Banjir Sumatera dan Amanah Kolektif Menjaga Ruang Hidup

BANJIR besar yang melanda Aceh, Padang, dan Medan pada 21–28 November 2025 bukan sekadar ujian cuaca. Sejak hujan ekstrem mulai turun pada 23 November dan mencapai puncaknya pada 25-27 November, kita kembali menyaksikan pola yang terus berulang: air meluap, rumah hanyut, akses jalan terputus, korban jiwa berjatuhan, dan ribuan keluarga mencari tempat aman.

Namun fakta paling mencolok adalah ini: bencana datang bukan karena langit berubah, melainkan karena bumi kehilangan kemampuannya untuk menerima air. Dalam setiap tragedi banjir, kita kerap menyandarkan penyebab pada cuaca ekstrem, siklon tropis, atau perubahan iklim global. Semua itu relevan. Namun membatasi penyebab pada faktor meteorologis adalah cara termudah untuk mengabaikan kesalahan manusia.

Hutan yang hilang, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak, drainase alamiah yang dipersempit, dan kawasan resapan yang berubah menjadi kawasan ekonomi menghilangkan kemampuan lingkungan menahan air. Dalam kondisi seperti ini, hujan bukan ancaman. Yang menjadi ancaman adalah hilangnya keseimbangan ekologis.

Tanggap darurat, evakuasi, dan bantuan kemanusiaan selalu menjadi respon cepat dan perlu. Namun bila upaya kita hanya bekerja setelah bencana, bukan sebelum, maka kita sedang mempertahankan pola yang melahirkan tragedi berikutnya. Banjir menjadi siklus, bukan kejadian luar biasa.

Baca juga: Banjir Bandang di Padang Masa Kolonial Belanda

Pada titik ini, gagasan ekoteologi yang beberapa tahun terakhir disuarakan Menteri Agama KH. Nasaruddin Umar menghadirkan perspektif yang layak masuk ruang kebijakan publik. Ia mengingatkan bahwa hubungan manusia dengan alam bukan semata teknis, melainkan moral. Bumi bukan fasilitas hidup; bumi adalah amanah. Ketika lingkungan dirusak, yang terganggu bukan hanya ekosistem, tetapi nilai luhur menjaga kehidupan yang diamanatkan kepada manusia.

Menariknya, etika ekologis ini telah lama disampaikan oleh kitab suci berbagai agama, jauh sebelum istilah krisis iklim lahir. Islam mengingatkan melalui QS. Ar-Rum 30:41 bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat ulah manusia; Kristen menugaskan manusia mengusahakan dan memelihara taman ciptaan (Kejadian 2:15); Hindu menyebut alam semesta sebagai keluarga bersama (Atharva Veda 12.1.12 ); Buddha mengajarkan tentang keserakahan menebang hutan dan kebijaksanaan menanam kembali (Dhammapada); dan Konghucu mengingatkan bahwa yang menentang harmoni kosmik akan hancur (Lun Yu / Analects).

Semua pesan itu bertemu pada satu simpul: manusia bukan penguasa bumi, melainkan penjaga keseimbangannya. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekadar langkah teknokratik, tetapi bagian dari karakter peradaban.

Baca juga: Banjir Sumatera dan Pentingnya Hak Asasi Manusia

Negara yang membiarkan kerusakan lingkungan pada akhirnya membiarkan bencana merusak warganya. Inilah sebabnya pelestarian lingkungan tidak dapat ditempatkan sebagai pilihan alternatif pembangunan, melainkan fondasi keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Kebijakan pemulihan di Sumatera dan wilayah lain dengan kerawanan ekologis serupa harus dimulai dari keberanian politik untuk: menghentikan alih fungsi lahan yang merusak tata air; menegakkan hukum lingkungan secara konsisten; memulihkan hutan dan DAS dengan pendekatan jangka panjang,; serta menata ruang berdasarkan keselamatan ekologis, bukan kepentingan ekonomi jangka pendek.

Bencana banjir tidak akan berhenti hanya karena kita mengeruk sungai lebih dalam, menambah tanggul lebih tinggi, atau menormalisasi aliran air lebih sering. Ketika akar masalah berada di hulu, keberhasilan mitigasi ditentukan oleh keberanian menyentuh hulu bukan oleh kerja keras di hilir.

Banjir Sumatera memberikan satu pelajaran sederhana namun sangat serius: selama kita belum berdamai dengan alam, kita belum benar-benar aman hidup di dalamnya.

Baca juga: Krisis Ekologi Sumatra: Sebuah Utopia Pembangunan Berkelanjutan