Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Celios Dorong 23 Ribu Desa Jadi Basis Pangan Restoratif, Kurangi Ketergantungan Beras

Kompas.com - 17/09/2025, 09:02 WIB
Manda Firmansyah,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketergantungan Indonesia pada beras membuat ketahanan pangan nasional semakin rentan.

Padahal, berbagai daerah menyimpan kekayaan pangan lokal yang berpotensi dikembangkan secara restoratif untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai perspektif ketahanan pangan selama ini terlalu sempit karena hanya dikaitkan dengan cadangan beras.

“Kalau suatu saat luasan lahan pangan berasnya turun secara tajam, maka kejadian kelaparan massal itu akan terjadi di daerah-daerah, di pulau-pulau terpencil, karena untuk kembali ke tanaman pangan lokal, lupa mereka. Kondisinya mendesak, apa yang terjadi? Nunggu barang dari luar pulau masuk, dan harganya itu sangat mahal untuk dibayar,” ujar Bhima dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim, Selasa (16/9/2025).

Pangan Restoratif

Bhima menekankan perlunya diversifikasi pangan berbasis ekonomi berkelanjutan atau ekonomi restoratif.

Ia mencontohkan, di Papua, pembangunan lumbung pangan di desa sebaiknya tidak hanya berisi beras, tetapi juga pangan lokal yang diolah secara berkelanjutan.

Baca juga: Produksi Pangan Dunia Cukup, tapi Banyak yang Tak Sampai ke Masyarakat

“(Bisa) umbi-umbian, ikan kalau punya. Tapi dikelola dengan secara berkelanjutan, menangkapnya tidak pakai potas atau racun, pengeringan ikannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak menghasilkan emisi berlebihan. Cara-cara itulah yang harus dilakukan sebagai tantangan untuk menjawab agar Papua tidak bergantung pada beras,” tutur Bhima.

Data Celios menunjukkan ada 23.472 desa di Indonesia yang memiliki potensi menjadi basis produksi pangan restoratif, yakni pangan yang memberi nilai tambah tanpa merusak alam.

Sebanyak 14,88 persen desa berbatasan dengan laut dan 24,11 persen desa berbatasan dengan hutan. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pangan akuatik, obat-obatan, hingga produk hutan non-kayu secara berkelanjutan.

Namun, Bhima menilai, peran pemerintah masih minim.

“Sebagian besar tanaman pangan alternatif dari beras yang dikerjakan oleh komunitas tanpa bantuan pemerintah,” ujarnya.

Menurut Bhima, basis ekosistem yang dimiliki desa-desa di Indonesia sangat kuat. Jika dikelola dengan hati-hati, potensi pangan restoratif ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjaga ekosistem dari kerusakan.

Baca juga: Kemenko Pangan: MBG Kurang Ikan, Perlu Manfaatkan Pangan Akuatik

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Belasan Tahun Dirawat, Orang Utan Mungky dan Dodo Kini Kembali ke Hutannya
Belasan Tahun Dirawat, Orang Utan Mungky dan Dodo Kini Kembali ke Hutannya
LSM/Figur
Celios Dorong 23 Ribu Desa Jadi Basis Pangan Restoratif, Kurangi Ketergantungan Beras
Celios Dorong 23 Ribu Desa Jadi Basis Pangan Restoratif, Kurangi Ketergantungan Beras
LSM/Figur
Krisis Iklim: Petani Berjaket dan Gembol Es Batu, Meninggal karena Panas Ekstrem
Krisis Iklim: Petani Berjaket dan Gembol Es Batu, Meninggal karena Panas Ekstrem
LSM/Figur
Celios: Terlalu Beras, Kebijakan Pangan Kita Berisiko Hiperinflasi
Celios: Terlalu Beras, Kebijakan Pangan Kita Berisiko Hiperinflasi
LSM/Figur
KLH Perluas Perdagangan Karbon Global, Gandeng Global Carbon Council dan Plan Vivo
KLH Perluas Perdagangan Karbon Global, Gandeng Global Carbon Council dan Plan Vivo
Pemerintah
Penggunaan Pupuk Kimia Tinggi, Tanda Pertanian Indonesia Belum Berkelanjutan
Penggunaan Pupuk Kimia Tinggi, Tanda Pertanian Indonesia Belum Berkelanjutan
LSM/Figur
Populasi Hiu Paus Kian Terancam, Dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Baru
Populasi Hiu Paus Kian Terancam, Dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Baru
Pemerintah
Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Energi Bersih Diperkirakan Gantikan 75 Persen Kebutuhan Bahan Bakar Fosil
Pemerintah
Setelah 20 Tahun, WTO Resmi Larang Subsidi Perikanan Ilegal dan Merusak
Setelah 20 Tahun, WTO Resmi Larang Subsidi Perikanan Ilegal dan Merusak
Pemerintah
Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan
Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan
Pemerintah
Asia Tenggara Kini Jadi Magnet Hijau, Banjir Dana Iklim
Asia Tenggara Kini Jadi Magnet Hijau, Banjir Dana Iklim
Swasta
Lewat SuperSUN, PLN Hadirkan Energi Terbarukan untuk Dukung Pemerataan Akses Teknologi Pembelajaran di Maluku Utara
Lewat SuperSUN, PLN Hadirkan Energi Terbarukan untuk Dukung Pemerataan Akses Teknologi Pembelajaran di Maluku Utara
BUMN
ITDC Perkuat Konservasi Kawasan KEK Mandalika melalui Penanaman Mangrove
ITDC Perkuat Konservasi Kawasan KEK Mandalika melalui Penanaman Mangrove
BUMN
Inisiatif Global Baru: IUCN Bentuk Kelompok Konservasi Mikroba
Inisiatif Global Baru: IUCN Bentuk Kelompok Konservasi Mikroba
Pemerintah
Kembangkan Kapasitas PLTN, Asia Tenggara Perlu Investasi 208 Miliar Dollar AS
Kembangkan Kapasitas PLTN, Asia Tenggara Perlu Investasi 208 Miliar Dollar AS
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau