Forum "ESG Edge" Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

Reporter: Dempsey Reyes I Inquirer

KOMPAS.com – Kurangnya pendanaan dan kebutuhan akan reformasi dalam sistem pendidikan Filipina menjadi masalah mendesak yang memerlukan solusi holistik dari sektor publik maupun swasta.

Dalam forum terbaru yang diselenggarakan oleh Inquirer, berbagai solusi diusulkan untuk memperbaiki kondisi ini, salah satunya dengan melibatkan sekolah-sekolah swasta dalam mendukung pendidikan publik.

Forum ini juga merupakan bagian dari inisiatif "ESG Edge" oleh Inquirer, yang mempromosikan prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG).

ESG menjadi tolak ukur bagi perusahaan-perusahaan swasta dalam menunjukkan praktik bisnis yang berkelanjutan, transparan, dan peduli pada komunitas mereka, yang juga dapat menarik minat investor.

Salah satu solusi utama yang diangkat adalah desentralisasi fungsi pendidikan oleh pemerintah dan mendelegasikannya lebih banyak kepada sekolah swasta.

Menurut Diane Fajardo, Wakil Direktur Eksekutif Philippine Business for Education (PBEd), pemerintah bisa memperluas sistem voucher yang sudah ada di Departemen Pendidikan.

Sebagai informasi, program voucher sekolah di Filipina merupakan program subsidi pemerintah yang diberikan kepada lulusan SMP agar mereka dapat melanjutkan ke SMA. Satu voucher digunakan untuk menutupi biaya satu tahun ajaran penuh.

“Dengan memperluas sistem voucher, kita bisa membantu mengurangi kekurangan ruang kelas di sekolah negeri,” ujarnya.

Fajardo menjelaskan, banyak sekolah swasta memiliki ruang kelas dan fasilitas yang lebih dari cukup untuk menampung siswa.

"Di satu sisi, banyak sekolah negeri yang kekurangan ruang kelas, bahkan terpaksa menggunakan ruang kelas yang rusak dan kekurangan guru. Namun, sekolah swasta memiliki kapasitas lebih, dengan ruang kelas yang lebih baik dan sistem pembelajaran yang modern, tetapi dengan jumlah siswa yang sedikit," jelasnya.

Baca juga: Tanoto Foundation Ungkap Urgennya Peran Pendidikan Anak Usia Dini

Dia menambahkan, sementara sekolah negeri masih mengalami kekurangan ruang kelas, sektor swasta bisa mengambil alih beberapa tanggung jawab ini untuk sementara waktu.

Saat ini, sistem voucher hanya berlaku untuk siswa SMA, namun PBEd mendukung adanya perluasan penerima voucher hingga ke tingkat pendidikan yang lebih rendah, termasuk taman kanak-kanak.

Kolaborasi Pihak Swasta 

DOK. INQUIRER ESG Edge membahas kualitas pendidikan dan kesetaraan gender yang digelar Inquirer Filipina mempromosikan prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG) digelar pada 18 September 2024.

Fajardo juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pendidikan dasar. “Ini adalah uang pemerintah, namun tanggung jawab pendidikan dapat didelegasikan ke sektor swasta.

Meskipun demikian, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan sekolah swasta memenuhi standar dan memberikan hak pendidikan dasar kepada semua anak.”

Sistem ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah klasik kekurangan ruang kelas dan sumber daya yang terjadi setiap tahun di sekolah negeri. Sementara sekolah baru sedang dibangun, sektor swasta dapat memberikan solusi jangka pendek yang efektif.

Menurut Nico Candelario, inovator pendidikan dan tata kelola dari Asian Institute of Management-Circularity Club 22, “Menurut Konstitusi, pendidikan harus mendapatkan porsi terbesar dari anggaran, namun yang perlu kita tanyakan adalah seberapa besar porsi tersebut dibandingkan dengan PDB (Produk Domestik Bruto).”

Saat ini, berdasarkan studi dari Philippine Institute for Development Studies, anggaran nasional untuk pendidikan hanya 3,6 persen dari PDB, masih di bawah standar PBB yang menetapkan 4 hingga 6 persen.

Candelario juga menyatakan bahwa sektor pertahanan dan pekerjaan umum selalu mendapatkan bagian terbesar dari anggaran negara.

Rebecca Padilla-Marquez dari St. Scholastica’s College juga menyuarakan perlunya perhatian media yang lebih besar terhadap isu pendidikan dan kesehatan. “Semua isu kesehatan dan pendidikan harus berada di halaman depan, karena itu sangat penting bagi masa depan bangsa,” katanya.

Aurora Geotina-Garcia dari Management Association of the Philippines menyoroti bahwa akses yang buruk terhadap pendidikan adalah salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan lintas generasi.

Hal ini ditegaskan oleh Suiee Suarez, Wakil Presiden Urusan Korporat Aboitiz Power, yang menyebut masalah pendidikan sebagai "pembuka mata" bagi komunitas bisnis.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Indonesia Bertransformasi Besar dalam Sistem Pendidikan

"Untuk mengatasi masalah ini, kita harus memahami akar permasalahannya terlebih dahulu. Semua ini adalah masalah sistemik yang harus kita akui bersama,” ujarnya.

Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan mampu membawa perbaikan nyata dalam sistem pendidikan Filipina.