Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai Kesenjangan Sosial di Medsos, Data: Ketimpangan Ekonomi Makin Lebar

Kompas.com, 30 April 2025, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Sejumlah platform media sosial (medsos), terutama TikTok, diramaikan oleh tren komedi yang mengangkat kesenjangan sosial.

Tren tersebut biasanya memunculkan percakapan singkat yang secara tidak langsung menunjukkan perbedaan kesenjangan sosial.

Percakapan bernada sindiran tentang isu kesenjangan sosial itu dianggap mencerminkan kondisi ketimpangan kehidupan di Indonesia saat ini.

Baca juga: Penyalahgunaan AI Berisiko Perparah Kesenjangan Gender

Lantas, bagaimana kondisi di Indonesia? Kesenjangan di masyarakat biasanya dipotret dalam gini ratio atau koefisien gini yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Koefisien gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu populasi.

Nilai dari Koefisien gini adalah 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, artinya semua orang memiliki pendapatan yang sama.

Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Artinya satu orang memiliki seluruh pendapatan sementara yang lain tidak ada sama sekali.

Baca juga: Studi Global: Ada Kesenjangan dalam Kemajuan Menuju SDGs

Ketimpangan semakin lebar

Menurut data BPS, koefisien gini di Indonesia pada September 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan Maret 2024.

Pada Maret 2024, koefisien gini di Indonesia adalah 0,379. Pada September 2024, angkanya naik menjadi 0,381.

Kenaikan koefisien gini tersebut mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat kaya menjadi semakin kaya. Sedangkan kelompok masyarakat miskin menjadi semakin miskin.

Di sisi lain, produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebetulnya cukup besar. Menurut data BPS tahun 2024, PDB per kapita mencapai Rp 78,6 juta atau 4.960,3 dollar AS per tahun.

PDB tersebut membuat Indonesia sebetulnya dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah ke atas.

Baca juga: Transisi Kendaraan Listrik Tak Boleh Tinggalkan Kesenjangan Ekonomi

Dua Statistisi BPS dalam artikelnya di Antara, Lili Retnosari dan Tsuraya Mumtaz, menuliskan, kondisi tersebut mencerminkan bahwa meskipun ekonomi tumbuh, hasilnya tidak terdistribusi secara merata.

"Pertumbuhan yang ada tampaknya lebih berpihak pada mereka yang sudah mapan, sementara masyarakat berpenghasilan rendah masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup," tulis Lili dan Tsuraya dikutip dari Antara, 8 Maret 2025.

Penyebab kesenjangan ekonomi

Kesenjangan terjadi karena laju pengeluaran kelompok terkaya lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Dikutip dari Kompas.id, kesenjangan yang melebar menunjukkan pemulihan ekonomi belum merata dirasakan hingga ke lapisan terbawah.

Pendapatan yang menurun secara otomatis turut menekan pengeluaran atau konsumsi dari sebuah kelompok masyarakat.

Baca juga: Kesenjangan Gender di Sektor Pendidikan STEM Masih Tinggi

Kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan dampak buruk dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam jangka pendek, kelompok atau orang berpendapatan rendah akan sulit mengakses kebutuhan sehari-harinya.

Dalam jangka panjang, mereka kesulitan mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak yang berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, kesenjangan ekonomi yang melebar dan semakin besar dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Kesenjangan yang parah bisa memicu rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Hal ini bisa mengarah pada maraknya kejahatan di masyarakat.

Baca juga: Pendidikan Tinggi Bisa Bantu Jembatani Kesenjangan Green Jobs

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kemenhut-AFoCO Pacu Pengembangan Proyek Karbon dan Perhutanan Sosial
Kemenhut-AFoCO Pacu Pengembangan Proyek Karbon dan Perhutanan Sosial
Pemerintah
Peneliti Sebut Ekowisata Tak Mampu Atasi Emisi Karbon Industri Pariwisata
Peneliti Sebut Ekowisata Tak Mampu Atasi Emisi Karbon Industri Pariwisata
Pemerintah
Ilmuwan China Temukan Cara Produksi BBM dari Emisi Karbondioksida
Ilmuwan China Temukan Cara Produksi BBM dari Emisi Karbondioksida
LSM/Figur
Limbah Panel Surya Bekas di Australia Mulai Menggunung
Limbah Panel Surya Bekas di Australia Mulai Menggunung
Pemerintah
Pembiayaan Berkelanjutan Maybank Indonesia Tumbuh 92,9 Persen pada 2025
Pembiayaan Berkelanjutan Maybank Indonesia Tumbuh 92,9 Persen pada 2025
Swasta
BRIN-WRI Dorong Pemulihan Pascabanjir Sumatera Berbasis Komunitas
BRIN-WRI Dorong Pemulihan Pascabanjir Sumatera Berbasis Komunitas
Pemerintah
Konversi PLTD ke PLTS Dinilai Bisa Hemat Biaya Listrik hingga Rp 64 Triliun Per Tahun
Konversi PLTD ke PLTS Dinilai Bisa Hemat Biaya Listrik hingga Rp 64 Triliun Per Tahun
LSM/Figur
Perang Picu Harga Avtur Melambung, Apakah Bioavtur Berbasis Limbah Sawit Bisa Jadi Solusi?
Perang Picu Harga Avtur Melambung, Apakah Bioavtur Berbasis Limbah Sawit Bisa Jadi Solusi?
LSM/Figur
Apa Benar Anggapan ASN Kerja Main-Main padahal Gajinya Serius, dan Swasta Sebaliknya?
Apa Benar Anggapan ASN Kerja Main-Main padahal Gajinya Serius, dan Swasta Sebaliknya?
Pemerintah
Wacana Konversi 120 Juta Motor Listrik Berisiko Gagal dan Bebankan Keuangan Negara
Wacana Konversi 120 Juta Motor Listrik Berisiko Gagal dan Bebankan Keuangan Negara
LSM/Figur
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Produksi Sawit Bisa Tertekan
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Produksi Sawit Bisa Tertekan
LSM/Figur
ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi
ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi
Pemerintah
Raja Juli Temui Tiga Menteri Jepang, Bahas Investasi Karbon hingga Komodo
Raja Juli Temui Tiga Menteri Jepang, Bahas Investasi Karbon hingga Komodo
Pemerintah
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
Pemerintah
Wilayah China Tengah Diidentifikasi Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati Global Terbaru
Wilayah China Tengah Diidentifikasi Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati Global Terbaru
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau