JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memerlukan pendanaan Rp 400 triliun untuk proyek Forestry and Other Land Uses atau FOLU Net Sink 2030.
Penasehat Senior Tim Kerja FOLU Net Sink 2030, Ruandha Sugardiman, mengatakan mulanya target pendanaan di sektor FOLU sebesar Rp 200 triliun pada 2022.
Namun angka itu diprediksi naik dengan mempertimbangkan target penurunan emisi sektor lainnya seperti energi, pertanian, limbah dan industri pengolahan.
"Ternyata perlu dana sekitar Rp 400 triliun, dan kalau ini ditanggung oleh APBN tentu tidak akan mampu. Sehingga kami bisa menggali semua sumber-sumber pendanaan," ujar Ruandha dalam Journalist Workshop on Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Kemenhut, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).
Baca juga: Pemerintah Harus Pangkas 140 Juta Ton CO2 untuk Capai FOLU Net Sink 2030
Dia menyebut, sejauh ini pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai negara untuk menghibahkan dana pada proyek FOLU.
Dana penanganan perubahan iklim termasuk program FOLU Net Sink 2030 terkumpul sekitar Rp 21 triliun. Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kementerian Keuangan.
"Sekarang sudah sekitar Rp 21 triliun sudah ada di BPDLH yang sudah dialokasikan untuk implementing partner. Ada 51 implementing partner, dan yang terbaru 21 implementing partner yang akan melakukan kegiatan-kegiatan FOLU," jelas Ruandha.
FOLU Net Sink adalah kondisi di mana penyerapan karbon lebih besar dibandingkan yang dihasilkan. Untuk mencapai kondisi tersebut, RI harus memangkas 140 juta ton CO2 ekuivalen di 2030.
Baca juga: RI Dapat Kucuran Dana Rp 116 Miliar dari Inggris untuk Proyek Folu Net Sink
Terbaru, Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Norwegia yang berlaku selama lima tahun yaitu hingga 2027 di era Menteri KLHK, Siti Nurbaya.
MoU tersebut berbasis hasil atau result-based dengan total kontribusi sebesar 216 juta dollar AS. Perjanjian kerja sama diperpanjang oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen pada 19 Februari 2025
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenhut, Mahfudz, menyebut sektor FOLU dapat memangkas hampir 60 persen dari total target penurunan emisi nasional.
"Semua langkah aksi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dirancang secara rinci dan terintegrasi, agar dapat memberikan manfaat berupa pengurangan terukur laju emisi, perbaikan dan peningkatan tutupan kanopi hutan dan lahan," ungkap Mahfudz.
Baca juga: Investigasi Genesis: 40.000 Lahan FOLU Net Sink di Bengkulu Tumpang Tindih
Manfaat lainnya, perbaikan berbagai fungsi utama hutan seperti tata air, iklim mikro, ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan maupun kesehatan masyarakat.
Dia menyatakan, langkah untuk mencapai target mencakup pengurangan emisi dari deforestasi, pengurangan emisi dari dekomposisi gambut dan kebakaran gambut, peningkatan kapasitas hutan alam dalam menyerap karbon, serta peningkatan kapasitas suksesi hutan alam.
Lainnya, penerapan praktik-praktik pengelolaan hutan lestari, restorasi dan perbaikan tata air gambut, restorasi dan rehabilitasi hutan, optimalisasi pemanfaatan lahan yang tidak produktif, peningkatan produktivitas lahan dan indeks penanaman, serta praktik-praktik teknik pengolahan tanah dalam budidaya pertanian.
Kemudian pencegahan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian hingga pengurangan kehilangan hasil pertanian dan limbah makanan.
Baca juga: KLHK-BEF Jalin Kemitraan Kejar FOLU Net Sink 2030
"Indonesia yang memiliki kawasan hutan seluas 125,7 juta hektar atau sekitar 63 persen dari total daratan, menempatkan sektor FOLU sebagai kunci utama dalam mencapai target Net Zero Emission di 2030," tutur Mahfudz.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya