Satu Dekade RI Gagal Capai Target Bauran Energi Terbarukan, Penasihat Presiden: Memang Kita Negara Berkembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia kembali gagal mencapai target bauran energi terbarukan.

Laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2026 menunjukkan, target 23 persen energi terbarukan yang ditetapkan pada 2014 belum pernah tercapai dalam sembilan tahun terakhir. Hingga pertengahan 2025, bauran energi bersih baru menyentuh sekitar 16 persen.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memperingatkan bahwa ketergantungan pada energi fosil dapat berbalik menghambat pertumbuhan ekonomi.

IESR memproyeksikan, jika pola penggunaan energi fosil tetap dipertahankan, maka upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 justru akan menaikkan emisi hingga 17 persen pada 2040. Kondisi ini membuat target net zero emission (NZE) 2060 semakin berat dan mahal.

Menurut Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa, Indonesia berada dalam posisi paradoks.

Di satu sisi, Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Namun di sisi lain, pemerintah masih enggan melepaskan ketergantungan dari PLTU, bertolak belakang dengan tren global.

Ia menggarisbawahi tiga hambatan struktural utama yang memperlambat transisi energi, yaitu kerangka regulasi yang tidak koheren, kebijakan fiskal yang masih memberi insentif pada energi fosil, serta fragmentasi institusi dan prioritas.

"Ketidakmampuan pemerintah mengatasi hambatan-hambatan membuat pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi terhambat, seiring memburuknya iklim investasi energi bersih,” ujar Fabby di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Fabby menilai transisi energi Indonesia mengalami kemandekan. Dominasi energi fosil semakin menguat, sementara komitmen energi terbarukan masih sebatas retorika. Ia mencontohkan janji Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan energi fosil dalam 10–15 tahun dan mencapai 100 persen energi terbarukan.

Baca juga: IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi

"Apa yang disampaikan berbeda dengan yang dilakukan. Inilah yang terjadi dengan transisi energi di Indonesia," tuturnya.

Pemerintah sendiri membagi transformasi energi ke dalam tiga tahap, dimulai dari dekarbonisasi. Menurut Penasihat Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro, langkah awalnya adalah pengurangan emisi melalui teknologi ramah lingkungan.

Ia menjelaskan dinamika perdebatan soal penghapusan PLTU.

"Waktu itu beberapa orang itu terjadi perdebatan, penghapusan PLTU atau pensiun dini secara bertahap. Maka, oke (pemensiunan) PLTU secara bertahap dan di mix dengan biomassa, kemudian muncul tahap energi baru terbarukan. Itu semua dilakukan karena kami berada di negara berkembang," ucap Penasehat Presiden Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro.

Tahap berikutnya adalah desentralisasi energi terbarukan. Purnomo berharap program Koperasi Merah Putih dapat memperluas pemanfaatan energi bersih, termasuk di wilayah 3T melalui sistem peer to peer. Tahap terakhir adalah digitalisasi energi. Namun, ia menegaskan transisi tidak bisa berlangsung instan.

"Energi fosil tidak serta-merta dihilangkan, tapi perlahan-lahan dihilangkan, lalu digantikan oleh energi terbarukan, karena tidak bisa cepat begitu saja," ujarnya.

Soal target 23 persen energi terbarukan yang masih jauh dari capaian, Purnomo meminta pemakluman.

"Tidak apa-apa, memang kita negara berkembang, jadi tidak mudah. Ya, karena urusan teknologi, urusan keekonomian, urusan pemerintahan, urusan insentif, ya, urusan infrastruktur itu memang kita mundurkan," ucapnya.

Baca juga: IESR Desak Reformasi Pengadaan EBT, Lancarkan Transisi Energi yang Tersendat