Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRIN dan YKCI Kolaborasi Riset Bidang Konservasi Selama 5 Tahun

Kompas.com, 19 Februari 2024, 18:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI) menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk lima tahun guna menghasilkan teknologi terapan, informasi, dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya yang berguna di tingkat lokal atau tapak. 

Pelaksana Tugas Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN Muhammad Amin mengatakan melalui penandatanganan MoU ini, harapannya peneliti BRIN dapat berkolaborasi dengan lebih banyak peneliti eksternal.

“Kami harap hasil penelitian itu bisa dihilirisasi atau didorong agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau stakeholder yang memang memiliki kepentingan terkait penelitian tersebut,” ujar Amin usai penandatanganan di Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Baca juga: BRIN dan PTTS Kembangkan Metalurgi Ekstraksi Litium di Indonesia

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kerja sama dua lembaga ini akan berlangsung selama lima tahun, dalam bentuk riset potensi sumber daya laut dan terestrial; kawasan konservasi perpaduan atau integrasi antara proteksi dan produksi.

Lalu, status dan pengelolaan spesies (endemic species, focal species, keystone species, indicator species, umbrella species) di perairan maupun daratan; sistem pendanaan konservasi; kebijakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam, mitigasi, adaptasi, dan perubahan iklim, termasuk karbon biru.

Dorong riset konservasi

Sebagai informasi, YKCI merupakan lembaga dengan fokus konservasi alam berbasis riset dan inovasi sebagai dasar dalam menyiapkan dan merekomendasikan kebijakan yang bersifat sains (science-based policy recommendations).

“Kami di belakang BRIN, dengan riset yang bisa kami bantu langsung, dan yang terkait bagaimana kami mensosialisasikan hasil riset tidak hanya secara internal, tapi dalam hal publikasi secara internasional, karena kami punya jaringan internasional,” ujar Senior Ocean Program Lead YKCI Victor Nikijuluw.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya memanfaatkan sejumlah metodologi dalam melakukan riset, salah satu yang tengah dikembangkan adalah citizen science.

Citizen science itu melibatkan masyarakat dalam mengumpulkan data. Jadi bagaimana para turis, para pelaku wisata itu mereka mendapatkan sesuatu informasi lalu melaporkan ke kami. Kami kumpulkan itu,” imbuhnya.

Baca juga: Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan, Ini Alasan BRIN

Sementara itu, Ketua YKCI Meizani Irmadhiany memandang kerja sama dengan BRIN adalah salah satu cara untuk memperkuat riset tentang keanekaragaman hayati di Indonesia.

"Kerja sama ini menjadi awal upaya sistematis ke depannya agar pengembangan program kami bisa berhasil dan juga berdaya guna," ujar Meizani.

Menurut dia, YKCI dan BRIN telah cukup banyak bekerjasama di tingkat tapak, tepatnya sejak 2022 lalu.

Ia pun meyakini bahwa riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan ke depannya akan menjadi fondasi utama dalam menghasilkan teknologi terapan ataupun informasi dan praktik pengelolaan sumber daya yang baik, untuk level nasional maupun internasional.

“Semoga penandatanganan MoU ini membawa kolaborasi yang lebih kuat lagi dan dampak positif bagi perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan kawasan penting yang kami yakini adalah fondasi pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia ke depan," pungkasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Program Smartani Antar Sido Muncul Jadi Peringkat Pertama Indonesia's SDGs Action Awards 2025
Program Smartani Antar Sido Muncul Jadi Peringkat Pertama Indonesia's SDGs Action Awards 2025
BrandzView
UN Women Peringatkan, Kekerasan Digital Berbasis AI Ancam Perempuan
UN Women Peringatkan, Kekerasan Digital Berbasis AI Ancam Perempuan
Pemerintah
Kelaparan Global Bisa Diatasi dengan Kurang dari 1 Persen Anggaran Militer
Kelaparan Global Bisa Diatasi dengan Kurang dari 1 Persen Anggaran Militer
Pemerintah
Gunung Semeru Erupsi, Jalur Pendakian Ditutup dan Pendaki Diminta Turun
Gunung Semeru Erupsi, Jalur Pendakian Ditutup dan Pendaki Diminta Turun
Pemerintah
Korea Selatan Pensiunkan PLTU, Buka Peluang Investasi Energi Bersih RI
Korea Selatan Pensiunkan PLTU, Buka Peluang Investasi Energi Bersih RI
LSM/Figur
Rumput Laut RI Dilirik Investor Asing untuk Produksi Sedotan Ramah Lingkungan
Rumput Laut RI Dilirik Investor Asing untuk Produksi Sedotan Ramah Lingkungan
Pemerintah
Target Investasi Sektor Perikanan Rp 79 T, KKP Janji Permudah Izin
Target Investasi Sektor Perikanan Rp 79 T, KKP Janji Permudah Izin
Pemerintah
Kemenhut Resmikan Bioetanol dari Aren, Disebut Jadi Tonggak Transisi Energi
Kemenhut Resmikan Bioetanol dari Aren, Disebut Jadi Tonggak Transisi Energi
Pemerintah
Indonesia Mundur dalam Transisi Energi, 19 Juta Lapangan Kerja Berpeluang Hilang
Indonesia Mundur dalam Transisi Energi, 19 Juta Lapangan Kerja Berpeluang Hilang
LSM/Figur
Pertamina NRE Terbitkan Kredit Karbon Baru, Diklaim 90 Persen Terjual
Pertamina NRE Terbitkan Kredit Karbon Baru, Diklaim 90 Persen Terjual
BUMN
Terobosan Data Iklim, Studi Rilis Rekam Jejak Penyimpanan CO2 Bawah Tanah Dunia
Terobosan Data Iklim, Studi Rilis Rekam Jejak Penyimpanan CO2 Bawah Tanah Dunia
Pemerintah
CELIOS: RI Terlalu 'Jualan' Hutan dan Laut di KTT COP30
CELIOS: RI Terlalu "Jualan" Hutan dan Laut di KTT COP30
LSM/Figur
Konsekuensi Tunda Net Zero, Gelombang Panas akan Lebih Lama dan Sering
Konsekuensi Tunda Net Zero, Gelombang Panas akan Lebih Lama dan Sering
Pemerintah
Restorasi Gambut di Ketapang Cegah Karhutla Selama Satu Dekade Terakhir
Restorasi Gambut di Ketapang Cegah Karhutla Selama Satu Dekade Terakhir
LSM/Figur
Kementerian PPN/Bappenas Apresiasi Praktik Baik Pembangunan lewat Indonesia’s SDGs Action Awards 2025
Kementerian PPN/Bappenas Apresiasi Praktik Baik Pembangunan lewat Indonesia’s SDGs Action Awards 2025
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau