JAKARTA, KOMPAS.com – Human Initiative menyelenggarakan Future Initiative Forum 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025). Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga kemanusiaan dalam menghadapi tantangan sosial Indonesia.
Acara mengangkat tema "Driving Sustainable Impact Through Multi-Stakeholders Collaboration" dan dihadiri 200 peserta dari berbagai sektor, mulai dari kementerian, korporasi, lembaga filantropi, akademisi, hingga media.
Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati menegaskan, tantangan kemanusiaan saat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak secara sendirian. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan dampak berkelanjutan.
Baca juga: Human Initiative Luncurkan Program DREAM, Bantu Pengungsi Tingkatkan Keterampilan
"Kita hidup dalam situasi yang saling terhubung satu sama lain. Tantangan kemanusiaan, tantangan sosial saat ini tidak bisa diselesaikan dengan sendirian," ujar Tomy, Rabu.
Ia menyebut, sejak 2024 hingga saat ini, Human Initiative telah berkolaborasi dengan 60.000 pihak dari berbagai sektor. Kolaborasi tersebut berhasil menjangkau lebih dari 21,3 juta masyarakat di 16 negara.
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono yang hadir dalam forum tersebut menyampaikan apresiasi atas peran lembaga kemanusiaan seperti Human Initiative dalam mendukung program pemerintah.
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono hadir dalam forum Future Initiative Forum 2025 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025). Agus menjelaskan, pemerintah saat ini fokus pada dua instruksi presiden (inpres) terkait pengentasan kemiskinan. Pertama, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN).
Berdasarkan DT-SEN, jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 286 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 23,8 juta atau 8,47 persen masyarakat masih berada dalam kategori miskin. Sementara, kemiskinan ekstrem mencapai 0,8 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa.
Baca juga: Presiden Human Initiative: Kami Sadar, Kolaborasi adalah Kunci
Presiden Prabowo Subianto sendiri, kata Agus, menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026 dan kemiskinan di bawah 5 persen pada 2029. Menurutnya, baru bisa tercapai jika ada keterlibatan aktif sektor swasta dan lembaga kemanusiaan.
"Pemerintah tidak bisa (mewujudkan itu) sendirian. Kami butuh kolaborasi untuk memberdayakan secara ekonomi dan membangun rumah layak huni," ucap Agus.
Ia menyebut, Kementerian Sosial (Kemensos) kini mengubah pendekatan bantuan sosial dari yang bersifat pasif menjadi pemberdayaan aktif. Kemensos menargetkan 33.000 lebih pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memandirikan 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per tahun sehingga total ada 330.000 keluarga yang dapat mandiri setiap tahunnya.
Baca juga: Human Initiative: Kolaborasi Kemanusiaan Diperlukan untuk Mengatasi Krisis Global
Selain pemberdayaan berbasis individu, Kemensos juga mengembangkan strategi graduasi komunitas melalui pembangunan Kampung Berdaya di berbagai daerah. Program lainnya adalah Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memutus transmisi kemiskinan melalui jalur pendidikan.
"Untuk program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk mengurus orangtua siswa di Sekolah Rakyat, kami membutuhkan kolaborasi, membutuhkan sinergi, tidak hanya antar-kementerian, tapi pemerintah juga dengan pihak swasta," tandas Agus.
Merespons kebutuhan kolaborasi tersebut, Human Initiative meluncurkan layanan baru bernama Corporate Impact Initiative (CII). Layanan ini dirancang untuk mendampingi perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara profesional, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG) serta Sustainable Development Goals (SDGs).
Baca juga: Human Initiative Gandeng 25 Aktor Lokal Penggerak Masyarakat pada Local Champion Forum 2024
Tomy menjelaskan, peluncuran layanan CII merupakan bagian dari transformasi Human Initiative sebagai katalis yang menjembatani niat baik dunia usaha dengan kebutuhan masyarakat.
"Lembaga kemanusiaan seperti kami harus bekerja secara profesional dan akuntabel. Kami harus menjadi katalisator bagi tumbuhnya gerakan kebaikan," kata Tomy.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya