KOMPAS.com – Tak banyak yang menyadari bahwa sebagian sampah plastik dari sungai-sungai di Pulau Jawa bisa “berlayar” hingga ribuan kilometer menembus Samudra Hindia, bahkan mencapai pesisir Afrika Selatan.
Fakta tersebut diungkapkan Profesor Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Reza Cordova dalam Lokakarya Internasional “Indonesia-Taiwan Collaboration in Scaling Up Marine Plastic Debris Governance in the Indo-Pacific” di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Reza mengatakan, kebocoran sampah plastik dari daratan menuju laut menjadi salah satu tantangan paling serius di Indonesia.
Melalui hasil riset yang dilakukan bersama timnya, ia menggambarkan bagaimana sampah dari sungai seperti Ciliwung, Citarum, dan Cisadane akhirnya terbawa arus hingga perairan lepas.
“Kami menemukan bahwa sebagian plastik dari sungai di Jawa bagian barat dapat bergerak menuju Samudra Hindia, dan bahkan sampai ke perairan Afrika Selatan dalam waktu kurang dari setahun,” ujar Reza, Kamis.
Sebagai informasi, lokakarya tersebut merupakan bagian dari kerja sama Taiwan-Indonesia Center for Humanities (THC) dan Ocean Affairs Council (OAC) Taiwan dalam proyek tata kelola sampah laut di kawasan Indo-Pasifik.
Baca juga: The Habibie Center Gandeng OAC Taiwan Perkuat Tata Kelola Sampah Laut Indo-Pasifik
Acara tersebut melibatkan pembicara dari Indonesia, Jepang, Filipina, dan Taiwan untuk membahas temuan riset serta upaya pengelolaan sampah laut lintas negara.
Reza melanjutkan, penemuan tersebut berasal dari simulasi dan pelacakan berbasis satelit yang dilakukan tim BRIN menggunakan drifter atau pelampung pelacak di muara sungai Cisadane.
Hasilnya menunjukkan, dua dari 11 drifter yang dilepaskan pada 2020 terdeteksi memasuki Samudra Hindia dan terus bergerak ke arah barat.
“Temuan itu membuktikan bahwa sampah yang dibuang di sungai lokal bisa berkontribusi langsung terhadap polusi laut lintas negara,” tambahnya.
Profesor Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Reza Cordova dalam Lokakarya Internasional ?Indonesia-Taiwan Collaboration in Scaling Up Marine Plastic Debris Governance in the Indo-Pacific? di Jakarta, Kamis (6/11/2025).Reza menjelaskan bahwa 5,6 juta ton plastik diperkirakan terlepas ke lingkungan setiap tahun di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 77 persen berasal dari praktik pembakaran terbuka (open burning), sedangkan sebagian besar sisanya disebabkan oleh sampah yang tidak terkelola atau tidak terangkut.
Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup: Indonesia Negara Penghasil Sampah Laut Kedua di Dunia
“Uncollected waste adalah sumber utama polusi plastik di Indonesia,” kata Reza, mengutip temuan Systemiq (2017).
Penelitiannya menunjukkan bahwa sungai berperan sebagai jalur utama bagi sampah plastik menuju laut.
Sungai-sungai di Jawa, seperti Ciliwung dan Citarum, menjadi contoh bagaimana sampah dari pemukiman padat dapat mengalir hingga ke wilayah pesisir.
Dalam studi yang dipublikasikan di Marine Pollution Bulletin (2024) ditemukan pola yang jelas. Semakin buruk sistem pengelolaan sampah di hulu, semakin besar pula beban plastik di hilir sungai dan pesisir.
Citarum, misalnya, menjadi salah satu sungai yang paling tercemar plastik di Indonesia. Selain sampah rumah tangga, limbah tekstil dari industri di sekitarnya turut memperparah polusi.
“Citarum membawa beban plastik yang besar, dan limbah industri memainkan peran signifikan dalam polusi tersebut,” kata Reza.
Baca juga: Peneliti The Habibie Center: Mendadak Merasa Hampa, Seperti Ditinggal Orang Tua Sendiri
Di sisi lain, pesisir Indonesia yang membentang 99.093 kilometer (km) berfungsi seperti “penampung raksasa” dari berbagai sumber sampah.
Riset terbaru menunjukkan bahwa akumulasi plastik di pesisir dan ekosistem mangrove meningkat 41,68 persen dalam enam tahun terakhir.
Dalam kawasan mangrove, tim BRIN mencatat lebih dari 88 persen sampah yang ditemukan adalah plastik, dengan kepadatan rata-rata lebih dari lima item per meter persegi.
Jenis yang paling dominan, antara lain styrofoam, kemasan makanan sekali pakai, dan kantong plastik.
Dalam studi yang dipublikasikan di Marine Pollution Bulletin (2024) ditemukan pola yang jelas. Semakin buruk sistem pengelolaan sampah di hulu, semakin besar pula beban plastik di hilir sungai dan pesisir.
Masalah plastik tidak berhenti di sampah makro. Reza menyoroti bahwa mikroplastik dan nanoplastik kini telah menjadi ancaman baru bagi ekosistem laut Indonesia.
Fragmen-fragmen kecil itu telah ditemukan di perairan permukaan, sedimen laut, hingga organisme laut seperti ikan dan burung.
Baca juga: KLH Tempatkan Tim Khusus Tangani Sampah Laut di Bali
“Plastik tidak hancur, mereka terpecah menjadi bagian-bagian kecil. Itulah yang membuatnya berbahaya,” tegas Reza.
Hingga pertengahan 2024, telah tercatat sekitar 200 publikasi ilmiah terkait mikroplastik di Indonesia, sebagian besar berasal dari studi mahasiswa pascasarjana dan lembaga riset nasional.
Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa wilayah dengan populasi padat seperti Jawa memiliki konsentrasi mikroplastik tertinggi di Asia Tenggara.
Namun di balik persoalan itu, Reza juga menyoroti adanya peluang dari sektor industri daur ulang plastik di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat 128 industri daur ulang di Indonesia, dengan 72 persen di antaranya berlokasi di Pulau Jawa.
“Produksi daur ulang nasional baru mencapai sekitar 49,5 persen dari total kapasitas industri. Artinya, masih ada ruang besar untuk ekspansi,” jelasnya.
Baca juga: BRIN Kembangkan Kapal Pengangkut Sampah Laut
BRIN merekomendasikan agar pengembangan industri daur ulang tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga diperluas ke provinsi lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Pembangunan fasilitas Material Recovery Facility (MRF) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di luar Jawa dinilai dapat mengurangi kebocoran plastik ke laut hingga 230.000 ton per tahun.
“Kita tidak bisa hanya berfokus di Jawa. Penguatan fasilitas daur ulang di semua provinsi penting untuk menekan kebocoran plastik dan menciptakan ekonomi sirkular yang adil,” tutur Reza.
Plastic Journey
Reza menegaskan bahwa pengelolaan sampah plastik bukan hanya isu teknis, melainkan juga isu tata kelola lintas sektor.
Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi keharusan untuk mencegah kebocoran plastik dari sumbernya.
Baca juga: Kurangi Sampah Laut di Minahasa Selatan, Elnusa Petrofin Luncurkan Asiap
“Data ilmiah harus menjadi dasar kebijakan. Tapi lebih dari itu, kemitraan antar-pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kerja sama antara The Habibie Center (THC) dan Ocean Affairs Council (OAC) Taiwan, yang melalui proyek bersama dengan BRIN berupaya memperkuat tata kelola sampah laut di Indonesia.
“Kita semua bertanggung jawab atas laut yang sama. Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian,” kata Reza.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya