Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Forum "ESG Edge" Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

Kompas.com - 05/10/2024, 09:05 WIB
Yohanes Enggar Harususilo

Penulis

Reporter: Dempsey Reyes I Inquirer

KOMPAS.com – Kurangnya pendanaan dan kebutuhan akan reformasi dalam sistem pendidikan Filipina menjadi masalah mendesak yang memerlukan solusi holistik dari sektor publik maupun swasta.

Dalam forum terbaru yang diselenggarakan oleh Inquirer, berbagai solusi diusulkan untuk memperbaiki kondisi ini, salah satunya dengan melibatkan sekolah-sekolah swasta dalam mendukung pendidikan publik.

Forum ini juga merupakan bagian dari inisiatif "ESG Edge" oleh Inquirer, yang mempromosikan prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG).

ESG menjadi tolak ukur bagi perusahaan-perusahaan swasta dalam menunjukkan praktik bisnis yang berkelanjutan, transparan, dan peduli pada komunitas mereka, yang juga dapat menarik minat investor.

Salah satu solusi utama yang diangkat adalah desentralisasi fungsi pendidikan oleh pemerintah dan mendelegasikannya lebih banyak kepada sekolah swasta.

Menurut Diane Fajardo, Wakil Direktur Eksekutif Philippine Business for Education (PBEd), pemerintah bisa memperluas sistem voucher yang sudah ada di Departemen Pendidikan.

Sebagai informasi, program voucher sekolah di Filipina merupakan program subsidi pemerintah yang diberikan kepada lulusan SMP agar mereka dapat melanjutkan ke SMA. Satu voucher digunakan untuk menutupi biaya satu tahun ajaran penuh.

 

“Dengan memperluas sistem voucher, kita bisa membantu mengurangi kekurangan ruang kelas di sekolah negeri,” ujarnya.

Fajardo menjelaskan, banyak sekolah swasta memiliki ruang kelas dan fasilitas yang lebih dari cukup untuk menampung siswa.

"Di satu sisi, banyak sekolah negeri yang kekurangan ruang kelas, bahkan terpaksa menggunakan ruang kelas yang rusak dan kekurangan guru. Namun, sekolah swasta memiliki kapasitas lebih, dengan ruang kelas yang lebih baik dan sistem pembelajaran yang modern, tetapi dengan jumlah siswa yang sedikit," jelasnya.

Baca juga: Tanoto Foundation Ungkap Urgennya Peran Pendidikan Anak Usia Dini

Dia menambahkan, sementara sekolah negeri masih mengalami kekurangan ruang kelas, sektor swasta bisa mengambil alih beberapa tanggung jawab ini untuk sementara waktu.

Saat ini, sistem voucher hanya berlaku untuk siswa SMA, namun PBEd mendukung adanya perluasan penerima voucher hingga ke tingkat pendidikan yang lebih rendah, termasuk taman kanak-kanak.

Kolaborasi Pihak Swasta 

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Pemerintah
Laporan 'Health and Benefits Study 2024': 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Laporan "Health and Benefits Study 2024": 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Swasta
Perubahan Iklim Tingkatkan Kekerasan terhadap Perempuan

Perubahan Iklim Tingkatkan Kekerasan terhadap Perempuan

Pemerintah
Forum 'ESG Edge' Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

Forum "ESG Edge" Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

LSM/Figur
Batik: Menenun Kesadaran untuk Bumi

Batik: Menenun Kesadaran untuk Bumi

Pemerintah
Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Pemerintah
Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah
DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

Pemerintah
Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Pemerintah
Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

BUMN
Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Pemerintah
1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

LSM/Figur
Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

LSM/Figur
Beri Dampak Positif Masyarakat, Pupuk Indonesia Gelar Program 'AKSI' di Banjarnegara Jateng

Beri Dampak Positif Masyarakat, Pupuk Indonesia Gelar Program "AKSI" di Banjarnegara Jateng

BUMN
Kawasan Karst Banjir Pengunjung, Ini Strategi Kurangi Dampak Negatifnya

Kawasan Karst Banjir Pengunjung, Ini Strategi Kurangi Dampak Negatifnya

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau