Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Danai Perusahaan Pemusnah Lingkungan, Greenpeace: Perlu Direformasi

Kompas.com - 02/01/2024, 17:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Berbagai wilayah di belahan dunia tengah menghadapi krisis iklim dan lingkungan hidup.

Juru kampanye Greenpeace Brasil dan Greenpeace Indonesia Cristiane Mazzetti dan Syahrul Fitra menegaskan, perlu adanya upaya internasional untuk melindungi dan memulihkan alam dengan penuh kepedulian, tekad, dan harapan. 

"Kami, sebagai warga Brasil dan Indonesia, adalah saksi langsung dari kerusakan lingkungan hidup tersebut dan dampaknya di negara kami masing-masing, dua negara yang menjadi rumah bagi ekosistem yang sangat penting bagi keseimbangan ekologi planet kita," ujar Cristiane dan Syahrul, dikutip dari Greenpeace, Selasa (2/1/2024). 

Baca juga: Antisipasi Krisis Iklim, Brussels Berencana Jadi Kota Ramah Pedestrian

Oleh sebab itu, kata mereka, menjelang akhir 2023, Greenpeace International meluncurkan kampanye yang mendesak perlunya reformasi sistem keuangan agar berhenti ‘membiayai pemunahan’ (bankrolling extinctions).

Ada apa dengan sistem keuangan di dunia?

Sebenarnya, sejumlah negara sudah memiliki upaya untuk mengatasi krisis keanekaragaman hayati. Pada Desember 2022, hampir 200 pemerintah menandatangani Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (Global Biodiversity Framework atau GBF).

Salah satu tujuan perjanjian ini adalah mempertahankan, meningkatkan, dan memulihkan integritas dan ketahanan ekosistem.

Pemandangan udara sungai Putumayo di hutan Amazon di daerah pedesaan Puerto Asis, departemen Putumayo, Kolombia pada Sabtu (6/11/2021).AFP/LUIS ROBAYO Pemandangan udara sungai Putumayo di hutan Amazon di daerah pedesaan Puerto Asis, departemen Putumayo, Kolombia pada Sabtu (6/11/2021).
Kesepakatan itu juga berarti kita semua harus menghentikan perusakan alam saat ini juga, dan memulihkan ekosistem-ekosistem yang rusak.

Tak hanya ekosistem hutan seperti Amazon, Lembah Kongo, hutan Papua, atau hutan Carpathian. Tetapi juga untuk ekosistem penting lainnya seperti sabana (misalnya Cerrado) dan lahan basah (seperti Pantanal, lahan basah terbesar di Amerika Selatan yang membentang di Bolivia, Brasil, dan Paraguay).

Sayangnya, sistem keuangan saat ini terus merusak komitmen untuk mengatasi krisis iklim dan keanekaragaman hayati tersebut.

Baca juga: BMKG: Iklim Indonesia Sepanjang Tahun 2024 Ada pada Fase Netral

Mereka mewadahi para pencemar dengan cara memberikan pendanaan industri dan proyek yang mempercepat degradasi lingkungan dan kepunahan spesies.

"Triliunan dolar terus mengalir tanpa henti ke kegiatan yang merusak lingkungan hidup dan ekosistem," ujar mereka. 

Salah satu contoh kasusnya adalah Rabobank, sebuah bank asal Belanda. Bank ini telah menghasilkan miliaran dolar dengan membiayai perusahaan-perusahaan yang merusak alam selama bertahun-tahun, baik di negara asalnya, Belanda, maupun di tempat lain, misalnya di  Brasil dan Indonesia.

Hutan hujan tropis Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya di Kabupaten Melawi di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih tampak lestari, 21-09-2012. Saat ini semakin jarang ditemui hutan hujan tropis yang masih perawan. Ini terjadi karena maraknya penebangan hutan yang tidak disertai dengan pemuliaan hutan secara kontinyu  dan terprogram. KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN Hutan hujan tropis Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya di Kabupaten Melawi di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih tampak lestari, 21-09-2012. Saat ini semakin jarang ditemui hutan hujan tropis yang masih perawan. Ini terjadi karena maraknya penebangan hutan yang tidak disertai dengan pemuliaan hutan secara kontinyu dan terprogram.

Tak hanya Robobank, dalam beberapa tahun terakhir, banyak bank dan lembaga keuangan yang ‘membiayai pemunahan’ tertulis di dalam laporan investigasi, termasuk JP Morgan, Barclays, Standard Chartered, dan Deutsche Bank. Mereka menjadi sasaran kritik di banyak negara di seluruh dunia. 

"Kita sedang mengalami krisis iklim dan keanekaragaman hayati, tapi pemerintah dan sektor swasta menghabiskan sekitar 3,1 triliun dollar AS per tahun untuk subsidi dan investasi yang merugikan di sektor-sektor bermasalah seperti peternakan, kayu, dan produksi kelapa sawit, yang mengarah pada perusakan alam dan pelanggaran hak asasi manusia," kata mereka. 

Baca juga: 5 Kabar Besar soal Perubahan Iklim Sepanjang Tahun 2023

Sementara itu, pengeluaran pemerintah global untuk kegiatan yang mengarah pada konservasi keanekaragaman hayati diperkirakan hanya mencapai 154 miliar dollar AStiap tahunnya.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau