Ketidakjelasan Danantara Disebut Picu Anjloknya IHSG

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebutkan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) baru-baru ini dipicu beberapa hal, salah satunya terkait pengelolaan Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Menurut Direktur Celios, Bhima Yudhistria, tata kelola, Revisi Undang-Undang (RUU) BUMN yang dinilai tidak transparan, dan kontroversi mengenai proyek yang dibiayai oleh Danantara menyebabkan kondisi tersebut.

"Danantara itu sebenarnya aneh, karena dia lagi dideketin Uni Emirat Arab buat penjajakan energi terbarukan. Ternyata proyek pertama yang diluncurkan Danantara mau membiayai gasifikasi batu bara," ujar Bhima saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/3/2025).

Hal ini lantas menimbulkan keraguan bagi investor tentang arah maupun komitmen Danantara dalam mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

"Jadi bingung Danantara ini mau terus melanjutkan industri ekstraktif batu bara atau justru digunakan alat investasi untuk mendorong ekonomi berkelanjutan, investasi berkelanjutan," sebut Bhima.

Belum lagi, pengelolaan dana pihak ketiga oleh bank BUMN melalui Danantara yang akhirnya berisiko menambah ketidakpercayaan investor.

Jika program tersebut gagal membayar kewajiban utang atau proyeknya merugi, misalnya, risikonya mengarah ke sektor keuangan maupun dana pihak ketiga.

"Harusnya kan bank BUMN dikecualikan lah dari pengelolaan aset Danantara, karena kalau ada masalah di dalam gagal bayar Danantara misalnya, proyeknya tidak menguntungkan, bisa merembet kepada dana pihak ketiga yang dianggap aset yang dikelola oleh Danantara," jelas Bhima.

Di sisi lain, Bhima turut menyoroti soal RUU TNI yang memicu gejolak harga pasar saham.

Menurut dia, aspek yang menjadi perhatian utama adalah perpanjangan usia pensiun bagi anggota TNI, yang akan berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal negara dalam jangka panjang.

Perpanjangan usia pensiun TNI dianggap berpotensi memengaruhi peningkatan belanja pegawai pemerintah, yang pada gilirannya akan berimbas pada anggaran negara dan utang pemerintah.

Padahal, saat ini pemerintah tengah memberlakukan efisiensi untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kedua, concern-nya adalah pada rusaknya meritokrasi di posisi-posisi jabatan sipil. Salah satunya di BUMN, kemudian di kementerian lembaga yang harusnya diisi oleh jabatan sipil," papar Bhima.

Baca juga: IHSG Anjlok, Peluang Besar bagi Investasi EBT

"TNI enggak disiapkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pengambilan kebijakan di level sipil. Jadi itu akan mendistorsi model meritokrasi yang ada di BUMN maupun kementerian lembaga, juga membuka celah korupsi, conflict of interest yang besar," imbuh dia.

Klaim Sri Mulyani

Diberitakan sebelumnya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat dihentikan sementara akibat IHSG anjlok hingga 5 persen pada Selasa (18/3/2025) siang.

Merespons kejadian tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, justru membeberkan bukti bahwa investor masih mempercayai Indonesia.

Itu terbukti dari lelang surat utang negara (SUN) yang laris manis diborong oleh investor. Untuk diketahui, pada lelang SUN Selasa kemarin, pemerintah mematok target indikatif sebesar Rp 26 triliun.

Namun, penawaran yang masuk dari investor atau incoming bid justru mencapai Rp 61,75 triliun atau 3,8 persen dari target indikatif.

"Ini artinya kepercayaan investor masih kuat terhadap pemerintah dan APBN. Kalau mereka tidak percaya, mereka tentu tidak ikut dalam incoming bid. Jadi kepercayaan investor tergambarkan dari incoming bid yang sangat baik," ungkapnya saat konferensi pers di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Sri Mulyani menyatakan, incoming bid berasal dari investor dalam negeri maupun investor asing, di mana 22,58 persen dari incoming bid itu atau sekitar Rp 13,95 triliun berasal dari penawaran investor asing.

Dengan kuatnya incoming bid, penawaran yang dimenangkan (awarded bid) pada lelang SUN kemarin sebesar Rp 28 triliun. Realisasi ini lebih besar dari target indikatif Rp 26 triliun. Adapun dari awarded bid sebesar Rp 28 triliun tersebut, porsi investor asing mencapai Rp 5,33 triliun.

Baca juga: Smelter Nikel Asal China Terancam Tutup, Bisakah Danantara Jadi Penyelamat?