Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KLHK Dorong Pemda Bangun Industrialisasi Pengelolaan Sampah

Kompas.com, 3 Juli 2024, 15:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Industrialisasi pengelolaan sampah menjadi salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk mendukung upaya penanganan sampah di Indonesia.

Seperti disampaikan Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar, Indonesia perlu membangun industrialisasi pengelolaan sampah

"Kenapa? Karena mengelola sampah itu punya teknologi, punya manajemen, punya human resources, jadi harus dilakukan secara profesional dan modern," ujar Novrizal dalam pembahasan pembaruan isu pengelolaan sampah, limbah dan B3 secara daring, Selasa (2/7/2024). 

Baca juga: Cegah Kebakaran TPA, Pemilahan Sampah Perlu Dilakukan

Dalam pertemuan yang dihadiri pemerintah daerah dan dunia usaha itu, Novrizal menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan sambil lalu, melainkan butuh penanganan yang serius.

Novrizal juga meminta kepada jajaran pemerintah daerah di kabupaten/kota sebagai regulator, agar tidak lagi terlibat langsung dalam melakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Pemda diarahkan untuk menyerahkan kepada pihak profesional yang memang memiliki kapasitas pengelolaan sampah dan limbah.

"Dalam hal ini dunia usaha yang memang profesional perlu melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan profesional dan modern," paparnya, dikutip dari Antara

Sampah diolah menjadi manfaat

Terkait industrialisasi pengelolaan sampah yang menggunakan prinsip ekonomi sirkular, Novrizal merujuk kepada penggunaan teknologi untuk memanfaatkan sampah agar tidak berakhir tercampur di tempat pembuangan akhir, seperti menggunakannya untuk energi dan bahan baku industri.

Pengelolaan sampah di Indonesia, memiliki potensi yang belum banyak dimanfaatkan. Sebagai contoh, industri pakan ternak di Tanah Air masih melakukan impor tepung jeroan untuk bahan baku.

Baca juga: Amorepacific Indonesia Bersihkan Sampah di Sungai Citarum

Padahal, pengelolaan sampah dengan teknologi maggot untuk mengurai sampah organik akan dapat membantu menggantikan komponen pakan yang saat ini masih diimpor tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi sampah menjadi energi yang dicanangkan di 12 kota serta pengelolaan sampah menggunakan teknologi refuse derived fuel (RDF) yang mengolah sampah anorganik sebagai bahan bakar alternatif di berbagai industri.

Terkait RDF, menurutnya Indonesia sudah memiliki potensi off-taker atau pengguna termasuk industri semen yang tersebar di 31 kota/kabupaten di 15 provinsi dan PLTU di 47 kota/kabupaten di 26 provinsi.

"Potensi off-taker RDF lain adalah industri pupuk di tujuh kota/kabupaten di lima provinsi, industri kertas dan pulp di 31 kota/kabupaten di tujuh provinsi, dan industri tekstil 34 kota/kabupaten di tiga provinsi," pungkas Novrizal. 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Ketika Indonesia Sibuk Menyelamatkan Bisnis, Bukan Bumi
Ketika Indonesia Sibuk Menyelamatkan Bisnis, Bukan Bumi
Pemerintah
Iran Alami Kekeringan Parah, 14 Juta Warga Teheran Berisiko Direlokasi
Iran Alami Kekeringan Parah, 14 Juta Warga Teheran Berisiko Direlokasi
Pemerintah
Studi Sebut Mobil Murah Jauh Lebih Berpolusi
Studi Sebut Mobil Murah Jauh Lebih Berpolusi
LSM/Figur
Uni Eropa Tunda Setahun Penerapan Regulasi Deforestasi EUDR
Uni Eropa Tunda Setahun Penerapan Regulasi Deforestasi EUDR
Pemerintah
Dekan FEM IPB Beri Masukan untuk Pembangunan Afrika dengan Manfaatkan Kerja Sama Syariah
Dekan FEM IPB Beri Masukan untuk Pembangunan Afrika dengan Manfaatkan Kerja Sama Syariah
LSM/Figur
Studi: Negara-negara Kaya Kompak Pangkas Bantuan untuk Negara Miskin
Studi: Negara-negara Kaya Kompak Pangkas Bantuan untuk Negara Miskin
Pemerintah
Baru 2 Bandara Pakai BTT Listrik, Kemenhub Siapkan Revisi Standar Nasional
Baru 2 Bandara Pakai BTT Listrik, Kemenhub Siapkan Revisi Standar Nasional
Pemerintah
BRIN: Peralihan ke BTT Listrik Pangkas Emisi Bandara hingga 31 Persen
BRIN: Peralihan ke BTT Listrik Pangkas Emisi Bandara hingga 31 Persen
LSM/Figur
Etika Keadilan Masyarakat dan Iklim
Etika Keadilan Masyarakat dan Iklim
Pemerintah
Akhiri Krisis Air, Vinilon Group dan Solar Chapter Alirkan Air Bersih ke Desa Fafinesu NTT
Akhiri Krisis Air, Vinilon Group dan Solar Chapter Alirkan Air Bersih ke Desa Fafinesu NTT
Swasta
Kisah Kampung Berseri Astra Cidadap, Ubah Tambang Ilegal Jadi Ekowisata
Kisah Kampung Berseri Astra Cidadap, Ubah Tambang Ilegal Jadi Ekowisata
Swasta
IEA: Dunia Menjadi Lebih Hemat Energi, tetapi Belum Cukup Cepat
IEA: Dunia Menjadi Lebih Hemat Energi, tetapi Belum Cukup Cepat
Pemerintah
Intensifikasi Lahan Tanpa Memperluas Area Tanam Kunci Keberlanjutan Perkebunan Sawit
Intensifikasi Lahan Tanpa Memperluas Area Tanam Kunci Keberlanjutan Perkebunan Sawit
Swasta
Industri Penerbangan Asia Pasifik Siap Penuhi Target 5 Persen Avtur Berkelanjutan
Industri Penerbangan Asia Pasifik Siap Penuhi Target 5 Persen Avtur Berkelanjutan
Pemerintah
Indonesia Ingin Bangun PLTN, tapi Geopolitik Jadi Pertimbangan Utama
Indonesia Ingin Bangun PLTN, tapi Geopolitik Jadi Pertimbangan Utama
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau