapang: Perjuangan Warga Menantang Api Karhutla
LSM/Figur
PBB: Emisi Dunia Hanya Turun 10 Persen, Gagal Capai Target 60 Persen
PBB: Emisi Dunia Hanya Turun 10 Persen, Gagal Capai Target 60 Persen
Pemerintah
22 Pabrik Cikande Rampung Didekontaminasi, Kini Bisa Beroperasi Kembali
22 Pabrik Cikande Rampung Didekontaminasi, Kini Bisa Beroperasi Kembali
Pemerintah
KLH Bakal Cek Kerusakan Ekosistem akibat Tambang Emas Ilegal di Gunung Salak
KLH Bakal Cek Kerusakan Ekosistem akibat Tambang Emas Ilegal di Gunung Salak
Pemerintah
PBB Sebut Pendanaan Adaptasi Iklim Global Harus Naik 12 Kali Lipat
PBB Sebut Pendanaan Adaptasi Iklim Global Harus Naik 12 Kali Lipat
Pemerintah
TMD Lippo Land Dukung Generasi Sehat dan Cerdas lewat Bantuan Pendidikan untuk Siswa SD
TMD Lippo Land Dukung Generasi Sehat dan Cerdas lewat Bantuan Pendidikan untuk Siswa SD
Swasta
DLH Jakarta Pertimbangkan Sanksi Sosial ke Pembakar Sampah, Foto Pelaku Bakal Dipajang
DLH Jakarta Pertimbangkan Sanksi Sosial ke Pembakar Sampah, Foto Pelaku Bakal Dipajang
Pemerintah
Krisis Iklim bagi Gen Z Masih Soal Cuaca Ekstrem, Pelibatan Mereka Sekadar Formalitas
Krisis Iklim bagi Gen Z Masih Soal Cuaca Ekstrem, Pelibatan Mereka Sekadar Formalitas
LSM/Figur
IESR: SNDC Tak Hadirkan Terobosan, Cuma Perbarui Metode Hitung Emisi
IESR: SNDC Tak Hadirkan Terobosan, Cuma Perbarui Metode Hitung Emisi
LSM/Figur
Sisir Tambang Ilegal di Gunung Salak, Petugas Hancurkan 31 Tenda Biru
Sisir Tambang Ilegal di Gunung Salak, Petugas Hancurkan 31 Tenda Biru
Pemerintah
BRIN Kembangkan WoodPlastic, Plastik Ramah Lingkungan dari Serbuk Kayu
BRIN Kembangkan WoodPlastic, Plastik Ramah Lingkungan dari Serbuk Kayu
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau