Ramai soal Tambang Nikel Raja Ampat, KKP Kerahkan Tim untuk Cek

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan tim untuk mengecek kawasan konservasi laut imbas adanya laporan terkait tambang nikel di Raja Ampat, Papua.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, menyatakan pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan instansi terkait.

"Kami berkoordinasi dengan instansi terkait, tetapi kami juga sudah menurunkan tim ke sana dari Polsus (kepolisian khusus) kami. Jadi tunggu nanti dari kami juga," ungkap Pung saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

Sementara ini, dia menyampaikan pesisir laut Raja Ampat belum terdampak tambang nikel. KKP juga memperketat perlindungan di area konservasi hiu yang menjadi ikon Raja Ampat.

Baca juga: Aktivis Protes soal Tambang Nikel, Pengamat: Standar Keberlanjutan Makin Mendesak

"Kalau di pesisirnya enggak (rusak), itu (tambang) kan ada di atasnya. Tim kami sudah turun hanya memang belum tuntas sampai finish jadi kami tunggu tim kembali, akan kami sampaikan," jelas Pung.

Sementara itu, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Isu tambang nikel di Raja Ampat mencuat usai empat aktivis Greenpeace Indonesia dan Raja Ampat menggelar aksi protes dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025, Selasa (3/6/2025).

Dalam aksinya, para aktivis menyuarakan soal dampak yang akan terjadi usai ekspansi tambang di tanah Papua tersebut. Empat aktivis yang terlibat aksi sempat ditangkap oleh panitia lalu dibawa ke Polsek Grogol Petamburan lantaran dinilai menghambat jalannya acara, lalu dipulangkan kembali oleh kepolisian.

Baca juga: Polisi Tindak Aktivis saat Gelar Aksi di Konferensi Nikel Internasional

Greenpeace mengaku mengirim pesan kepada pemerintah dan para pengusaha industri nikel bahwa tambang dan hilirisasi di berbagai daerah telah membawa derita bagi masyarakat terdampak.

Industri nikel juga dinilai merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, udara, serta akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU captive sebagai sumber energi dalam prosesnya.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Iqbal Damanik, menyatakan pihaknya menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat antara lai di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.

Menurut analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami.

Baca juga: Menteri LH: Gangguan Lingkungan di Pulau Kecil Masif akibat Tambang

Sejumlah dokumentasi menunjukkan adanya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir yang berpotensi merusak karang, dan ekosistem perairan Raja Ampat akibat pembabatan hutan serta pengerukan tanah.