Penuaan Populasi, Perubahan Iklim, dan Penguasaan Teknologi

Angka ini tampak sangat jauh jika dibandingkan dengan pengguna internet dari kalangan penduduk pra-lansia (usia 40-59 tahun) yang mencapai 59,75 persen.

Kemudahan akses telepon seluler dan internet juga lebih banyak dinikmati oleh lansia pada kelompok periode awal (60-69 tahun), lansia di perkotaan, lansia yang bukan penyandang disabilitas, serta lansia yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Padahal, teknologi memainkan peran penting dalam membantu lansia beradaptasi di tengah era digital, serta sebagai alat untuk dapat mengakses layanan dasar seperti kesehatan.

Ketiga, kerangka regulasi yang masih perlu diperkuat dan dimutakhirkan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah tidak relevan dengan konteks saat ini.

Undang-Undang yang dibuat pada era reformasi ini perlu direvisi menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang telah mengalami perubahan signifikan.

Selain itu, kebutuhan dan paradigma masyarakat tentang kesejahteraan lanjut usia juga telah berkembang.

Di sisi lain, Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 akan berakhir pada 2024.

Muatan dalam Stranas Kelanjutusiaan belum memasukkan tantangan terkini seperti peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang mendukung kesejahteraan lansia.

Keempat, persepsi masyarakat terhadap lansia yang masih cenderung konvensional. Banyak masyarakat masih menganggap lansia sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan dan dukungan, atau bahkan dianggap sebagai beban.

Persepsi ini kemudian menimbulkan kurangnya pemahaman tentang hak-hak lansia, seperti hak untuk kembali aktif bekerja dan belajar (long live education).

Dalam konteks relasi antargenerasi, hanya sebagian kecil anak muda yang menganggap penting bagi lansia untuk terus belajar (Nugroho, 2019).

Anak muda cenderung melihat lansia sebagai kelompok yang perlu didukung dalam aktivitas sosial, tetapi kurang memahami bahwa banyak lansia yang masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pada akhirnya, setiap kebijakan harus dapat dipastikan inklusif, compassionate, dan adaptif terhadap setiap kelas usia, dalam konteks ini khususnya kaum lansia.

Hal ini termasuk mendorong keterlibatan lansia dalam perencanaan dan implementasi strategi adaptasi perubahan iklim serta penguatan literasi digital mereka.

Lansia tidak hanya dipandang sebagai beneficiaries, tetapi juga sebagai stakeholders yang terlibat aktif dalam pembangunan.

Mengenai kaitan antara ageing population dengan climate change, fenomena yang perlu menjadi concern para pengambil kebijakan tidak hanya tentang gelombang panas (heatwave).

Topologi dan geografis Indonesia yang unik, dampak dari perubahan iklim termasuk juga kekeringan, kebakaran hutan, banjir, dan naiknya permukaan air laut di daerah pesisir.

Penajaman intervensi terhadap masing-masing dampak tersebut perlu diidentifikasi sehingga lansia Indonesia dapat lebih resilien dan adaptif.

Selain itu, lansia perlu didorong agar memiliki pengetahuan sehingga dapat berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi iklim.

Upaya terstruktur bagi lansia untuk terlibat aktif dapat mengacu pada beberapa elemen aksi dalam Glasgow Climate Pact yang meliputi pendidikan, pelatihan, kesadaran publik, dan partisipasi publik.