Ketersediaan Air di IKN

HINGAR bingar menyambut peringatan dan perayaan HUT ke 79 kemerdekaan RI di ibu kota baru (IKN) Nusantara yang diekspose besar-besaran di media massa arus utama, sangat membanggakan kita sebagai warga negara.

Indonesia sebagai bangsa besar akan memasuki sejarah dan peradaban baru dengan terbangunnya Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru pada masa depan.

IKN dibangun dengan konsep kota pintar, kota hutan dan kota spons. Kota pintar salah satunya mencakup akses dan mobilitas.

Presiden Jokowi menyebut IKN sebagai kota 10 menit (ten minutes), artinya untuk menempuh dari satu titik ke titik lain membutuhkan waktu sekitar 10 menit dengan 80 persen transportasi publik.

Lebih jauh, presiden menginginkan agar transportasi di IKN nantinya tidak menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil. Bisa menggunakan energi listik atau bio nabati.

Kota hutan dipilih karena IKN berlokasi di wilayah yang di dalamnya terdapat kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi.

Dalam konsep Bappenas, IKN dibangun dan dikembangkan hanya menggunakan 20 persen kawasan lahan yang ada, sisanya dipertahankan sebagai kawasan hijau berupa kawasan hutan.

IKN juga bagian dari komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim dengan pengurangan temperatur dua derajat celcius.

Sementara itu, kota spons memiliki sistem perairan sirkuler yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur dan prinsip keberlanjutan.

Dalam perspektif lingkungan, kota hutan dan kota spons adalah kondisi lingkungan ideal yang diharapkan, agar beban ekologis yang ditanggung IKN tidak melebihi batas toleransi daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Ibu kota negara saat ini, Kota Jakarta mempunyai beban ekologis yang luar biasa berat. Daya dukung dan daya tampung wilayahnya sudah melebihi jauh di atas batas toleransi yang diperkenankan.

Akibatnya masalah lingkungan seperti banjir, kekurangan air bersih, sampah, kemacetan dan seterusnya; selalu muncul berulang-ulang setiap tahunnya, tanpa adanya solusi tuntas.

Kepadatan, mobilitas dan migrasi penduduk sebagai masyarakat urban, nampaknya menjadi salah satu pemicu dan faktor varibel yang sangat menentukan beban ekologis dan lingkungan bagi perkembangan suatu kota seperti Ibu Kota Nusantara nantinya.

Bagaimana beban ekologis dan lingkungan IKN nantinya, khususnya ketersediaan airnya?

Pemerintah sejak 2022 telah membangun bendungan Sepaku Semoi dengan luas 378 hektare di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai sumber air bersih ke IKN Nusantara.

Rencananya, 2000 liter per detik akan dialirkan ke IKN dan 500 liter per detik lainnya untuk Kota Balikpapan.

Namun, debit sebesar itu dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air bagi kota sekelas IKN dengan jumlah penduduk awal mencapai 1,5 juta jiwa.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) membagi lagi standar kebutuhan air minum tersebut berdasarkan lokasi wilayah.

Untuk kota metropolitan sekelas IKN kebutuhan air bersihnya sebesar 150 liter/per kapita/hari. Dengan demikian, kebutuhan air bersih untuk IKN dengan penduduk 1,5 juta jiwa membutuhkan air bersih minimal 225 juta liter/per kapita/hari.

Sementara bendungan Sepaku Semoi hanya mampu menyediakan air sebesar 172,8 juta liter/per kapita/hari. Itupun dalam kondisi bendungan mampu menampung air hujan secara penuh (maksimal) pada musim hujan.

Namun, bendungan itu belum tentu dapat menghasilkan debit sebesar 2000 liter/detik pada musim kemarau karena daya tampung akan menyusut drastis sepanjang tutupan hutannya (forest coverage) tidak/belum berfungsi dengan baik.

Sayangnya juga, kawasan IKN tidak termasuk bagian dari wilayah sungai DAS Mahakam yang mempunyai daerah tangkapan air (catchment area) seluas 85.236 KM persegi yang hulunya berada di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara).

Sementara wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk dalam DAS Mahakam hanya seluas 3.376 KM persegi saja.

