Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Danai Perusahaan Pemusnah Lingkungan, Greenpeace: Perlu Direformasi

Kompas.com - 02/01/2024, 17:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Sedangkan, perkiraan jumlah total subsidi dan insentif yang tak tepat lainnya jauh lebih tinggi. Dana itu seharusnya dialihkan untuk kegiatan-kegiatan konservasi keanekaragaman hayati yang sesungguhnya. 

Urgensi reformasi sistem keuangan

Saat ini, Greenpeace berupaya mendorong pemerintah global mengadopsi peraturan sektor keuangan, mengendalikan arus keuangan, dan menghentikan serta memulihkan kerusakan ekosistem alami.

Reformasi drastis sistem keuangan, menurut Greenpeace, adalah kunci untuk mengatasi hilangnya spesies dan ekosistem alami, serta emisi karbon.

"Selama uang terus mengalir untuk ekspansi kegiatan ekonomi yang mengarah pada perusakan alam, tidak mungkin kita dapat memenuhi komitmen ini," ujar mereka. 

Dalam Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global, pemerintah berkomitmen memastikan bahwa semua aliran dana akan selaras dengan tujuan dan target konservasi keanekaragaman hayati sebelum tahun 2030. Artinya, pemerintah perlu mengontrol aliran dana publik dan swasta dengan lebih baik.

Baca juga: Krisis Iklim Makin Nyata, Ini 7 Hal yang Bisa Kita Lakukan

Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaiki peraturan yang ada dan mengembangkan peraturan baru yang melarang bank-bank besar dan lembaga keuangan lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan yang merusak keanekaragaman hayati di dunia.

"Itu semua perlu dibarengi penegakan hukum yang ketat dan transparansi, demi menghentikan perusakan alam dan meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan lingkungan," tutur mereka. 

Dunia ini membutuhkan peraturan yang mengikat secara hukum yang melarang bank, manajer aset, dana pensiun, dan lembaga keuangan atau investor lainnya untuk mendanai perkebunan, proyek, dan perusahaan yang merusak ekosistem dan merugikan masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Gerakan rakyat semakin kuat

Pawai akbar pada 10 Desember 2022 yang dipimpin oleh para pemimpin masyarakat adat untuk Keanekaragaman Hayati dan Hak Asasi Manusia selama COP15 di Montreal saat negara-negara menegosiasikan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global.Dok. Greenpeace / Toma Iczkovits Pawai akbar pada 10 Desember 2022 yang dipimpin oleh para pemimpin masyarakat adat untuk Keanekaragaman Hayati dan Hak Asasi Manusia selama COP15 di Montreal saat negara-negara menegosiasikan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global.

Selama ini, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pejuang lingkungan hidup terus dirugikan meski mereka telah berperan penting melindungi lingkungan dan memerangi krisis iklim.

Selama ratusan tahun, masyarakat adat dan komunitas lokal telah melawan ketidakadilan dan perusakan alam.

Bahkan dalam beberapa dekade terakhir, gerakan masyarakat internasional mempertahankan ekosistem alami telah berkembang, menyatukan jutaan orang dan makin kuat setiap harinya.

Cristiane dan Syahrul sepakat, tidak mungkin melindungi dan memulihkan ekosistem alami tanpa menangani keuangan internasional yang menyebabkan banyaknya industri mencemari dan merusak dengan impunitas.

"Pemerintah harus membuat rencana yang serius dan terikat waktu untuk mereformasi sistem keuangan. Hanya gerakan rakyat yang kuat, yang sepenuhnya melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal, yang dapat memaksa mereka untuk melakukannya," pungkas mereka. 

 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com