Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Industri Padat Energi Bertransisi, Jerman Gelontorkan Miliaran Euro

Kompas.com - 19/02/2024, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pemerintah Jerman bakal mengalokasikan miliaran euro untuk menyubsidi sejumlah perusahaan di sana untuk bertransisi.

Subsidi yang akan digelontorkan dimaksudkan untuk mendukung industri padat energi beralih ke produksi ramah lingkungan.

Dilansir dari Reuters, Jumat (16/2/2024), strategi tersebut merupakan salah satu bagian dari ambisi Jerman untuk mencapai netral karbon atau net zero emission (NZE) pada 2045.

Baca juga: Transisi Energi Tak Punya Formula Ajaib, Perlu Pendekatan Bertahap

Dalam skema tersebut, Jerman akan memberikan subsidi kepada industri seperti baja, kaca, kertas, dan bahan kimia sebagai imbalan atas pengurangan emisi karbon dalam produksi mereka.

Kementerian Perekonomian Jerman menyampaikan, subsidi tersebut akan diberikan selama 15 tahun.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Pihak kementerian mengatakan, Komisi Eropa telah menyetujui instrumen subsidi tersebut. Mereka juga akan segera meluncurkan pembukaan pengajuan pendanaan gelombang pertama.

Perusahaan-perusahaan yang menerima bantuan akan dipilih melalui proses tender dan yang mampu mengurangi emisi paling banyak dengan biaya paling sedikit akan menjadi pemenangnya.

Seorang sumber dari pemerintah Jerman mengatakan kepada Reuters, pembukaan pengajuan pendanaan gelombang pertama akan dilakukan pada musim semi, atau sekitar Maret sampai Mei.

Baca juga: Gen Z dan Milenial Desak Pemerintah Segera Transisi ke Ekonomi Hijau

Jumlah subsidi yang akan digelontorkan pada gelombang pertama tersebut mencapai sekitar 4 miliar euro atau sekitar Rp 67 triliun.

Berlin awalnya berencana menawarkan subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang jumlahnya mencapai dua digit miliar euro.

Namun keseluruhan program ini terancam karena keputusan Mahkamah Konstitusi tahun lalu yang melarang pemerintah menggunakan utang sebesar 60 miliar euro untuk proyek perlindungan iklim.

Melalui apa yang disebut kontrak perlindungan iklim, perusahaan akan diberi kompensasi atas biaya tambahan dari produksi yang ramah lingkungan.

Pasalnya, proses produksi ramah lingkungan saat ini masih belum dapat dioperasikan secara kompetitif.

Baca juga: Pelaku Usaha Batu Bara Harus Didorong Terlibat Transisi Energi Berkeadilan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perusahaan Sawit Didenda Rp 282 Miliar Atas Kasus Kebakaran Lahan
Perusahaan Sawit Didenda Rp 282 Miliar Atas Kasus Kebakaran Lahan
Pemerintah
KKP Targetkan Produksi Ikan Naik Usai Revitalisasi Tambak Pantura
KKP Targetkan Produksi Ikan Naik Usai Revitalisasi Tambak Pantura
Pemerintah
DLH Jabar Denda Rp 3,5 Miliar Perusahaan yang Cemari Sungai Citarum
DLH Jabar Denda Rp 3,5 Miliar Perusahaan yang Cemari Sungai Citarum
Pemerintah
Kemenhut Dapat Dana Rp 4,93 Triliun, Terbesar untuk Konservasi SDA dan Ekosistem
Kemenhut Dapat Dana Rp 4,93 Triliun, Terbesar untuk Konservasi SDA dan Ekosistem
Pemerintah
Cegah Banjir di Jabodetabek, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam
Cegah Banjir di Jabodetabek, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam
Pemerintah
Lingkungan Kotor dan Banjir Picu Leptospirosis, Pakar: Ini Bukan Hanya Soal Tikus
Lingkungan Kotor dan Banjir Picu Leptospirosis, Pakar: Ini Bukan Hanya Soal Tikus
Swasta
Hijaukan Pesisir, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove di Probolinggo
Hijaukan Pesisir, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove di Probolinggo
BUMN
Kematian Lansia akibat Gelombang Panas Melonjak 85 Persen Sejak 1990-an
Kematian Lansia akibat Gelombang Panas Melonjak 85 Persen Sejak 1990-an
Pemerintah
Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS
Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS
Pemerintah
Digitalisasi Bisa Dorong Sistem Pangan Berkelanjutan
Digitalisasi Bisa Dorong Sistem Pangan Berkelanjutan
LSM/Figur
Lama Dilindungi Mitos, Bajing Albino Sangihe Kini Butuh Proteksi Tambahan
Lama Dilindungi Mitos, Bajing Albino Sangihe Kini Butuh Proteksi Tambahan
LSM/Figur
Melonjaknya Harga Minyak Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Global
Melonjaknya Harga Minyak Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Global
Pemerintah
5 Warga Yogyakarta Meninggal akibat Leptospirosis, Dinkes Perkuat Deteksi dan Survei Lingkungan
5 Warga Yogyakarta Meninggal akibat Leptospirosis, Dinkes Perkuat Deteksi dan Survei Lingkungan
Pemerintah
Ekowisata Lumba-lumba Bisa Untungkan Warga, tapi Perlu Rambu-rambu
Ekowisata Lumba-lumba Bisa Untungkan Warga, tapi Perlu Rambu-rambu
LSM/Figur
Gula dan Minyak Goreng Juga Sumber Emisi, Industri Perlu Hitung Dampaknya
Gula dan Minyak Goreng Juga Sumber Emisi, Industri Perlu Hitung Dampaknya
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau