Banjir Jabodetabek, Kemenhut: 4 DAS Sudah Tak Bisa Tampung Air

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan, alih fungsi lahan yang menyebabkan penyempitan daerah aliran sungai (DAS) memicu banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabidetabek) pada awal Maret 2025.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, menjelaskan, perubahan tutupan lahan merusak fungsi resapan air.

Akibatnya, saat hujan deras mengguyur limpasan air tak bisa diserap tanah ataupun dibendung sungai.

"Banjir di daerah puncak, Bekasi, Tangerang, longsor di Batutulis Bogor, kami sampaikan bahwa keempat kejadian itu berada pada DAS yang berbeda," ujar Dyah dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (20/3/2025).

Banjir di kawasan puncak, kata dia, disebabkan penyempitan DAS Ciliwung akibat banyaknya permukiman warga. Total, 61,78 persen tutupan lahan di kawasan ini berupa pemukiman.

Sementara banjir di Bekasi diakibatkan aliran dari DAS Kali Bekasi. Longsor di Batutulis masuk DAS Cisadane, dan banjir di Tangerang Selatan karena air dari DAS Kali Angke Pesanggrahan.

"(Tutupan lahan) DAS Cisadane sebesar 25,65 persen. Untuk DAS Kali Angke Pesanggrahan sebesar 83,37 persen, DAS Kali Bekasi sebesar 41,85 persen," papar Dyah.

Dia mencatat bahwa luas kawasan hutan di empat DAS tersebut sekitar 47.705 hektare atau 12,23 persen dari luas total wilayah. Sementara, luas lahan kritisnya mencapai 13.955 hektare.

"Sehingga ini berdampak terhadap meningkatnya limpasan dan memicu erosi serta sedimen di alur sungai. Sedimen ini menyebabkan pendangkalan, dan menurunkan kapasitas pengaliran di 14 sungai yang tersebar," jelas dia.

"Kajian kami bahwa memang penyebab banjir ini adalah alih fungsi lahan yang harusnya merupakan kawasan lindung," imbuh Dyah.

Kondisi tersebut menyebabkan lokasi yang seharusnya menyerap air, menjadi kedap air. Badan sungai pun makin menyempit, dan tidak mampu lagi menahan air hujan.

"Ada alur sungai yang harusnya 11 meter menyempit menjadi 3 meter dan di atasnya sudah banyak permukiman. Ini juga menyebabkan alir melimpah dari atas ke bawah," papar Dyah.

Baca juga: Kemenhut Segel Total 50 Properti yang Dibangun di Atas DAS  

Menurut dia, banjir terparah di Bekasi juga disebabkan karena sedimentasi yang memicu penyempitan area Kali Bekasi.

Segel 50 Properti

Di sisi lain, selama Maret 2025 Kemenhut telah menyegel 50 kawasan properti yang disinyalir menyebabkan banjir.

Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan, pihaknya tengah mendalami bangunan tanpa izin yang masuk di dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan konservasi.

"Dari hasil giat operasi ini, selanjutnya akan dilakukan pendalaman lebih lanjut secara formal oleh kawan-kawan di penegakan hukum, di penegakan pidana maupun pengawasan untuk dilakukan pemanggilan," ungkap Dwi.

Dia memerinci, papan peringatan tersebut dipasang di 11 properti yang berdiri di DAS Ciliwung, tujuh plang di DAS Kali Bekasi, 17 papan di DAS, dan 15 plang di DAS Citarum. Selain itu, terpasang pula stiker pengawasan di kawasan tersebut.

"Jadi prinsipnya setelah ini kami lakukan pemanggilan pemanggilan, klarifikasi, karena memang kami juga menyadari bahwa konteks dispute ruang itu juga fakta yang memang kami temukan," tutur Dwi.

Dwi menyatakan, pihaknya tak segan memberiksan sanksi administratif, sanksi perdata, ataupun mengenakan pasal pidana kepada para pengelola kawasan yang melanggar aturan lingkungan hidup itu.

Di samping itu, Kemenhut berencana mengembalikan lagi fungsi lahan melalui kerja sama antar lembaga terkait di sepanjang DAS.

"Bagian hulu perlu dilakukan rehabilitasi hutan dan menertibkan alih fungsi hutan. Bagian tengah DAS dilakukan pemulihan ekosistem melalui kegiatan penanaman, pembangunan embung dan perbaikan tata ruang. Bagian hilir hingga muara perlu dilakukan pengerukan, perbaikan sungai, serta penananam hutan," ucap dia.

Baca juga: DAS Ciliwung Menyempit, Tutupan Lahan Permukiman Capai 61,78 Persen