Indonesia Didesak Tingkatkan Komitmen untuk Manfaatkan Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 430 perusahaan global yang tergabung dalam inisiatif RE100, mendesak Indonesia untuk meningkatkan komitmen dalam pemanfaatkan energi terbarukan dan membuka peluang investasi yang lebih besar dalam transisi energi.

Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang dirilis Senin (9/9/2024) oleh CEO Climate Group, Helen Clarkson, mewakili anggota RE100, mengingatkan bahwa kegagalan dalam ambisi peningkatan energi terbarukan dapat mempengaruhi investasi perusahaan di Indonesia.

"Ini momen penting bagi Indonesia untuk mempertahankan daya saing industri dan ekonomi dengan memperkuat kepemimpinan di sektor energi terbarukan. Perusahaan global juga menginginkan ambisi dan investasi energi terbarukan yang lebih besar di Indonesia guna mencapai target RE100 mereka," ujar Pemimpin RE100, Climate Group, Ollie Wilson, dalam pernyataannya, dikutip Senin (9/9/2024).

Baca juga: RGE Komitmen Dukung Transisi Energi Hijau, Targetkan 90 Persen Energi Bersih pada 2030

Surat ini juga mendorong fokus pada peningkatan target energi terbarukan dalam pembaruan Rencana Kebijakan Energi Nasional, dan kebijakan lainnya yang sedang disusun pemerintah.

"Penetapan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan target yang ambisius sangat krusial untuk menentukan komitmen Indonesia terhadap net zero," imbuhnya. 

RE100 dalam suratnya menyatakan, Indonesia punya kesempatan besar untuk meraih manfaat ekonomi dan sosial dari transisi energi.

Untuk itu, Indonesia perlu meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan aksesibilitas listrik terbarukan.

Indonesia bisa kalah saing

Pada 21 Agustus 2024, kemitraan RE100 dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) diresmikan dalam acara Indonesia Solar Summit 2024.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, kredibilitas perusahaan yang tergabung dalam RE100 ditentukan dari pencapaian mereka terhadap target penggunaan energi terbarukannya.

Menurutnya, jika Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan energi terbarukan sesuai rencana ekspansi bisnis perusahan, kemungkinan besar mereka akan memilih negara lain yang menawarkan peluang lebih baik untuk pemanfaatan energi terbarukan.

Baca juga: Indonesia Peringkat 54 Transisi Energi Dunia, di Bawah Vietnam dan Malaysia

“Saat ini, draft KEN justru akan menurunkan target bauran energi terbarukan di tahun 2025 dan 2030. Kalau ini terjadi, maka menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk mencapai target 100 persen energi terbarukan mereka di 2050 atau lebih awal,” kata Fabby.

Hal itu disampaikan dalam media briefing “Seruan Industri untuk Akselerasi Energi Terbarukan di Indonesia” yang dipantau daring, Senin (9/9/2024),

"Selain itu, polemik penetapan power wheeling dalam merampungan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) masih juga terjadi," imbuhnya. 

Padahal, kata Fabby, skema power wheeling energi terbarukan ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan RE100 untuk mendapatkan listrik hijau. 

Dorong investasi EBT di Indonesia

YOUTUBE/IESR INDONESIA Tangkapan layar video yang menampilkan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan pidato dalam peluncuran laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2024 yang diikuti secara daring pada Jumat (15/12/2023).

Tidak hanya itu, ia menambahkan, RE100 mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kuota PLTS atap dan menyusun green tariff. Untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berinvestasi secara langsung di pembangkit energi terbarukan.

“Ketersediaan energi terbarukan menjadi hal yang menentukan daya saing bagi negara-negara manufaktur seperti Indonesia, di mana rantai pasok anggota RE100, seperti Nike, beroperasi," terang Fabby. 

Saat ini, menurutnya, pilihan untuk penggunaan energi terbarukan di Indonesia bagi perusahaan masih terbatas, misalnya dengan penggunaan renewable energy certificate (REC).

Baca juga: Wapres Sebut Ekonomi Syariah Berkontribusi untuk Transisi Energi

Namun demikian, perusahaan-perusahaan ini masih berharap bahwa ke depannya ada pilihan lain yang memanfaatkan modal swasta melalui struktur kontrak dengan resiko rendah dan hemat biaya yang mendorong lebih banyak penggunaan energi terbarukan secara langsung.

"Seperti mekanisme pembelian energi secara langsung (direct power purchase agreement), sebagaimana yang sudah mulai diterapkan di negara Asia lainnya seperti Vietnam dan India,” imbuhnya. 

Adapun dalam surat itu, terdapat tiga area utama yang diidentifikasi anggota RE100 sebagai kunci untuk membuka investasi swasta.

Pertama, meningkatkan ambisi dengan menetapkan target energi terbarukan setidaknya 34 persen pada 2030. Kedua, mempercepat masuknya proyek energi terbarukan ke jaringan.

Ketiga, mendorong mekanisme yang memfasilitasi pengadaan langsung antara perusahaan dan produsen listrik, terutama melalui power wheeling energi terbarukan.