Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 6 Mei 2023, 21:16 WIB
Add on Google
Hilda B Alexander

Penulis

SYDNEY, KOMPAS.com - Privy, penyedia layanan Identifikasi (ID) dan tanda tangan digital pertama di Indonesia secara resmi melebarkan sayap ke Australia.

Bekerja sama dengan Digital Identity Solutions, Privy menggelar acara jejaring bertajuk "Unlocking Digital Insights" di Sydney pada 28 April hingga 3 Mei 2023.

Dalam acara tersebut, Dubes RI untuk Australia Siswo Pramono dan Konjen RI Sydney Vedi Kurnia Buana hadir memberikan dukungan bersama lebih dari 100 undangan pelaku bisnis lainnya.

Dengan lebih dari 39 juta pengguna individu terverifikasi dan 2.800 perusahaan menggunakan Privy di Indonesia, perusahaan ini menjadi mitra potensial bagi pelaku bisnis Australia yang ingin memperkuat tindakan perlindungan data pribadi, dan semakin relevan dengan terjadinya kebocoran data baru-baru ini.

Baca juga: Modalku Salurkan Rp 45 Triliun untuk 100.000 UMKM di Lima Negara

Privy menyediakan identitas digital yang berpusat pada pengguna, memberikan kontrol yang lebih besar kepada subyek data, dan mendorong minimalisasi berbagi data serta pencegahan pencurian identitas.

CEO Privy Marshall Pribadi menyampaikan paparan mengenai verifikasi identitas digital, privasi data, dan keamanan dunia maya, serta memberikan wawasan bagi pebisnis Australia tentang cara merangkul pelanggan secara digital dengan cara yang mudah namun lebih aman.

Marshall juga memamerkan pendekatan dalam verifikasi identitas digital. Privy didukung oleh Pemerintah Indonesia dan otoritas sertifikat yang dilisensikan oleh Kementerian Kominfo, serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyedia e-KYC.

Marshal mengeklaim, Privy telah berhasil mengimplementasikan produk teknologi teruji yang kini menjadi pemimpin industri identitas digital di Indonesia.

"Kami memiliki visi untuk membagikan model mereka ke negara maju di Australia dan memberikan solusi ID digital yang dapat memitigasi risiko pencurian data," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/5/2023).

Privy yang baru-baru ini memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27701:2019 tentang Manajemen Informasi Privasi, juga berhasil membangun reputasi sebagai mitra penyedia solusi keamanan digital.

Pertemuan Tim Privy dengan KBRI Canberra dan KJRI Sydney, Australia.KBRI Canberra Pertemuan Tim Privy dengan KBRI Canberra dan KJRI Sydney, Australia.
Kehadiran Privy di acara "Unlocking Digital Insights" menjadi kesempatan penting bagi bisnis Australia untuk belajar dari pengalaman Privy dan memperluas jaringan mereka dengan perusahaan Indonesia.

Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono menggarisbawahi pentingnya acara tersebut untuk membangun jembatan antara Indonesia dan Australia.

Menurut Siswo, reputasi Privy menjadi modal penting dalam memperluas pasar secara global terutama di Australia. Selain itu, ekspansi Privy merupakan tonggak penting dalam pertumbuhan hubungan ekonomi antara kedua negara.

Ekspansi ini akan menciptakan peluang kerja baru bagi warga Indonesia dan Australia dan memperkuat hubungan antara kedua negara dan yang paling penting mendorong lebih banyak inovasi dan kolaborasi di sektor digital.

Hal ini mengingat, ekonomi digital akan terus memainkan peran yang semakin penting dalam hubungan antara Indonesia dan Australia.

Dengan bekerja sama dan memanfaatkan kekuatan ekosistem digital dua negara, dapat menciptakan peluang baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Hari ini kita melihat kembali wajah baru Indonesia, anak muda Indonesia yang berpendidikan tinggi, kreatif, visioner dan pekerja keras. Ini adalah masa depan kita, dan di sinilah warga Australia perlu melihat masyarakat kita, untuk membangun fondasi kepercayaan yang kuat dan kemitraan yang berkelanjutan dengan Indonesia dan Australia,” tuntas Siswo.

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Rumah Tangga Tanggung Biaya Energi Fosil 3 Kali Lipat saat RI Kehilangan Windfall Tax Batu Bara
Rumah Tangga Tanggung Biaya Energi Fosil 3 Kali Lipat saat RI Kehilangan Windfall Tax Batu Bara
LSM/Figur
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
LSM/Figur
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
Swasta
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut  yang Sulit Dipantau
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut yang Sulit Dipantau
Pemerintah
INDEF: Salah Menyamakan Dampak Lingkungan PLTP dan PLTU
INDEF: Salah Menyamakan Dampak Lingkungan PLTP dan PLTU
LSM/Figur
Krisis Iklim: Tutupan Salju di Pegunungan Yunani Susut 58 Persen dalam 40 Tahun
Krisis Iklim: Tutupan Salju di Pegunungan Yunani Susut 58 Persen dalam 40 Tahun
Pemerintah
Laju Deforestasi Hutan Tropis Global Turun, Tapi Tetap Mengkhawatirkan
Laju Deforestasi Hutan Tropis Global Turun, Tapi Tetap Mengkhawatirkan
Pemerintah
Momentum RI Raup 'Windfall Tax' Batu Bara untuk Biayai Transisi Energi
Momentum RI Raup "Windfall Tax" Batu Bara untuk Biayai Transisi Energi
LSM/Figur
PwC: 82 Persen Perusahaan Percepat Target Iklim dan Dekarbonisasi Rantai Pasok
PwC: 82 Persen Perusahaan Percepat Target Iklim dan Dekarbonisasi Rantai Pasok
Swasta
Studi: Migrasi Hiu Paus Lintasi 12 Batas Negara dan Laut Internasional
Studi: Migrasi Hiu Paus Lintasi 12 Batas Negara dan Laut Internasional
LSM/Figur
Menteri LH Jumhur Hidayat: UU Cipta Kerja Terlalu Kapitalistik
Menteri LH Jumhur Hidayat: UU Cipta Kerja Terlalu Kapitalistik
Pemerintah
Energi Terbarukan Ciptakan 6-10 Juta Green Jobs pada 2060, Tapi Pekerja RI Sulit Direkrut
Energi Terbarukan Ciptakan 6-10 Juta Green Jobs pada 2060, Tapi Pekerja RI Sulit Direkrut
LSM/Figur
Menteri LH: Industri Ekstraktif Harus Tetap Jalan karena RI Butuh Uang
Menteri LH: Industri Ekstraktif Harus Tetap Jalan karena RI Butuh Uang
Pemerintah
FEM IPB: Mayoritas Manfaat MBG masih Terkonsentrasi di Jawa dan Perkotaan
FEM IPB: Mayoritas Manfaat MBG masih Terkonsentrasi di Jawa dan Perkotaan
Pemerintah
Lewat Program Teman Biruni Bahagia, Biruni Foundation Salurkan Ratusan Bantuan untuk Anak Rentan
Lewat Program Teman Biruni Bahagia, Biruni Foundation Salurkan Ratusan Bantuan untuk Anak Rentan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau