JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai bahwa pemerintah harus menuntut pendanaan iklim dari negara maju dalam Conference of the Parties atau COP30 di Belem, Brasil.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyampaikan pendanaan iklim saat ini masih terlalu kecil yang menandakan negara-negara maju belum serius membayar utang iklim kepada negara berkembang.
Namun, kata dia, praktik industri ekstraktif yang merusak hutan justru diberi pendanaan lebih besar.
"Bila praktik itu dilanggengkan, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan melewatkan kesempatan emas untuk tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Bhima dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).
Baca juga: COP 30: Dagang Karbon Kuno dan Terbukti Gagal, Indonesia Perlu Strategi Baru
Dia turut mendesak pemerintah Indonesia tak hanya hadir saja di COP30, melainkan aktif menyuarakan reformasi lembaga keuangan internasional. Termasuk ke Bank Dunia, Asian Development Bank dan New Development Bank agar tak lagi mengucurkan pinjaman ke perusahaan yang dianggap merusak lingkungan.
Pemerintah dapat mengadaptasi inisiatif Tropical Forests Forever Fund (TFFF) yang dimotori Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dengan pendanaan senilai 125 miliar dollar AS, mencakup skema results-based payments bagi negara hutan tropis yang menurunkan deforestasi.
Sebanyak 20 persen dari dananya dialokasikan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. TFFF berpotensi menurunkan emisi karbon signifikan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat adat.
“Kondisi tersebut hanya dapat terjadi bila terjadi pelibatan masyarakat adat secara bermakna, bukan sekadar keputusan elite pemerintah dan mitra internasional,” ucap Bhima.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengakui kegagalan negara-negara dalam menjaga komitmen kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat celsius. Dia menyatakan, dunia membutuhkan perubahan paradigma untuk membatasi besaran dan durasi lonjakan kenaikan suhu bumi dan segera menurunkannya.
Baca juga: Kota Global Butuh 105 Miliar Dollar AS untuk Pendanaan Proyek Iklim
Oleh karenanya, ia mendorong komitmen pendanaan iklim sebesar 1,3 triliun dollar AS per tahun bagi negara-negara berkembang pada 2035 seperti yang telah disepakati di COP29 Baku, Azerbaijan.
Menurut Guterres, negara-negara maju harus memimpin dalam penyediaan pendanaan iklim 300 miliar dollar AS per tahunnya.
“Semua penyedia harus menunjukkan bahwa mereka akan berkontribusi untuk memenuhi tonggak 300 miliar dollar dan 1,3 triliun dollar AS Sudah bukan waktunya lagi untuk negosiasi,” tutur Guterres.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya