Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Logistik Ikan Indonesia Timur Tak Efisien, Bappenas Ungkap Perlunya Terobosan

Kompas.com, 14 September 2025, 14:57 WIB
Manda Firmansyah,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian PPN/Bappenas mengaku kewalahan membenahi sistem logistik perikanan tangkap di Indonesia, terutama di kawasan timur.

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Rahmat Mulianda, menilai sistem logistik perikanan tangkap saat ini belum efisien.

"Indonesia bagian timur produsen ikan, konsumen ada di barat, pengelolaannya di barat. Pengangkutannya membutuhkan biaya, sistem logistik kita tidak efisien," ujar Rahmat dalam Peluncuran Rencana Aksi Bersama Pengembangan Pangan Akuatik Indonesia, Rabu (10/9/2025).

Rahmat menegaskan, perbaikan logistik perikanan tangkap tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Diperlukan pelibatan swasta, terutama dalam penguatan rantai dingin (cold chain).

"Emang tidak mungkin semuanya berasal dari dana APBN. Kami butuh waktu untuk memperbaiki dan meningkatkan rantai dingin. (Harga) mahal karena sistem logistik ini memang PR. Bagaimana caranya ketika ikan melimpah dan ketika ikan susah, harga itu masih bisa dikontrol dengan baik," katanya.

Salah satu solusi adalah sistem pemasaran digital agar ikan hasil tangkapan bisa langsung dijual ke konsumen tanpa perantara. Selain itu, kementerian/lembaga perlu berkoordinasi di bawah Kemenko Pangan untuk mengurus subsidi harga, resi gudang, hingga masalah logistik.

"Jadi, Kemenko Pangan menjadikan agenda penting ini untuk bisa di-speed up penyelesaiannya dalam waktu 2-3 tahun, tidak terlalu memakan waktu lagi," ujarnya.

Menurut Rahmat, sistem logistik perikanan erat kaitannya dengan urusan pangan karena berhubungan langsung dengan keterjangkauan bagi masyarakat.

Baca juga: 29 Izin untuk Budidaya Udang, Usaha Perikanan Terkendala Regulasi

Beda Karakteristik

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Mala Nurilmala, mengungkapkan adanya perbedaan karakteristik perikanan tangkap di Indonesia bagian barat dan timur.

Hasil focus group discussion (FGD) di Medan, Surabaya, Makassar, dan Manado menunjukkan, ikan pelagis dari timur cenderung berukuran besar, sedangkan dari barat relatif kecil. Dari segi infrastruktur, wilayah barat juga lebih maju dibanding timur. 

Terobosan di wilayah timur diperlukan. Mala mencontohkan kebijakan Pemerintah Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang pernah memberi subsidi biaya pengemasan dan transportasi sehingga harga ikan lebih murah.

"Itu ada klien yang langsung ke Narita. Mereka diberikan keistimewaan harga transportasinya murah sekali, sehingga ikan-ikan bisa langsung diekspor. Tuna dari Bitung banyak diekspor ke Jepang dalam bentuk raw material untuk sashimi dengan grade A," jelasnya.

Namun, ia mengingatkan masih banyak nelayan yang lebih mementingkan kuantitas ketimbang kualitas hasil tangkapan. Padahal, kualitas sangat menentukan harga.

"Keuntungan itu kalau menangkap tuna sirip biru selatan, kata nelayan bisa berlimpah sampai bisa beli mobil. Tapi mutunya harus dijaga banget. Nelayan kita kadang bisa menangkap, tapi kurang memperhatikan mutu, misalnya tidak disiangi atau kurang es," ujar Mala.

Baca juga: Ironi Perikanan Indonesia: Produk Buruk, Penduduk Pesisir Stunting

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dua Desa di Kaltim Ditetapkan Jadi Area Konservasi Pesut Mahakam
Dua Desa di Kaltim Ditetapkan Jadi Area Konservasi Pesut Mahakam
Pemerintah
Studi Ungkap 50 Persen Perairan Dunia Terkontaminasi Sampah
Studi Ungkap 50 Persen Perairan Dunia Terkontaminasi Sampah
LSM/Figur
Volume Sampah Dunia Diprediksi Melonjak 80 Persen pada 2050
Volume Sampah Dunia Diprediksi Melonjak 80 Persen pada 2050
Pemerintah
Ambisi Korsel: 60 Persen Motor Pengirim Barang Wajib Listrik pada 2035
Ambisi Korsel: 60 Persen Motor Pengirim Barang Wajib Listrik pada 2035
Pemerintah
Inggris Berencana Pangkas Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang
Inggris Berencana Pangkas Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang
Pemerintah
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Pemerintah
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Pemerintah
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Pemerintah
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
LSM/Figur
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
LSM/Figur
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Pemerintah
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Swasta
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
Swasta
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
LSM/Figur
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau