Keberlanjutan dan Hilirisasi Kelapa Sawit Jadi Kunci Lawan Gejolak Harga Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini, kelapa sawit masih menjadi komoditas penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar pada sektor pertanian Indonesia. Tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kontribusi komoditas kelapa sawit terhadap perekonomian nasional akan menurun.

Berdasarkan data Ditjen Perkebunan, terdapat 16,83 juta hektar tutupan kelapa sawit di Indonesia, dengan estimasi produksi sebanyak 48,12 juta ton crude palm oil (CPO) pada 2025.

Namun, capaian tersebut masih jauh dari harapan karena masih sekitar 67 persen kapasitas produksi yang dioptimalisasi. 

Baca juga:

• Perang AS-Israel Vs Iran Picu Lonjakan Harga CPO, Petani Sawit Bisa Paling Terdampak
• DPR Soroti Penertiban 4,09 Juta Hektar Sawit oleh Satgas PKH, Minta Kepastian Hukum

Aspek keberlanjutan kelapa sawit

Mengapa harus pertimbangkan aspek keberlanjutan kelapa sawit?

Kompas.com/Manda Firmansyah Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Rino Afrino (kanan), Direktur Perlindungan Perkebunan, Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro (tengah), Kepala Divisi Perencanaan dan Pelayanan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Nugroho Adi Wibowo (baju putih), Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Togu Rudianto Saragih (kiri) dalam acara di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurut Direktur Perlindungan Perkebunan, Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro, masih banyak pekerjaan rumah (PR) untuk mengoptimalisasi potensi peningkatan produktivitas dari keunggulan luas lahan perkebunan kelapa sawit.

Produktivitas perkebunan kelapa sawit rata-rata 3,6 ton per hektar atau tertinggi dibandingkan minyak nabati lainnya.

Untuk menghasilkan satun ton CPO per tahun, kelapa sawit hanya membutuhkan lahan seluas 0,26-0,3 hektar. Sebagai perbandingan, bunga matahari membutuhkan lahan seluas 1,4 hektar dan kedelai bisa dua hektare untuk menghasilkan satu ton minyak per tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri kelapa sawit menyerap 9,7 juta tenaga kerja langsung dan 6,8 juta tenaga kerja tidak langsung.

Dari titik tiulah, pemerintah Indonesia mempunyai alasan yang kuat untuk menjaga stabilitas produktivitas dan keberlanjutan tata kelola kelapa sawit.

"Yang kita ini sekarang nikmati itu merupakan perjalanan panjang sejak 1980-an, di mana kita sudah menginisiasi pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Yang kami pertimbangkan, bagaimana bisa menjamin keberlanjutan. Kata kuncinya, password-nya, sekarang adalah keberlanjutan," kata Hendratmojo di Jakarta, Senin (2/3/2026).

"Kalau hanya bangga dengan capaian sekarang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan eksistensi sawit kita, ini khawatir suatu saat kurvanya (kontribusi PDB) mengalami penurunan," tambah dia. 

Dalam menjaga keberlanjutan tata kelola kelapa sawit, diberlakukan mandatori Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai bagian dari upaya menjawab konsumen global akan produk ramah lingkungan.

Tujuh prinsip ISPO terdiri dari kepatuhan hukum, penerapan praktik perkebunan yang baik (GAP), pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, transparansi, serta peningkatan usaha berkelanjutan.

• Baca juga:
• DPR Susun RUU Khusus Bahas Sawit dan Komoditas Strategis Lainnya
• Ekspansi Kebun Sawit di TN Tesso Nilo Dipicu Lemahnya Penegakkan Hukum