Menteri LH Hanif Nilai Indonesia Belum Siap Hadapi Krisis Iklim, Sibuk Cari Cara Turunkan Emisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menilai, saat ini Indonesia masih sibuk mendesain aksi mitigasi krisis iklim dan terlalu fokus menyusun strategi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Padahal, saat ini Indonesia juga dihadapkan dengan ancaman peningkatan kasus bencana hidrometeorologi yang dipicu krisis iklim.

Baca juga: 

• Banjir Sumatera Dipicu Deforestasi, Mayoritas Daerah Aliran Sungai Kritis
• Menteri LH Hanif Soal COP30, Negara Dunia Masih Berdebat dan Krisis Iklim Terabaikan

"Kita masih sibuk melakukan langkah-langkah mitigasi krisis iklim. Sementara di depan kita, bencana hidrometeorologi menghampiri kita maka (perlu pula) melakukan adaptasi (krisis iklim) dengan sangat serius," ujar Hanif di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Menteri LH Hanif nilai Indonesia belum siap hadapi krisis iklim

Ketidaksiapan terlihat dari penanganan bencana

Indonesia saat ini dinilai belum siap menghadapi krisis iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.

Ketidaksiapan Indonesia tercermin dari penanganan beberapa bencana hidrometeorologi yang terjadi sepanjang tahun 2025. Di antaranya, banjir di Jabodetabek pada Maret 2025, banjir di Bali pada September 2025, dan banjir di Sumatera pada November 2025.

Baca juga: Kerugian Banjir Sumatera Capai Rp 68 T, Celios Desak Moratorium Tambang dan Sawit

KOMPAS.com/ZINTAN Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Hanif menggarisbawahi adanya kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di balik setiap banjir bandang. Menurut Hanif, banjir bandang bukan sekadar disebabkan curah hujan yang tinggi. Misalnya, kerusakan DAS Batang Toru akibat alihfungsi lahan untuk hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit mengakibatkan daya dukung lingkungannya berkurang.

Saat ini, wilayah hulu dari DAS Batang Toru dengan luas 340.000 hektar telah banyak dialihfungsikan untuk pertanian dengan tanaman yang membutuhkan sedikit atau banyak air. Yang tersisa hanya hutan pada kawasan hilir dari DAS Batang Toru.

Imbasnya, daerah-daerah di sekitar DAS Batang Toru menjadi rawan banjir bandang saat hujan mengguyur dengan intensitas sangat tinggi.

Baca juga: Kemenhut Bantah Tudingan Bupati Tapsel soal Beri Izin Penebangan Hutan Sebelum Banjir

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, curah hujan beberapa wilayah di Sumatera Utara sekitar 300-400 milimeter per hari selama kejadian banjir bandang.

"Kita coba bayangkan apa yang terjadi kalau di lereng-lerengnya tidak ada lagi hutan," ucap Hanif.

Upaya reboisasi atau penghijauan kembali hutan gundul di berbagai DAS membutuhkan waktu sekitar lima sampai 10 tahun. Di sisi lain, BMKG memprediksi curah hujan yang relatif tinggi akan terus mengguyur.

"Mari kita segera rumuskan langkah-langkah adaptasi apa yang tidak mengorbankan lagi orang-orang yang tidak mampu, tidak berdaya di negara kita ini karena keteteran kita bersama," tutur Hanif.

Baca juga: 

• Mengapa Banjir Bandang di Sumatera Barat Berulang? Ini Menurut WALHI
• Perluasan Kota Ancam Akses Air Bersih pada 2050, Ini Studinya