Muhadjir Effendy: Urusan Kesehatan Bukan Hanya Tanggung Jawab Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan, urusan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah derah atau dikenal sebagai pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah.

Menurut Muhadjir, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap masalah kesehatan, yang tercermin pada alokasi anggaran di sektor kesehatan.

“Indonesia harus dilihat dari kacamata yang utuh. Bopeng-bopeng yang belum dapat layanan kesehatan itu, harus segera ada transfer teknologi, termasuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan,” kata Muhadjir dalam acara Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) 2023 di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Krisis Iklim Timbulkan Ancaman Kesehatan Ekstrem Bagi Ibu Hamil dan Anak

Sementara itu, dalam acara Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan STBM 2023, sebanyak 176 daerah tampil menjadi yang terbaik.

Swasti Saba merupakan penghargaan yang diberikan setiap dua tahun sekali oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan kepada kabupaten/kota yang berhasil menyelenggarakan program sembilan tatanan yang menjadi domain dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS).

Sedangkan STBM merupakan ajang pengakuan terhadap keberhasilan daerah atas upaya percepatan perubahan perilaku masyarakat hidup sehat dengan tidak ada lagi praktik buang air besar sembarangan.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, acara penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan kabupaten/kota bertujuan untuk mendorong terwujudnya kondisi kabupaten/kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat.

“Pemberian penghargaan tahun ini juga berbeda-beda seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami melakukan penilaian terhadap sembilan tatanan kabupaten/kota sehat,” kata Maxi. 

Baca juga: Sido Muncul Satu-satunya Emiten Kesehatan dengan Skor Risiko ESG Rendah

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, urbanisasi dan juga perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota. Karena, semakin banyak orang yang tinggal di kota maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat.

Contohnya adalah Demam Berdarah Dengue (DBD), jumlah kasus idealnya menurut WHO adalah di bawah 10 per 100.000 penduduk.

Indonesia baru bisa mencapai 28 per 100.000 penduduk. Hanya ada satu kota yang bisa di bawah 10 per 100.000 penduduk yaitu kota Yogyakarta.

"Ini karena Pemkot Yogyakarta dibantu akademisi melakukan terobosan yaitu dengan melepas nyamuk baik untuk melawan nyamuk penyebab DBD,” ujar Budi.

Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengungkapan, Kementerian Dalam Negeri mempunyai dua program besar yaitu mendekatkan layanan kesehatan primer ke masyarakat serta rumah sakit di provinsi dan kabupaten kota mulai bisa menangani penyakit berat.

Baca juga: Pemerintah Gandeng Tony Blair Institute Digitalisasi Sistem Kesehatan