Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/05/2023, 21:16 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

SYDNEY, KOMPAS.com - Privy, penyedia layanan Identifikasi (ID) dan tanda tangan digital pertama di Indonesia secara resmi melebarkan sayap ke Australia.

Bekerja sama dengan Digital Identity Solutions, Privy menggelar acara jejaring bertajuk "Unlocking Digital Insights" di Sydney pada 28 April hingga 3 Mei 2023.

Dalam acara tersebut, Dubes RI untuk Australia Siswo Pramono dan Konjen RI Sydney Vedi Kurnia Buana hadir memberikan dukungan bersama lebih dari 100 undangan pelaku bisnis lainnya.

Dengan lebih dari 39 juta pengguna individu terverifikasi dan 2.800 perusahaan menggunakan Privy di Indonesia, perusahaan ini menjadi mitra potensial bagi pelaku bisnis Australia yang ingin memperkuat tindakan perlindungan data pribadi, dan semakin relevan dengan terjadinya kebocoran data baru-baru ini.

Baca juga: Modalku Salurkan Rp 45 Triliun untuk 100.000 UMKM di Lima Negara

Privy menyediakan identitas digital yang berpusat pada pengguna, memberikan kontrol yang lebih besar kepada subyek data, dan mendorong minimalisasi berbagi data serta pencegahan pencurian identitas.

CEO Privy Marshall Pribadi menyampaikan paparan mengenai verifikasi identitas digital, privasi data, dan keamanan dunia maya, serta memberikan wawasan bagi pebisnis Australia tentang cara merangkul pelanggan secara digital dengan cara yang mudah namun lebih aman.

Marshall juga memamerkan pendekatan dalam verifikasi identitas digital. Privy didukung oleh Pemerintah Indonesia dan otoritas sertifikat yang dilisensikan oleh Kementerian Kominfo, serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyedia e-KYC.

Marshal mengeklaim, Privy telah berhasil mengimplementasikan produk teknologi teruji yang kini menjadi pemimpin industri identitas digital di Indonesia.

"Kami memiliki visi untuk membagikan model mereka ke negara maju di Australia dan memberikan solusi ID digital yang dapat memitigasi risiko pencurian data," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/5/2023).

Privy yang baru-baru ini memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27701:2019 tentang Manajemen Informasi Privasi, juga berhasil membangun reputasi sebagai mitra penyedia solusi keamanan digital.

Pertemuan Tim Privy dengan KBRI Canberra dan KJRI Sydney, Australia.KBRI Canberra Pertemuan Tim Privy dengan KBRI Canberra dan KJRI Sydney, Australia.
Kehadiran Privy di acara "Unlocking Digital Insights" menjadi kesempatan penting bagi bisnis Australia untuk belajar dari pengalaman Privy dan memperluas jaringan mereka dengan perusahaan Indonesia.

Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono menggarisbawahi pentingnya acara tersebut untuk membangun jembatan antara Indonesia dan Australia.

Menurut Siswo, reputasi Privy menjadi modal penting dalam memperluas pasar secara global terutama di Australia. Selain itu, ekspansi Privy merupakan tonggak penting dalam pertumbuhan hubungan ekonomi antara kedua negara.

Ekspansi ini akan menciptakan peluang kerja baru bagi warga Indonesia dan Australia dan memperkuat hubungan antara kedua negara dan yang paling penting mendorong lebih banyak inovasi dan kolaborasi di sektor digital.

Hal ini mengingat, ekonomi digital akan terus memainkan peran yang semakin penting dalam hubungan antara Indonesia dan Australia.

Dengan bekerja sama dan memanfaatkan kekuatan ekosistem digital dua negara, dapat menciptakan peluang baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Hari ini kita melihat kembali wajah baru Indonesia, anak muda Indonesia yang berpendidikan tinggi, kreatif, visioner dan pekerja keras. Ini adalah masa depan kita, dan di sinilah warga Australia perlu melihat masyarakat kita, untuk membangun fondasi kepercayaan yang kuat dan kemitraan yang berkelanjutan dengan Indonesia dan Australia,” tuntas Siswo.

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Aktivis Desak Jepang dan Korsel Setop Impor Pelet Kayu dari RI karena Picu Deforestasi
Aktivis Desak Jepang dan Korsel Setop Impor Pelet Kayu dari RI karena Picu Deforestasi
LSM/Figur
IESR Perkirakan Ada Perbaikan di Second NDC, Tapi Tetap Tak Jawab Target Perjanjian Paris
IESR Perkirakan Ada Perbaikan di Second NDC, Tapi Tetap Tak Jawab Target Perjanjian Paris
LSM/Figur
Ekspor Sampah Plastik Inggris ke Negara Berkembang Naik 84 Persen dalam Setahun
Ekspor Sampah Plastik Inggris ke Negara Berkembang Naik 84 Persen dalam Setahun
Pemerintah
Menteri LH Soroti PNBP Lampaui Target, Masih Banyak Pelanggaran Lingkungan
Menteri LH Soroti PNBP Lampaui Target, Masih Banyak Pelanggaran Lingkungan
Pemerintah
PBB Peringatkan 900 Juta Penduduk Miskin Terancam Krisis Iklim
PBB Peringatkan 900 Juta Penduduk Miskin Terancam Krisis Iklim
Pemerintah
Target Iklim Vatikan, Emisi Karbon Dipangkas 28 Persen Hingga 2035
Target Iklim Vatikan, Emisi Karbon Dipangkas 28 Persen Hingga 2035
Pemerintah
Pakar Peringatkan, Kredit Karbon Justru Hambat Target Iklim Global
Pakar Peringatkan, Kredit Karbon Justru Hambat Target Iklim Global
LSM/Figur
Imbas Tekanan AS, PBB Tunda Keputusan Tarif Karbon Maritim
Imbas Tekanan AS, PBB Tunda Keputusan Tarif Karbon Maritim
Pemerintah
Terbesar di Pertamina, PLTS Zona Rokan Dorong Efisiensi dan Pengurangan Emisi
Terbesar di Pertamina, PLTS Zona Rokan Dorong Efisiensi dan Pengurangan Emisi
Pemerintah
Penilaian Adipura, Hampir Semua Wilayah Masih Masuk Kategori Kota Kotor
Penilaian Adipura, Hampir Semua Wilayah Masih Masuk Kategori Kota Kotor
Pemerintah
Menteri LH: Bagaimana Tidak Hujan Mikroplastik, Semua Sampah Ditumpuk
Menteri LH: Bagaimana Tidak Hujan Mikroplastik, Semua Sampah Ditumpuk
Pemerintah
PGE Ulubelu Gandeng BKKBN untuk Wujudkan Lingkungan Sehat dan Ramah Anak
PGE Ulubelu Gandeng BKKBN untuk Wujudkan Lingkungan Sehat dan Ramah Anak
BUMN
Responsible Mining Jadi Kunci Masa Depan Tambang Indonesia
Responsible Mining Jadi Kunci Masa Depan Tambang Indonesia
Swasta
Hak atas Air: Menegakkan Keadilan di Tengah Krisis
Hak atas Air: Menegakkan Keadilan di Tengah Krisis
Pemerintah
Nilai Ekonomi Karbon: Jangan Jadi Komoditas Baru yang Hijau di Atas Kertas
Nilai Ekonomi Karbon: Jangan Jadi Komoditas Baru yang Hijau di Atas Kertas
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau