Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mokh Sobirin M.Si
Peneliti IISM

Researcher Indonesian Initiative for Sutainable Mining

Tantangan ESG dan Arah Baru Tata Kelola Mineral Kritis Indonesia

Kompas.com - 05/06/2025, 20:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Indonesia semakin meneguhkan posisinya sebagai pemain utama dalam industri mineral global. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi bersih yang kini tengah berlangsung di berbagai belahan dunia.

Mineral seperti nikel, kobalt, tembaga, dan silika menjadi tulang punggung dalam teknologi kendaraan listrik, panel surya, hingga turbin angin—dan semuanya bergantung pada pasokan yang stabil dan tata kelola yang berkelanjutan.

Dalam konteks itu, penyelenggaraan Indonesia Critical Mineral Conference 2025 di Jakarta pada 3–5 Juni 2025 menjadi penting.

Baca juga: Ramai soal Tambang Nikel Raja Ampat, KKP Kerahkan Tim untuk Cek

 

Forum ini mempertemukan para pelaku industri, regulator, investor, lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat sipil untuk membahas arah kebijakan dan praktik industri mineral kritis, termasuk penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Diselenggarakan oleh Shanghai Metal Market (SMM) bekerja sama dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), konferensi ini tidak hanya menyoroti isu-isu teknis dan ekonomi, tetapi juga membuka ruang diskusi lintas sektor tentang bagaimana industri mineral dapat tumbuh secara bertanggung jawab.

ESG: Antara Komitmen dan Kapasitas

Di tingkat global, ESG telah menjadi prasyarat utama dalam akses pembiayaan dan kemitraan internasional. Namun, implementasinya tidak selalu mudah. Pengalaman dari New Caledonia, misalnya, menunjukkan bahwa penerapan ESG yang ambisius tanpa dukungan pasar dan kebijakan dapat berujung fatal.

Di sana, perusahaan tambang Prony Resources yang dikenal progresif dalam pelestarian lingkungan dan keterlibatan komunitas lokal, akhirnya harus menyatakan bangkrut pada awal 2024.

Beban biaya tinggi dan ketidakpastian pasar memperlihatkan bahwa ESG memerlukan keseimbangan antara idealisme dan daya tahan finansial.

Baca juga: Mengimplementasikan Standar ESG di Industri Nikel Nasional

Kisah ini menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia. ESG bukan sekadar label reputasi, tetapi butuh strategi implementasi yang kontekstual, bertahap, dan didukung oleh regulasi yang adaptif.

Merumuskan ESG ala Indonesia

Beberapa perusahaan nasional telah mulai mengadopsi standar internasional seperti Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) sebagai langkah membangun kredibilitas di pasar global.

Namun di sisi lain, banyak pelaku industri menilai bahwa standar global tersebut seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan di Indonesia.

Menjawab tantangan ini, APNI mulai menggagas pembentukan standar ESG nasional yang lebih relevan secara teknis dan sosial.

Strategi ini bertujuan menciptakan standar keberlanjutan yang tetap diakui secara internasional, tetapi disusun dengan mempertimbangkan kondisi lokal, kapasitas pelaku usaha, serta harmonisasi dengan kerangka hukum nasional.

Baca juga: Lestari Forum 2025: 77,5 Persen Masyarakat Terapkan ESG, tapi Cuma 18 Persen Paham Konsepnya

Langkah ini menunjukkan keinginan industri nasional untuk tidak hanya mengikuti standar global, tetapi juga berperan dalam membentuknya.

Silika: Mineral Kritis yang Mulai Diangkat

Satu hal menarik dari rangkaian kegiatan konferensi ini adalah perluasan topik pembahasan ke jenis mineral lain di luar nikel.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Cabai Palurah dari IPB, Solusi Pedas Berkelanjutan untuk Dapur dan Industri
Cabai Palurah dari IPB, Solusi Pedas Berkelanjutan untuk Dapur dan Industri
LSM/Figur
Produksi Hidrogen Lepas Pantai Tingkatkan Suhu Lokal, Perlu Mitigasi
Produksi Hidrogen Lepas Pantai Tingkatkan Suhu Lokal, Perlu Mitigasi
Pemerintah
Tanam 1.035 Pohon, Kemenhut Kompensasi Jejak Karbon Institusi
Tanam 1.035 Pohon, Kemenhut Kompensasi Jejak Karbon Institusi
Pemerintah
Valuasi Ekonomi Tunjukkan Raja Ampat Lebih Kaya dari Hasil Tambangnya
Valuasi Ekonomi Tunjukkan Raja Ampat Lebih Kaya dari Hasil Tambangnya
LSM/Figur
Murah tapi Mematikan: Pembakaran Plastik Tanpa Kontrol Hasilkan Dioksin dan Furan
Murah tapi Mematikan: Pembakaran Plastik Tanpa Kontrol Hasilkan Dioksin dan Furan
Pemerintah
Driver Ojol Mitra UMKM Grab Akan Dapat Insentif BBM dan KUR
Driver Ojol Mitra UMKM Grab Akan Dapat Insentif BBM dan KUR
Pemerintah
Menhut: Target NDC Perlu Realistis, Ambisius tetapi Tak Tercapai Malah Rugikan Indonesia
Menhut: Target NDC Perlu Realistis, Ambisius tetapi Tak Tercapai Malah Rugikan Indonesia
Pemerintah
Populasi Penguin Kaisar Turun 22 Persen dalam 15 Tahun, Lebih Buruk dari Prediksi
Populasi Penguin Kaisar Turun 22 Persen dalam 15 Tahun, Lebih Buruk dari Prediksi
LSM/Figur
Pembukaan Lahan dan Pembangunan Sebabkan Buaya Muncul ke Permukiman
Pembukaan Lahan dan Pembangunan Sebabkan Buaya Muncul ke Permukiman
Pemerintah
Grab Rekrut Ribuan Driver Ojol untuk Sekaligus Jadi Mitra UMKM
Grab Rekrut Ribuan Driver Ojol untuk Sekaligus Jadi Mitra UMKM
Swasta
Potensi Rumput Laut Besar, tetapi Baru 11 Persen Lahan Budidaya yang Dimanfaatkan
Potensi Rumput Laut Besar, tetapi Baru 11 Persen Lahan Budidaya yang Dimanfaatkan
Pemerintah
Veronica Tan Ingin Jakarta Ramah Perempuan dan Anak
Veronica Tan Ingin Jakarta Ramah Perempuan dan Anak
Pemerintah
BRI Fellowship Journalism 2025 Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa S2
BRI Fellowship Journalism 2025 Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa S2
BUMN
Sistem Tanam Padi Rendah Karbon, Apakah Memungkinkan?
Sistem Tanam Padi Rendah Karbon, Apakah Memungkinkan?
Pemerintah
Emisi Kapal Turun jika Temukan Jalur Pelayaran Baru yang Efisien
Emisi Kapal Turun jika Temukan Jalur Pelayaran Baru yang Efisien
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau