Reporter: Dempsey Reyes I Inquirer
KOMPAS.com – Kurangnya pendanaan dan kebutuhan akan reformasi dalam sistem pendidikan Filipina menjadi masalah mendesak yang memerlukan solusi holistik dari sektor publik maupun swasta.
Dalam forum terbaru yang diselenggarakan oleh Inquirer, berbagai solusi diusulkan untuk memperbaiki kondisi ini, salah satunya dengan melibatkan sekolah-sekolah swasta dalam mendukung pendidikan publik.
Forum ini juga merupakan bagian dari inisiatif "ESG Edge" oleh Inquirer, yang mempromosikan prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG).
ESG menjadi tolak ukur bagi perusahaan-perusahaan swasta dalam menunjukkan praktik bisnis yang berkelanjutan, transparan, dan peduli pada komunitas mereka, yang juga dapat menarik minat investor.
Salah satu solusi utama yang diangkat adalah desentralisasi fungsi pendidikan oleh pemerintah dan mendelegasikannya lebih banyak kepada sekolah swasta.
Menurut Diane Fajardo, Wakil Direktur Eksekutif Philippine Business for Education (PBEd), pemerintah bisa memperluas sistem voucher yang sudah ada di Departemen Pendidikan.
Sebagai informasi, program voucher sekolah di Filipina merupakan program subsidi pemerintah yang diberikan kepada lulusan SMP agar mereka dapat melanjutkan ke SMA. Satu voucher digunakan untuk menutupi biaya satu tahun ajaran penuh.
“Dengan memperluas sistem voucher, kita bisa membantu mengurangi kekurangan ruang kelas di sekolah negeri,” ujarnya.
Fajardo menjelaskan, banyak sekolah swasta memiliki ruang kelas dan fasilitas yang lebih dari cukup untuk menampung siswa.
"Di satu sisi, banyak sekolah negeri yang kekurangan ruang kelas, bahkan terpaksa menggunakan ruang kelas yang rusak dan kekurangan guru. Namun, sekolah swasta memiliki kapasitas lebih, dengan ruang kelas yang lebih baik dan sistem pembelajaran yang modern, tetapi dengan jumlah siswa yang sedikit," jelasnya.
Baca juga: Tanoto Foundation Ungkap Urgennya Peran Pendidikan Anak Usia Dini
Dia menambahkan, sementara sekolah negeri masih mengalami kekurangan ruang kelas, sektor swasta bisa mengambil alih beberapa tanggung jawab ini untuk sementara waktu.
Saat ini, sistem voucher hanya berlaku untuk siswa SMA, namun PBEd mendukung adanya perluasan penerima voucher hingga ke tingkat pendidikan yang lebih rendah, termasuk taman kanak-kanak.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya