Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRIN dan YKCI Kolaborasi Riset Bidang Konservasi Selama 5 Tahun

Kompas.com, 19 Februari 2024, 18:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI) menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk lima tahun guna menghasilkan teknologi terapan, informasi, dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya yang berguna di tingkat lokal atau tapak. 

Pelaksana Tugas Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN Muhammad Amin mengatakan melalui penandatanganan MoU ini, harapannya peneliti BRIN dapat berkolaborasi dengan lebih banyak peneliti eksternal.

“Kami harap hasil penelitian itu bisa dihilirisasi atau didorong agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau stakeholder yang memang memiliki kepentingan terkait penelitian tersebut,” ujar Amin usai penandatanganan di Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Baca juga: BRIN dan PTTS Kembangkan Metalurgi Ekstraksi Litium di Indonesia

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kerja sama dua lembaga ini akan berlangsung selama lima tahun, dalam bentuk riset potensi sumber daya laut dan terestrial; kawasan konservasi perpaduan atau integrasi antara proteksi dan produksi.

Lalu, status dan pengelolaan spesies (endemic species, focal species, keystone species, indicator species, umbrella species) di perairan maupun daratan; sistem pendanaan konservasi; kebijakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam, mitigasi, adaptasi, dan perubahan iklim, termasuk karbon biru.

Dorong riset konservasi

Sebagai informasi, YKCI merupakan lembaga dengan fokus konservasi alam berbasis riset dan inovasi sebagai dasar dalam menyiapkan dan merekomendasikan kebijakan yang bersifat sains (science-based policy recommendations).

“Kami di belakang BRIN, dengan riset yang bisa kami bantu langsung, dan yang terkait bagaimana kami mensosialisasikan hasil riset tidak hanya secara internal, tapi dalam hal publikasi secara internasional, karena kami punya jaringan internasional,” ujar Senior Ocean Program Lead YKCI Victor Nikijuluw.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya memanfaatkan sejumlah metodologi dalam melakukan riset, salah satu yang tengah dikembangkan adalah citizen science.

Citizen science itu melibatkan masyarakat dalam mengumpulkan data. Jadi bagaimana para turis, para pelaku wisata itu mereka mendapatkan sesuatu informasi lalu melaporkan ke kami. Kami kumpulkan itu,” imbuhnya.

Baca juga: Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan, Ini Alasan BRIN

Sementara itu, Ketua YKCI Meizani Irmadhiany memandang kerja sama dengan BRIN adalah salah satu cara untuk memperkuat riset tentang keanekaragaman hayati di Indonesia.

"Kerja sama ini menjadi awal upaya sistematis ke depannya agar pengembangan program kami bisa berhasil dan juga berdaya guna," ujar Meizani.

Menurut dia, YKCI dan BRIN telah cukup banyak bekerjasama di tingkat tapak, tepatnya sejak 2022 lalu.

Ia pun meyakini bahwa riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan ke depannya akan menjadi fondasi utama dalam menghasilkan teknologi terapan ataupun informasi dan praktik pengelolaan sumber daya yang baik, untuk level nasional maupun internasional.

“Semoga penandatanganan MoU ini membawa kolaborasi yang lebih kuat lagi dan dampak positif bagi perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan kawasan penting yang kami yakini adalah fondasi pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia ke depan," pungkasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
KLH Minta Pemda Waspadai Celah Kerugian Bisnis Perdagangan Karbon
KLH Minta Pemda Waspadai Celah Kerugian Bisnis Perdagangan Karbon
Pemerintah
Siswa SMAN 9 Manado Olah Limbah Tulang Ayam Jadi Peredam Suara
Siswa SMAN 9 Manado Olah Limbah Tulang Ayam Jadi Peredam Suara
Swasta
Gelombang Panas Bikin 57 Juta Hektar Hutan Tropis Kehilangan Kemampuan Fotosintesis
Gelombang Panas Bikin 57 Juta Hektar Hutan Tropis Kehilangan Kemampuan Fotosintesis
LSM/Figur
Ekspansi Pusat Data AI Bikin Emisi Karbon Microsoft Melonjak 25 Persen
Ekspansi Pusat Data AI Bikin Emisi Karbon Microsoft Melonjak 25 Persen
Pemerintah
Deloitte Rilis Metode Baru untuk Ukur Nilai Investasi Keberlanjutan
Deloitte Rilis Metode Baru untuk Ukur Nilai Investasi Keberlanjutan
Pemerintah
Urgensi Membangun Tata Kelola Transparan Sejak di Tingkat Tapak
Urgensi Membangun Tata Kelola Transparan Sejak di Tingkat Tapak
Pemerintah
'Ecomystic' dan Konstitusi Lingkungan Kurang Berdaya
"Ecomystic" dan Konstitusi Lingkungan Kurang Berdaya
Pemerintah
Maybank Marathon Bidik Ajang Lari Netral Karbon pada 2030
Maybank Marathon Bidik Ajang Lari Netral Karbon pada 2030
Swasta
IPB Kembangkan Empat Varietas Cabai Superpedas Lokal Pertama Indonesia
IPB Kembangkan Empat Varietas Cabai Superpedas Lokal Pertama Indonesia
Pemerintah
ITS Kembangkan Traktor Perahu Listrik, Ubah Pertanian di Lahan Gambut Jadi Lebih Ramah Lingkungan
ITS Kembangkan Traktor Perahu Listrik, Ubah Pertanian di Lahan Gambut Jadi Lebih Ramah Lingkungan
LSM/Figur
Satu Abad Panas Bumi Indonesia, Pemanfaatannya Didorong Tak Lagi Sekadar untuk Listrik
Satu Abad Panas Bumi Indonesia, Pemanfaatannya Didorong Tak Lagi Sekadar untuk Listrik
BUMN
IPB: Dana Desa Diproyeksikan Menurun, Desa Berpotensi Kehilangan Kesempatan Membangun
IPB: Dana Desa Diproyeksikan Menurun, Desa Berpotensi Kehilangan Kesempatan Membangun
LSM/Figur
65,5 Persen Kepala Keluarga Perempuan Tanpa Bansos Terancam Kenaikan Muka Air Laut
65,5 Persen Kepala Keluarga Perempuan Tanpa Bansos Terancam Kenaikan Muka Air Laut
Pemerintah
Warga Lereng Gunung Lewotobi Dapat Akses Air Bersih dari Pembangunan Sumur Bor
Warga Lereng Gunung Lewotobi Dapat Akses Air Bersih dari Pembangunan Sumur Bor
Swasta
Pemerintah Percepat Pipanisasi Air Bersih untuk Tekan Penurunan Muka Tanah
Pemerintah Percepat Pipanisasi Air Bersih untuk Tekan Penurunan Muka Tanah
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau