Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mulai 2024, AC Bintang 1 Tak Boleh Beredar Lagi di Indonesia, Mengapa?

Kompas.com - 11/10/2023, 08:00 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Kelompok Sadar Hemat Energi (KSHE) Herlin Herlianika mengungkapkan, air conditioner (AC) dengan label bintang satu tak diizinkan lagi beredar di Indonesia mulai tahun depan.

Hal ini disampaikan Herlin saat mengungkap studi Dumping atau Pembuangan Peralatan Pengkondisi Udara yang Tidak Efisien dari CLASP di ASEAN dan Indonesia yang dikeluarkan CLASP di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

"Karena adanya temuan dari dumping study, maka mulai tahun depan bintang satu (AC) tidak boleh beredar lagi di Indonesia," ucap Herlin.

Namun demikian, Indonesia selanjutnya dapat merevisi nilai koefisien Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) AC bintang tiga sebagai sebuah harmonisasi dengan negara-negara di ASEAN.

Baca juga: Agar Tagihan Listrik tak Membengkak Karena AC, Terapkan Beberapa Tips Ini

Herlin menjelaskan, semakin banyak bintang yang terlihat dari unit indoor atau outdoor AC, maka akan semakin hemat.

“Jadi, kalau mereka mau bicara tentang AC yang hemat energi tinggal dilihat bintangnya, makin banyak kita makin hemat. (Untuk) di Indonesia ini bintangnya dari satu sampai lima,” jelas Herlin.

Oleh karena itu, bintang satu pada unit AC akan dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat hemat energi pada teknologi tersebut.

Jadi, bintang dua dianggap sebagai syarat minimal hemat energi pada AC.

Herlin menjelaskan, bintang satu pada unit AC artinya bernilai efisiensi 3,1 hingga 3,4 yang merupakan koefisien Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF).

CSPF itu disebutkan watt per watt dari energi lustrik yang harus dibayar oleh konsumen.

“Sehingga, makin tinggi (bintangnya), makin hemat, makin tinggi CSPF-nya, makin besar,” papar Herlina.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Akademisi: Program Hilirisasi Mineral Tetap Bisa Jaga Kelestarian Alam Indonesia
Akademisi: Program Hilirisasi Mineral Tetap Bisa Jaga Kelestarian Alam Indonesia
BUMN
Otorita Pengelola Pantura Jawa Fokus Bangun Tanggul Laut untuk Jaga Ekosistem Pesisir
Otorita Pengelola Pantura Jawa Fokus Bangun Tanggul Laut untuk Jaga Ekosistem Pesisir
Pemerintah
4 Ha TN Lore Lindu Rusak karena Ditambang, Pelaku terancam 10 Tahun Penjara
4 Ha TN Lore Lindu Rusak karena Ditambang, Pelaku terancam 10 Tahun Penjara
Pemerintah
Kemenhut Pastikan Belum Ada Izin Pemanfaatan Hutan di Pulau Sipora Mentawai
Kemenhut Pastikan Belum Ada Izin Pemanfaatan Hutan di Pulau Sipora Mentawai
Pemerintah
Kebakaran Hutan di Uni Eropa Capai Level Terburuk Sepanjang Sejarah
Kebakaran Hutan di Uni Eropa Capai Level Terburuk Sepanjang Sejarah
Pemerintah
Krisis Iklim Tingkatkan Kasus Kecelakaan di Laut dan Perburuk Kehidupan Nelayan
Krisis Iklim Tingkatkan Kasus Kecelakaan di Laut dan Perburuk Kehidupan Nelayan
LSM/Figur
Demi Capai Target Emisi, China Bangun PLTS Terbesar di Dunia
Demi Capai Target Emisi, China Bangun PLTS Terbesar di Dunia
Pemerintah
Krisis Iklim Jadi Tantangan Pengembangan Ekonomi Hijau di Kabupaten Sigi
Krisis Iklim Jadi Tantangan Pengembangan Ekonomi Hijau di Kabupaten Sigi
Pemerintah
Perdagangan Karbon Belum Bergairah, Padahal Butuh Rp 4.000 T untuk Pangkas Emisi
Perdagangan Karbon Belum Bergairah, Padahal Butuh Rp 4.000 T untuk Pangkas Emisi
Pemerintah
Survei: Publik di Negara Berkembang Lebih Percaya Ilmuwan Jadi Sumber Informasi Iklim
Survei: Publik di Negara Berkembang Lebih Percaya Ilmuwan Jadi Sumber Informasi Iklim
Pemerintah
Inovasi Baru, Ilmuwan Bikin Alat untuk Perkirakan Dampak Sosial Kekeringan
Inovasi Baru, Ilmuwan Bikin Alat untuk Perkirakan Dampak Sosial Kekeringan
Pemerintah
Cegah Dominasi Industri Monokultur, Daerah Perlu Diversifikasi Komoditas
Cegah Dominasi Industri Monokultur, Daerah Perlu Diversifikasi Komoditas
Pemerintah
KLH: RI Butuh Rp 4.000 Triliun untuk Penuhi Target NDC Iklim
KLH: RI Butuh Rp 4.000 Triliun untuk Penuhi Target NDC Iklim
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Gangguan Tikus di Kota-Kota Besar Dunia
Krisis Iklim Picu Gangguan Tikus di Kota-Kota Besar Dunia
Pemerintah
Berdiri Kokoh, Jembatan Berkahf Jadi Harapan Baru untuk Warga di Musi Rawas
Berdiri Kokoh, Jembatan Berkahf Jadi Harapan Baru untuk Warga di Musi Rawas
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau