PLTS 1 MW per Desa Bisa Buka Akses Energi Murah, tapi Berpotensi Terganjal Dana

Indonesia punya dua potensi sumber pendanaan

Lead Researcher Sustain Indonesia, Adila Isfandiari berpandangan, Indonesia memiliki dua potensi sumber pembiayaan untuk kapasitas PLTA 100 GW.

Pertama, menaikkan pungutan ekspor batu bara sekitar lima persen pada 2026, yang dapat menghasilkan penerimaan negara Rp 20-90 triliun per tahun dan dapat membiayai 18.000 desa.

Kedua, Belt and Road Initiative (BRI) China, dengan asumsi jika Rp 14,4 triliun per tahun dialokasikan untuk pengembangan energi terbarukan maka bisa membiayai 32 proyek setara PLTS Cirata.

“Untuk merealisasikan target 100 GW, pemerintah harus membuat regulasi yang mendukung, salah satunya pengalokasian pembiayaan khusus untuk program ini di APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)," tutur Adila.

"Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang baik untuk pengembangan manufaktur solar dalam negeri dan PLTS yakni dengan memberikan kepastian proyek dan insentif yang menarik," tambah dia.

Baca juga: 

• Dukung Target NZE 2060, PLN Siap Tambah Kapasitas Energi Berbasis EBT
• Proyek PLTS untuk Koperasi Merah Putih, IESR Ingatkan Risiko Mangkrak

Jangan hanya terpaku pada target

Sementara itu, Climate Program Manager Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Kiara Putri Mulia, menekankan agar pemerintah tak hanya terpaku pada target, tapi juga kemampuan sistem ketenagalistrikan dapat menyerap energi terbarukan.

Indonesia dapat mencontoh keberhasilan pembangkit EBT India dan Vietnam yang melonjak drastis hingga melampaui yang ditargetkan.

“India memiliki kementerian khusus yang menangani energi baru dan terbarikan, ada juga BUMN khusus. Artinya butuh entitas yang men-deliver target-target ini," ungkap Kiara.

Sementara itu Vietnam mereformasi sistem ketenagalistrikannya dari kontrol negara menjadi kebijakan insentif.