Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Adat Perlu Dilibatkan untuk Optimalkan Upaya Konservasi

Kompas.com, 14 November 2024, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) mendorong pemerintah agar bekerja sama lebih optimal dengan masyarakat adat untuk melaksanakan upaya konservasi keanekaragaman hayati.

Deputi Sekjen Aman Eustobio Rero Renggi memaparkan, masyarakat hukum adat di berbagai wilayah Indonesia sudah memiliki praktik-praktik konservasi yang telah berjalan dalam waktu lama.

Dia menyebut, pelestarian yang dilakukan masyarakat adat tidak hanya terkait pelestarian hutan, laut, serta sumber air.

Baca juga: Indonesia Akhirnya Dukung Pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat dalam COP16

Pelestarian yang dilakukan juga melindungi keberlangsungan keanekaragaman hayati yang sudah berjalan turun temurun.

"Dari perspektif kita masyarakat adat, bahwa kalau bicara konservasi itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat adat itu sendiri," kata Eustobio, sebagaimana dilansir Antara, Senin (11/11/2024).

"Baik masyarakat adat maupun komunitas lokal, konservasi ini menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi dalam menjaga sumber kehidupan," sambungnya.

Namun demikian, delegasi Aman dalam KTT Keanekaragaman Hayati COP16 di Kolombia mengatakan saat ini pelibatan masyarakat adat untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati masih belum maksimal dilakukan.

Baca juga: Jaga Keanekaragaman Hayati, Masyarakat Adat Kalimantan Bersuara di COP 16

Untuk itu, Pemerintah Indonesia didorong untuk segera melakukan langkah tindak lanjut usai menyetujui pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat dalam penyelenggaraan COP16 CBD.

"Ini harus menjadi kewajiban di dalam bagaimana pasca-COP16 ini tindak lanjut implementasi dari negara-negara termasuk Indonesia ini soal bagaimana menempatkan masyarakat adat sebagai mitra utama di dalam implementasi menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia," katanya.

Pelibatan masyarakat adat itu penting karena mayoritas ekosistem yang masih terjaga dengan baik berada di wilayah yang memiliki masyarakat adat.

Dia juga mendorong adanya payung hukum untuk masyarakat adat, salah satunya dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

Baca juga: Dari Aru sampai Kolombia, Masyarakat Adat Tuntut Pengakuan Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Peneliti BRIN Kritisi Skema Kemitraan Perusahaan-Petani Sawit di Papua
Peneliti BRIN Kritisi Skema Kemitraan Perusahaan-Petani Sawit di Papua
LSM/Figur
Penyaluran Beasiswa ke IPB Capai Rp 141 Miliar sepanjang 2025, Rektor Jamin Tak Ada Mahasiswa 'Drop Out'
Penyaluran Beasiswa ke IPB Capai Rp 141 Miliar sepanjang 2025, Rektor Jamin Tak Ada Mahasiswa "Drop Out"
Pemerintah
Takut Dituduh Greenwashing, Perusahaan Jadi Enggan Berinvestasi Hijau
Takut Dituduh Greenwashing, Perusahaan Jadi Enggan Berinvestasi Hijau
LSM/Figur
Kandungan Bahan Kimia Abadi PFAS di Tubuh Paus Turun 60 Persen, tapi..
Kandungan Bahan Kimia Abadi PFAS di Tubuh Paus Turun 60 Persen, tapi..
LSM/Figur
WHO Tetapkan Standar Global untuk Makanan Sekolah, Batasi Gula dan Garam
WHO Tetapkan Standar Global untuk Makanan Sekolah, Batasi Gula dan Garam
Pemerintah
API-IMA Minta Pemerintah Nilai Adil Agincourt
API-IMA Minta Pemerintah Nilai Adil Agincourt
Swasta
KKP Sebut Pemanasan Laut Naik 4 Kali Lipat, Terumbu Karang dan Penyu Terancam
KKP Sebut Pemanasan Laut Naik 4 Kali Lipat, Terumbu Karang dan Penyu Terancam
Pemerintah
Kenaikan Permukaan Air Ubah Lahan Gambut Jadi Alat Lawan Krisis Iklim
Kenaikan Permukaan Air Ubah Lahan Gambut Jadi Alat Lawan Krisis Iklim
LSM/Figur
Kerusakan Hutan Perparah Risiko Penularan Virus Nipah, Ini Penjelasan Ahli
Kerusakan Hutan Perparah Risiko Penularan Virus Nipah, Ini Penjelasan Ahli
LSM/Figur
Kebakaran di Kalimantan Barat, 78,3 Hektar Area Hutan Hangus
Kebakaran di Kalimantan Barat, 78,3 Hektar Area Hutan Hangus
Pemerintah
KKP Masih Hitung Nilai Ekonomi Karbon dari Ekosistem Laut
KKP Masih Hitung Nilai Ekonomi Karbon dari Ekosistem Laut
Pemerintah
Virus Nipah, Indikator Gagalnya Relasi Manusia dan Lingkungan
Virus Nipah, Indikator Gagalnya Relasi Manusia dan Lingkungan
LSM/Figur
Virus Nipah Terjadi Musiman, BRIN Ingatkan Pola Penularan dan Risiko di Indonesia
Virus Nipah Terjadi Musiman, BRIN Ingatkan Pola Penularan dan Risiko di Indonesia
Pemerintah
Ada Sejumlah Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Implementasikan WtE
Ada Sejumlah Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Implementasikan WtE
LSM/Figur
Waspada Longsor Susulan di Cisarua, Pakar ITB Jelaskan Langkah Mitigasi
Waspada Longsor Susulan di Cisarua, Pakar ITB Jelaskan Langkah Mitigasi
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau
Masyarakat Adat Perlu Dilibatkan untuk Optimalkan Upaya Konservasi
Akses penuh arsip ini tersedia di aplikasi KOMPAS.com atau dengan Membership KOMPAS.com Plus.
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Unduh KOMPAS.com App untuk berita terkini, akurat, dan terpercaya setiap saat