"Power Wheeling" Dinilai Buka Peluang Investasi Energi Terbarukan di Indonesia

KOMPAS.com – Lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) mendukung dimasukkannya skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Power wheeling adalah skema di mana produsen tenaga listrik dapat menyalurkan listrik langsung kepada pengguna akhir menggunakan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki pemegang izin.

Sebelumnya, pemerintah kembali mendorong masuknya skema power wheeling dalam RUU EBET.

Baca juga: Pembahasan Power Wheeling Seperti Siluman, Pemerintah dan DPR Didesak Cermati RUU EBET

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menuturkan, pengembangan energi terbarukan tersendat salah satunya disebabkan oleh ketergantungan permintaan dan proses pengadaan dari PLN.

Posisi PLN sebagai pembeli atau penyedia energi tunggal menyebabkan pengembangan sumber daya energi terbarukan tidak optimal.

Menurutnya, skema power wheeling akan mendorong keterlibatan produsen listrik lain, baik badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta, dalam pengembangan energi terbarukan.

Keterlibatan lebih banyak pihak tersebut dapat menambah bauran energi terbarukan Indonesia lebih cepat.

"Power wheeling akan berdampak pada semakin banyaknya pasokan dan permintaan energi terbarukan, khususnya untuk solusi elektrifikasi industri, sehingga memicu peningkatan investasi. Pada akhirnya, power wheeling juga meningkatkan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakan energi terbarukan," kata Fabby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Menteri ESDM Dorong Power Wheeling, PLN Bakal Punya Saingan?

Fabby menilai kekhawatiran yang menganggap power wheeling sebagai bentuk privatisasi kelistrikan tidak tepat.

Dia menambahkan, jaringan transmisi yang ada tidak dijual ke pihak swasta dan masih dalam kepemilikan PLN sebagai BUMN.

"Justru skema ini dapat mengoptimalkan utilisasi aset jaringan transmisi PLN sehingga menambah penerimaan PLN dari biaya sewa jaringan, yang bisa dipakai untuk memperkuat investasi PLN di jaringan," terang Fabby.

Di satu sisi, IESR menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan power wheeling.

Pertama, power wheeling harus menjadi mekanisme yang mempromosikan energi terbarukan. Skema ini harus secara spesifik harus disebutkan dalam RUU sebagai power wheeling energi terbarukan.

Baca juga: Skema Power Wheeling Dinilai Bisa Memberatkan Bisnis PLN

Kedua, penerapan power wheeling tidak mengorbankan keandalan pasokan listrik.

Ketiga, power wheeling perlu diatur sehingga tidak merugikan pemilik jaringan. Tarif penggunaan jaringan listrik bersama harus mencerminkan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan keandalan sistem, biaya layanan, serta menutupi biaya investasi untuk penguatan jaringan.

Keempat, pemerintah atau regulator yang menetapkan formula tarif penggunaan jaringan listrik bersama.

Kelima, diperlukan pembuatan aturan turunan mengenai power wheeling yang lebih rinci untuk memperjelas implementasi.

"RUU EBET dapat mengamanatkan aturan power wheeling yang lebih rinci dan teknis di instrumen peraturan pelaksanaan UU dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan teknis dan detailnya akan diatur melalui peraturan menteri ESDM,” jelas Fabby.

Baca juga: RUU EBT Tak Kunjung Rampung Bikin Wacana Power Wheeling Berkembang

Dampak positif bagi industri

Fabby menyampaikan, penerapan power wheeling dapat menciptakan pasar energi terbarukan dan berdampak positif bagi investasi industri di Indonesia.

Dia menuturkan, industri mempunyai kepentingan untuk membangun sektor yang berkelanjutan dan memiliki target penggunaan energi terbarukan sebelum 2030.

“Adanya skema power wheeling, akan memudahkan industri untuk memperoleh listrik dari sumber energi terbarukan sehingga dapat mengurangi jejak karbon industrinya, mencapai target keberlanjutannya, dan memberikan citra industri hijau yang baik bagi pelanggannya,” imbuh Fabby.

IESR berharap, DPR dan pemerintah mempertimbangkan kepentingan dan manfaat nasional yang lebih luas dalam penetapan power wheeling dalam RUU EBET.

Baca juga: RUU EBT Tak Kunjung Rampung Bikin Wacana Power Wheeling Berkembang