Terdapat dua sub DAS kecil yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni DAS Riko dengan luas 588 KM persegi dan DAS Tunan dengan luas 751 KM persegi .

Dua DAS tersebut tentu saja kurang dapat diharapkan sebagai pemasok air bersih untuk kawasan IKN karena daya tampung airnya sangat kecil dibandingkan DAS Mahakam.

Ketersediaan air bersih bagi kawasan IKN akan lebih banyak tergantung pada konsep kota hutan yang mempunyai tutupan hutan 70 persen dapat berfungsi secara sempurna, mampu menyerapkan air hujan kedalam tanah sebanyak-banyaknya (secara maksimal) sebagai cadangan air tanah untuk melengkapi sumber air dari bendungan Sepaku Semoi yang debit airnya dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan air bersih.

Membuat waduk-waduk dan embung-embung air merupakan upaya untuk tabungan air di saat menghadapi musim kemarau.

Secara geografi letak dan kedudukan kawasan IKN yang mempunyai ketinggian 60-80 meter di atas permukaan laut (dpl), membuat kawasan IKN aman dari banjir rob (air pasang dari lautan), tidak seperti yang terjadi di Jakarta.

Fenomena instrusi air laut yang dapat menembus sampai di bawah Monas di Jakarta tidak akan terjadi di IKN Nusantara. Karena pembangunan IKN Nusantara dimulai dari nol, maka pengaturan drainase air kota akan lebih mudah merancangnya.

Konsep kota spons yang memiliki sistem perairan sirkuler yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur dan prinsip keberlanjutan bukanlah suatu angan-angan.

Dalam konsep kota spons, IKN memiliki perairan sirkualar, yang berarti ketersediaan air bersih disiapkan berdasarkan cadangan air dari pembuatan danau besar dan embung-embung penampung air yang diproses secara recycling (daur ulang) dengan bantuan teknologi.

Merujuk data Kementerian PUPR, saat ini ada 30 embung di IKN. Ke depan direncanakan total ada 60 embung.

Sistem dan teknologi recycling telah digunakan sejak lama oleh negara tetangga Singapura yang memang tidak punya sumber air dan sungai.

Selama ini kebutuhan air bersih negara Singapura mengandalkan recycling air limbah dan mengandalkan teknologi desalinasi, yakni proses pengolahan air laut menjadi air tawar.

Meski teknologi desalinasi mahal, namun pemerintah Singapura harus melakukannya untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi warganya.

Konsep recycling sumber daya air tawar dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Singapura, karena jumlah penduduk dan pertumbuhanya dikendalikan dengan ketat.

Di samping itu, kesadaraan lingkungan warganya dan kedisipinan serta kepatuhan kepada regulasi sangat tinggi. Apabila ada orang yang melanggar akan dikenakan denda/sanksi dengan membayar uang dalam jumlah cukup besar.

Bagaimana dengan IKN, apakah sistem yang digunakan pemerintah Singapura dapat dilakukan di IKN nantinya? Harus bisa.

Kota Nusantara harus mempunyai kekhususan dibanding kota-kota lain di Indonesia. Jumlah penduduk yang tinggal dan bermukim di IKN, juga harus mampu dikendalikan laju pertumbuhannya, dengan membuat regulasi khusus siapa saja yang boleh dan tidak boleh tinggal dan bermukim di IKN.

Ketersediaan dan cadangan air tanah yang cukup bagi IKN -yang tidak mempunyai sumber air dari daerah hulu karena tidak adanya sungai utama yang menjadi tempat tangkapan air hujan (catchment area)- menjadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan.

Untuk mempertahankan cadangan air tanah yang cukup pada saat musim kemarau, tidak ada kata lain selain mempertahankan dan meningkatkan kawasan hutan melalui penanaman pohon.

Kebijakan IKN mempertahankan 75 persen area hijau sangat tepat untuk mengurangi dan memperkecil beban ekologis, khususnya ketersediaan air tawar.

Mumpung belum terlambat, pengaturan dan kebijakan yang ketat memang diperlukan tidak saja melalui regulasi yang baik, tetapi juga harus mampu untuk merangsang kesadaran masyarakat akan lingkungan dalam rangka tetap menjaga harmoni daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ideal. Semoga.