HFI, katanya, rutin berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat.
Saat ini, kata dia, HFI tidak hanya fokus pada respons reaktif saat bencana terjadi, tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat agar mereka menjadi tangguh. Dengan demikian, masyarakat bisa mengurangi risiko bencana secara mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan dari luar.
“Sebagai forum yang menghimpun 20 lembaga kemanusiaan, HFI berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dan membuat mereka menjadi tangguh. Jadi, tidak hanya saat ada bencana baru turun, tetapi justru bagaimana mereka bisa mengurangi atau meminimalkan risiko,” tutur Ali Yusuf.
Hal senada diungkapkan Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati yang hadir sebagai narasumber. Tomy meyakini, bekerja secara kolaborasi dapat menyelesaikan banyak hal dan berbagai masalah sekaligus menghasilkan dampak yang lebih besar.
“Dengan membawa kekuatan bersama, hal-hal kecil pun bisa kita lakukan bersama-sama untuk memperkuat peran masyarakat,” kata Tomy.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan langkah HFI sejalan dengan agenda pemerintah.
Pemerintah membutuhkan mitra yang konsisten untuk menghadapi persoalan kemanusiaan. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan.
“Kerja kemanusiaan yang dijalankan HFI sejalan dengan prioritas Kemenko PMK. Kami perlu bergerak bersama menghadapi tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga bencana sosial,” kata Pratikno.
Pada kesempatan sama, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa agama harus memberi arah bagi setiap kerja kemanusiaan. Pandangan ini mempertegas bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi fondasi moral yang kokoh bagi aksi kemanusiaan.
“Jika agama memandu, kerja kemanusiaan akan melahirkan kebaikan. Apa yang dilakukan HFI sangat tepat,” ungkap Nasaruddin.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Dr Lilik Kurniawan, ST, MSi, menyoroti peran penting kolaborasi dalam menghadapi masalah kemanusiaan di Indonesia, terutama terkait bencana.
Meski bukan satu-satunya, bencana merupakan salah satu masalah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.
Saat ini, pemerintah memiliki 23 kementerian dan lembaga yang berkolaborasi dalam penanggulangan bencana. Meskipun BNPB memiliki mandat dari undang-undang untuk berada di garda terdepan, peran pihak lain sangat penting.
“Saya mengapresiasi HFI yang berhasil mengumpulkan 20 lembaga kemanusiaan. Ini sangat membantu kerja pemerintah,” kata Lilik.
Lilik juga memuji inisiatif HFI melalui RITB sebagai salah satu kunci penting dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, RITB harus didasarkan pada tiga pilar utama.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya