Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

90 Persen Provinsi di Indonesia Belum Siap Lakukan Transisi Energi

Kompas.com, 16 Januari 2024, 14:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Hampir semua provinsi di Indonesia dinilai belum memiliki kesiapan yang memadai untuk melakukan transisi energi.

Dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 32 di antaranya atau 90 persen dinilai belum memiliki kesiapan transisi energi yang memadai.

Hal tersebut mengemuka dalam studi terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) yakni Indeks Kesiapan Transisi Energi Indonesia.

Baca juga: Dibanding Negara Lain, Indonesia Punya Modal Transisi Energi

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan, kesiapan transisi energi masih jauh dari kemerataan antarwilayah.

“90 persen provinsi di Indonesia belum memiliki kesiapan yang memadai, yakni sekitar 70 persen (24 provinsi) berstatus sedang dan 20 persen (tujuh provinsi) berstatus rendah,” kata Media dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/1/2024).

“Belum meratanya kesiapan daerah dalam transisi energi juga bergantung pada tingkat konsumsi per kapita, signifikansi keterlibatan perempuan, dan tingkat kerentanan iklim dan energi di tiap daerah,” sambungnya.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyampaikan, pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mandiri energi salah satunya dikarenakan belum meratanya fasilitas pendukung ketrampilan tenaga kerja.

Baca juga: Bioenergi Beririsan dengan Pangan dan Lahan, Perlu Tenggat Waktu Transisi Energi

“Terutama ketrampilan yang berkaitan dengan operator dan instalasi energi terbarukan baik mikrohidro, hingga tenaga surya,” papar Bhima.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dan sektor swasta perlu mendorong lebih banyak sekolah ketrampilan, sekolah vokasi, serta perguruan tinggi yang bisa mempersiapkan keahlian masyarakat dalam transisi energi.

Selain itu, kesiapan transisi energi di provinsi berkaitan erat dengan postur anggaran pemerintah yang lebih besar, rendahnya tingkat korupsi, dan keberpihakan melalui kredit ketahanan energi.

Media berujar, salah satu temuan yang menarik dalam studi tersebut adalah semakin tinggi kerentanan suatu daerah, wilayah tersebut justru memiliki indeks kesiapan transisi energi yang lebih baik.

Baca juga: Perluasan Bioenergi Bukan Solusi Utama Transisi Energi

Hal ini didasarkan pada pengalaman menghadapi kerugian finansial yang besar akibat bencana menjadi pembelajaran untuk lebih cepat melakukan transisi energi.

Selain itu, perempuan menjadi aktor rentan dalam konteks risiko kebencanaan. Perempuan memiliki hubungan erat dengan sektor-sektor pekerjaan yang terdampak langsung oleh krisis iklim.

Keterlibatan perempuan dalam agenda transisi akan memperkaya pemahaman mendalam tentang kebutuhan energi di level rumah tangga dan komunitas.

Indeks Kesiapan Transisi Energi Indonesia dinilai relevan dalam memberikan penilaian atas perkembangan infrastruktur energi, kebijakan, dan praktik transisi energi.

Baca juga: Transisi Energi di Morowali dan Beban Kerusakan Lingkungan

Keberadaan indeks dalam konteks investasi juga menawarkan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk diinternalisasikan dalam komitmen lingkungan berkelanjutan.

Studi yang dilakukan Celios tersebut juga menyentuh aspek ketimpangan dan keamanan energi melalui sinkronisasi penanggulangan disparitas dalam distribusi, aksesibilitas, dan pemanfaatan sumber daya energi.

Studi tersebut juga memberikan kebaruan informasi mengenai tantangan dan peluang yang dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dan lanskap transisi energi yang lebih berkeadilan.

Baca juga: Transisi Energi di Morowali dan Beban Kerusakan Lingkungan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
UNDP Kucurkan Rp 250 Miliar untuk Lindungi Satwa Liar di Indonesia
UNDP Kucurkan Rp 250 Miliar untuk Lindungi Satwa Liar di Indonesia
Pemerintah
Mandatori B50 Mulai 1 Juli, RI Perlu Tingkatkan Kapasitas Pengolahan
Mandatori B50 Mulai 1 Juli, RI Perlu Tingkatkan Kapasitas Pengolahan
LSM/Figur
Pengembangan SAF dari Limbah Pertanian Terkendala Teknologi dan Keekonomian
Pengembangan SAF dari Limbah Pertanian Terkendala Teknologi dan Keekonomian
LSM/Figur
Terkendala Visa, Beberapa Negara Terancam Gagal Hadiri Forum Iklim PBB
Terkendala Visa, Beberapa Negara Terancam Gagal Hadiri Forum Iklim PBB
Pemerintah
HUT Ke-47, Bintaro Jaya Perkuat Komitmen Bangun Kota Berkelanjutan lewat Ruang Publik Berbasis Konservasi
HUT Ke-47, Bintaro Jaya Perkuat Komitmen Bangun Kota Berkelanjutan lewat Ruang Publik Berbasis Konservasi
Swasta
Gajah Lahir di Taman Satwa Lampung, Dinamai Rut untuk Hormati Dubes Norwegia
Gajah Lahir di Taman Satwa Lampung, Dinamai Rut untuk Hormati Dubes Norwegia
Pemerintah
Kucuran Dana Bank untuk Bahan Bakar Fosil Naik 8 Persen Pada 2025
Kucuran Dana Bank untuk Bahan Bakar Fosil Naik 8 Persen Pada 2025
Pemerintah
Ketika Aksi Pilah Sampah Diajarkan Sejak Dini Lewat Karakter Animasi
Ketika Aksi Pilah Sampah Diajarkan Sejak Dini Lewat Karakter Animasi
LSM/Figur
Induk Gajah Ria Lahirkan Bayi Betina di Taman Nasional Tesso Nilo
Induk Gajah Ria Lahirkan Bayi Betina di Taman Nasional Tesso Nilo
Pemerintah
El Nino Godzilla, Ketahanan Pangan Nasional, dan Nasib Petani
El Nino Godzilla, Ketahanan Pangan Nasional, dan Nasib Petani
Pemerintah
Warga di Blitar Khawatirkan Pencemaran, Greenfield Buka Suara terkait Rencana Ekspansi
Warga di Blitar Khawatirkan Pencemaran, Greenfield Buka Suara terkait Rencana Ekspansi
Swasta
Sampah Elektronik Bisa Hasilkan Logam Mulia dan Kurangi Aktivitas Tambang
Sampah Elektronik Bisa Hasilkan Logam Mulia dan Kurangi Aktivitas Tambang
LSM/Figur
Pakar IPB: Pirolisis Plastik Bisa Jadi Bahan Bakar Alternatif, tapi Perlu Pengawasan Ketat
Pakar IPB: Pirolisis Plastik Bisa Jadi Bahan Bakar Alternatif, tapi Perlu Pengawasan Ketat
LSM/Figur
Pemanfaatan EBT di Laut Indonesia Bisa Ganggu Migrasi Paus-Burung
Pemanfaatan EBT di Laut Indonesia Bisa Ganggu Migrasi Paus-Burung
LSM/Figur
Harga Pertamax Naik, Pekerja Kelas Menengah yang Paling Terdampak
Harga Pertamax Naik, Pekerja Kelas Menengah yang Paling Terdampak
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau